Kebijakan Ekonomi Tak Populer Jokowi Pasca Pemilu yang Tuai Kritik Halaman 2

Kompas.com - 04/09/2019, 19:38 WIB

Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,

Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

Sakina Rakhma Diah Setiawan

Editor

Lihat Foto

Konsumsi Listrik Naik - Warga memasukkan nomer token untuk mengisi pulsa prabayar pada meter listrik di rumahnya di Kelurahan Cinangka, Sawangan, Kota Depok, Senin (28/4/2014). Cuaca panas di musim pancaroba membuat konsumsi listrik naik karena tingginya frekuensi penggunaan pendingin ruangan dan mesin pompa air. Kondisi ini membuat beban puncak sistem kelistrikan Jawa, madura, dan Bali, mencapai rekor tertinggi sebesar 22.974 megawatt. Kompas/Iwan Setiyawan (SET) 28-04-2014 DIMUAT 29/4/14 HAL 18 *** Local Caption *** Konsumsi Listrik Naik - Warga memasukkan nomer token untuk mengisi pulsa prabayar pada meter listrik di rumahnya di Kelurahan Cinangka, Sawangan, Kota Depok, Senin (28/4). Cuaca panas di musim pancaroba membuat konsumsi listrik naik karena tingginya frekuensi penggunaan pendingin ruangan dan mesin pompa air. Kondisi ini membuat beban puncak sistem kelistrikan Jawa, madura, dan Bali, mencapai rekor tertinggi sebesar 22.974 megawatt. Kompas/Iwan Setiyawan (SET) 28-04-2014 (KOMPAS/IWAN SETIYAWAN)

DPR meminta pemerintah melakukan pembersihan data sebab terjadi karut-marut data. Selain itu, kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas III juga dinilai akan membebani masyarakat bawah.

Kebijakan ini dikritik Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, 100 persen masyarakat menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Kami yang mendengarkan aspirasi ya mayoritas atau bahkan 100 persen masyarakat menolak terhadap kenaikan tarif yg akan dilakukan," kata Tulus.

Tulus mengatakan, penolakan tersebut dilandasi oleh beberapa alasan, seperti soal daya beli masyarakat kelas menengah dan klaim layanan kesehatan dari BPJS Kesehatan yang belum optimal.

Tulus menegaskan, kenaikan tarif BPJS Kesehatan untuk menutup defisit bukanlah satu-satunya solusi yang harus ditempuh.

Masih banyak solusi lain yang bisa ditempuh seperti pemberian subsidi oleh pemerintah.

Cabut Subsidi Listrik 900 VA

Pemerintah berencana mencabut subsidi listrik 24,4 juta pelanggan 900 VA pada 2020. Usul pencabutan subsidi 24,4 juta pelanggan listrik 900 VA datang langsung dari Kementerian ESDM.

Alasannya, karena 24,4 juta pelanggan tersebut merupakan rumah tangga mampu (RTM).

Jika R1 900 VA-RTM dilepas subsidinya, maka subsidi listrik menjadi Rp 54,79 triliun.

Saat ini, dari 38 golongan pelanggan listrik, 26 golongan diantaranya masih mendapatkan subsidi. Total jumlah pelanggan yang mendapatkan subsidi listrik mencapai 61 juta pelanggan.

Pelanggan tersebut terdiri dari 23,9 juta pelanggan listrik 450 VA, 31,5 juta pelanggan listrik 900 VA dan 5,7 juta sisanya pelanggan yang terbagi pada 24 golongan lainnya.

Khusus untuk pelanggan listrik 900 VA, terdapat dua bagian yakni pelanggan yang miskin dan pelanggan yang mampu.

Total pelanggan rumah tangga mampu inilah yang mencapai 24,4 juta pelanggan. Total subsidi untuk 24,4 juta pelanggan listrik 900 VA ini sebesar Rp 6,9 triliun. Subsidi inilah yang akan dicabut oleh pemerintah.

Akibat pencabutan subsidi listrik 24,4 juta pelanggan listrik 900 VA-RTM ini, anggaran subsidi listrik hanya Rp 54,7 triliun pada 2020.

Angka ini lebih kecil dari usulan di RAPBN 2020 yang sebesar Rp 62,2 triliun.