Didenda Pajak 14 Miliar Dollar AS, Apple Ajukan Banding ke Pengadilan Tertinggi Uni Eropa

Kompas.com - 17/09/2019, 18:08 WIB
Ilustrasi logo Apple di depan Apple Store Beijing KOMPAS.com/Bill ClintenIlustrasi logo Apple di depan Apple Store Beijing

NEW YORK, KOMPAS.com - Perusahaan teknologi raksasa Apple memutuskan untuk membawa sengketa perpajakan senilai 14 miliar dollar AS yang dijatuhkan oleh Komisi Eropa ke pengadilan tertinggi kedua di Uni Eropa, Selasa (17/9/2019).

Seperti dikutip dari CNBC, keputusan tersebut kian meningkatkan ketegangan antara Apple dengan regulator Uni Eropa itu.

Sengketa antara Komisi Eropa dengan Apple bermula pada 2016 lalu, ketika Komisioner Kompetisi Uni Eropa Margrethe Vestager meminta Apple untuk membayar pajak sebesar 13 miliar euro (14,3 miliar dollar AS) ke Irlandia. Sebab menurut mereka, Apple telah menerima keuntungan perpajakan ilegal dalam 20 tahun terakhir.

Baca juga : Pemerintah Akan Tarik Pajak Langganan Netflix hingga Spotify

Baik pemerintah Irlandia dan Apple pun telah mengajukan banding atas perintah tersebut.

Perwakilan dari Apple, Irlandia dan Uni Eropapun hadir dalam Pengadilan Umum Uni Eropa di Luksemburg pada hari Selasa untuk menjalani proses hukum terbaru.

Delegasi Apple yang hadir terdiri atas enam orang dipimpin oleh CFO Luca Maestri.

Sebelumnya, tahun lalu, pengadilan Uni Eropa menolak permintaan pejabat AS untuk campur tangan dalam sengketa pajak ini.

 

Sidang tersebut bakal berlanjut hingga Rabu, namun keputusan final diprediksi tidak akan tercapai dalam beberapa bulan ke depan.

Keputusan tersebut kemungkinan akan diajukan banding ke pengadilan tertinggi Uni Eropa, Pengadilan Kehakiman.

Sebagai catatan, Pemerintah AS telah mengkritisi kebijakan Uni Eropa tersebut. Menurut pemerintah AS, Apple tunduk pada undang-undang perpajakan Amerika.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun dianggap sebagai 'tax lady'nya Eropa. Sebab, dialah yang mengambil sikap keras untuk memajaki raksasa teknologi Amerika Serikat seperti Apple dan Google.

Sebelumnya, Google pun terjerat sengketa pajak dengan pemerintah Prancis hingga akhirnya mereka sepakat membayar settlement berupa denda sebesar 500 juta euro (Rp 7,7 triliun) ke pemerintah Perancis karena menghindari pajak. 

Denda tersebut masih ditambah pajak yang belum dibayar (back taxes) senilai 465 juta euro (Rp 7,2 triliun).

"Kesepakatan ini untuk menyelesaikan semua sengketa (pajak) di masa lalu," ujar Antonin Levy, salah satu kuasa hukum Google dalam sesi dengar pendapat di pengadilan Perancis.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber CNBC
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.