Buwas: Mafia Beras BPNT Raup Untung Rp 9 Miliar Per Bulan

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, oknum atau mafia penyalur beras program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat meraup keuntungan hingga Rp 9 miliar per bulan.

Budi Waseso atau akrab disapa Buwas membeberkan hasil penemuannya dari berbagai modus kejahatan yang dilakukan para penyalur beras BPNT. Salah satunya yang dilakukan oknum tersebut adalah dengan mengoplos atau mengganti beras premium menjadi beras medium.

"Kalau setiap bulan kita rata-rata dari penyalur, mereka sudah dapat keuntungan Rp 9 miliar lebih. Saudara-saudara kita penerima BPNT harusnya terima 10 kilogram ini disunat hanya terima tujuh kilogram," kata Buwas pada konferensi pers di Kantor Perum Bulog Jakarta, Senin (23/9/2019).

Buwas menyebutkan, setelah ditelusuri di lapangan, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan tersebut tidak pernah mendapatkan beras premium, melainkan beras medium dengan harga Rp 7.500 per kilogram.

Baca juga: Buwas: Indonesia Tidak Perlu Impor Beras hingga 2020

Mereka pun mendapatkan jatah beras lebih sedikit, yakni maksimal hanya tujuh kilogram, dari yang seharusnya bisa 10 kilogram dengan beras kualitas medium.

Buwas memperkirakan kerugian akibat praktik penipuan oleh oknum penyalur beras BPNT mencapai Rp 30.000 per keluarga. Ada pun besaran BPNT yang ditetapkan sebesar Rp 110.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per bulan.

Selain itu, modus kejahatan juga dilakukan dengan menukar beras Bulog dengan beras lain yang kualitasnya lebih rendah ke dalam kantung bermerek Bulog. Buwas menduga bahwa karung berlogo Bulog diperjualbelikan secara bebas di situs online  dengan harga Rp 1.000 per karung.

"Banyak penjualan karung beras di online. Ini pemalsuan sesegera mungkin arus ditangani karena pasti berkolaborasi dengan sindikat, mau pesan 1.000, 5.000 karung, pasti dapat, segera, cepat," kata Buwas.

Baca juga: Agustus 2019, Harga Beras Semua Kualitas Terpantau Naik

Menurut dia, kejahatan pemalsuan beras ini tidak hanya merugikan masyarakat penerima BPNT, tetapi juga sebuah tindakan memiftnah kinerja negara melalui Bulog.

Di sisi lain, Pemerintah telah menganggarkan Rp17 triliun sampai Rp20 triliun per hari untuk kegiatan BPNT. Untuk proses selanjutnya, Buwas masih menunggu penyidikan dan pernyataan resmi dari Satgas Pangan di bawah Bareskrim Mabes Polri.