Kata Pengusaha, Keberadaan KPK Beri Kepastian Hukum untuk Investasi

Kompas.com - 24/09/2019, 14:04 WIB
Ilustrasi ThinkstockIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Komisi ( KPK) dianggap bisa menjadi penghambat investasi di Indonesia.

Demikian diungkapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat ditanya terkait tuntutan mahasiswa yang meminta Presiden Jokowi mencabut UU KPK hasil revisi.

Lantas, apa iya lembaga anti-rasuah itu penghambat investasi?

Menurut pelaku usaha, faktor penghambat investasi justru berasal dari pejabat birokrasi yang tidak berani mengambil keputusan di lapangan.

"Banyak para pejabat pengambil keputusan yang tidak berani mengambil keputusan atau lama sekali mengambil keputusan," ujar pengusaha Rosan P Roeslani kepada Kompas.com, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

"Ini karena kekhawatiran dan ketakutan karena takut dikenakan dengan potensi kerugian negara," sambung Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu.

Baca juga: Penjelasan Moeldoko yang Sebut KPK Hambat Investasi dan Tanggapan KPK

Akibat ketakutan pejabat itu, sambung Rosan, proses investasi menjadi lambat. Padahal Indonesia sedang bersaing dan berlomba dengan negara-negara tetangga dalam menarik investasi.

Rosan justru menilai kehadiran KPK memberikan kepastian hukum bagi pengusaha. Kepastian hukum dinilai sangat diperlukan dalam pertumbuhan investasi dan kemajuan perekonomian.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira tak habis pikir dengan pernyataan Moeldoko.

Sebab, menurutnya, masalah utama daya saing di Indonesia adalah korupsi dan pejabat korup. Pasalnya, hal itu pasti merugikan pengusaha misalnya saja memunculkan biaya siluman untuk memenangkan tender proyek.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X