Dana SAN Finance Hilang Rp 110 Miliar di BTN, Begini Kronologinya

Kompas.com - 04/11/2019, 13:06 WIB
Legal, Corporate Secretary & Compliance Department Head Davin Susanto (kanan) saat menjelaskan kronologi hilangnya dana SAN Finance di BBTN, di Menara FIF, Jakarta, Senin (4/11/2019). KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYALegal, Corporate Secretary & Compliance Department Head Davin Susanto (kanan) saat menjelaskan kronologi hilangnya dana SAN Finance di BBTN, di Menara FIF, Jakarta, Senin (4/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus pembobolan dana di perbankan kembali terjadi. Kali ini, pembobolan dana PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) sebesar Rp 250 miliar yang dilakukan oleh oknum internal kembali mencuat.

Kasus itu setidaknya merugikan 4 pihak, salah satunya PT Surya Artha Nusantara Finance ( SAN Finance).

Legal, Corporate Secretary & Compliance Department Head SAN Finance Davin Susanto mengatakan, kasus bermula saat SAN Finance melakukan penempatan dana di BTN tahun 2016.

Dana sebesar Rp 250 miliar ditempatkan dalam 3 tahap, yaitu Rp 200 miliar pada tanggal 29 September 2016, Rp 8 miliar tanggal 9 November 2016, dan Rp 42 miliar tanggal 10 November 2019.

Selang sebulan pada tanggal 20 Desember 2016, BTN menginformasikan kepada SAN Finance mengenai dana yang tersisa di tabungan giro hanya sebesar Rp 140 miliar. Artinya, ada kehilangan sebesar Rp 110 miliar.

Baca juga: Ada Bukti Baru, SAN Finance Lanjutkan Gugatan ke BTN

"Akhirnya SAN Finance mengambil dananya kembali sebesar Rp 140 miliar. Sementara Rp 110 miliar belum kembali hingga kini," kata Davin Susanto di Menara FIF Jakarta, Senin (4/11/2019).

Dari situ, akhirnya pihak SAN Finance mengajukan gugatan pada Maret 2017. Sayangnya putusan itu tidak dapat diterima.

Kemudian, BTN mengajukan kembali kasasi sehingga gugatan SAN Finance kembali ditolak di awal tahun 2019.

Davin menuturkan, penolakan tersebut diberikan MA karena belum adanya putusan pidana berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang dijadikan landasan peristiwa kebobolan dana tersebut. Padahal, salah satu syarat dikabulkannya gugatan oleh MA harus ada putusan pidana inkracht.

"Setelah penolakan, saya dan tim melakukan penelaahan analisa kasus. Dari situ ketemulah putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap sebagai bukti baru. Jadi memang salah satu pertimbangan dari MA dalam memutus pengajuan kasasi adalah harus ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap," jelas Davin.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X