Pembangunan PLTN Opsi Terakhir Bagi Indonesia, Mengapa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Surya Darma mengatakan, menghadirkan energi listrik bertenaga nuklir menjadi pilihan paling buncit bagi Indonesia. Sebab masih ada sumber energi lain yang bisa dimanfaatkan.

"Kalau nuklir itu di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), itu kan opsi terakhir," kata Surya ditemui di kawasan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (25/9/2019).

Menurut Surya, dalam PP itu jelas pemerintah telah menentukan terkait PLN menjadi opsi paling terakhir untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi. Apalagi, diketahui PLTN tidak masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028.

Namun, jika sudah lewat pada 2030 maka pilihan energi yang dihasilkan nuklir bisa jadi pilihan dari opsi lain, seperti tenaga surya, batubara, dan lainnya.

"Karena itu angka sampai tahun 2030, kan belum masuk. Jadi fine aja setelah itu terima masuk, setelah tahun 2030," ungkapnya.

Baca juga: KEIN Dorong Pembangunan PLTN di Indonesia

Dia menjelaskan, selama ini publik sudah mengetahui apa yang sedang diupayakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi listrik yakni lewat energi baru dan terbarukan (EBT). Kini, bauran energi terbarukan Indonesia baru mencapai sekitar 13 persen.

Karenanya, pemerintah harus serius dan fokus dulu untuk memenuhi barang EBT ynag dicanagkan sebesar 23 persen pada 2025 mendatang.

"Tapi yang orang selalu pertanyakan kan EBT yang sudah jelas angkanya, yang energi terbarukan sekian-sekian itu yang justru tidak terpenuhi kan?" bebernya.

"Kalau dari aspek dari energi, kalau nuklir kan memang bersih tapi tetap ada wash-nya (risiko) juga," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, KEIN telah mengunjungi Korea Selatan atas undangan Korea Electric and Power Company (KEPCO) dan Korea Atomic Energy Research Institute (KAERI).

Baca juga: Anggota Komisi VII DPR Dorong Pemerintah Segera Realisasikan PLTN