Menteri KKP Janji Berikan Kapal Sitaan untuk Nelayan

Kompas.com - 15/11/2019, 07:29 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/11/2019). Kompas.com/MUTIA FAUZIAMenteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com – Usai dilantik pada akhir Oktober lalu, Menteri Kelauan dan Perikanan Edhy Prabowo tampaknya tidak akan mengikuti jejak menteri sebelumnya, Susi Pudjiatuti dalam hal penenggelaman kapal.

Edhy justru akan memberikan kapal-kapal yang melakukan illegal fishing untuk dimanfaatkan oleh nelayan.

“Kalau putusan pengadilan sudah clear (inkracht) kita bisa serahkan ke nelayan, kenapa tidak? Dan banyak sekali kelompok nelayan yang siap untuk menerima (kapal) secara gratis. (Penyaluran) melalui pemerintah daerah di bawah pengawasan KKP tentang pelaksanaan penggunaannya,” kata Edhy saat ditemui di Gedung Mina Bahari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat Kamis (15/11/2019).

Baca juga: Penenggelaman Kapal Dihentikan, Jangan Sampai Bos Illegal Fishing Bersorak

Edhy menyebutkan bahwa ada banyak kapal yang sudah berketetapan inkracht oleh pengadilan. Kapal-kapal tersebut bisa dimanfaatkan untuk sektor perikanan Indonesia daripada ditenggelamkan.

Edhy menyebut bahwa di Batam ada 39 kapal yang sudah berketetapan inkracht dan rencananya akan diberikan untuk nelayan.

“Kemarin juga kami dari Batam, ada 39 kapal, dimana 29 kapal sudah inkracht dan tinggal mau diapakan. Dari 29 ini bisa saja kita serahkan ke nelayan kalau sudah clear dari pengadilan. Di Sabang juga ada kapal-kapal yang sah menjadi milik pemerintah,” ucap Edhy.

Selain digunakan nelayan untuk melaut, kapal-kapal sitaan dari kasus illegal fishing ini juga rencananya akan dimanfaatkan Edhy untuk ragam infrastruktur pemerintah, seperti pendirian Rumah Sakit terapung ataupun memperkuat sistem pengawasan.

Baca juga: Wakil Ketua Komisi IV DPR: Kami Akan Dorong Kapal Sitaan Dihibahkan ke Nelayan

“Banyak yang sudah inkracht, mau kita apakan itu? Karena besar sekali besar sekali kapalnya, bisa dimanfaatkan untuk rumah sakit terapung atau alat penguatan kapal pengawas,” jelas Edhy.

Dalam kesempatan lain, mantan menteri KKP Susi Pudjiastuti sempat mengatakan dalam sebauh wawancara di televisi bahwa kapal sitaan dari pihak asing tidak mungkin diberikan ke nelayan, mengingat kapal tersebut cukup besar dengan biaya yang tidak sedikit dalam pengoperasiannya.

Pertimbangan lain dimana kapal asing berpotensi mencemari lingkungan dan berdampak pada ekosistem laut Indonesia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Manfaatkan Ceker Ayam Jadi Sepatu, Bisnis Ini Bisa Bertahan di Tengah Pandemi

Manfaatkan Ceker Ayam Jadi Sepatu, Bisnis Ini Bisa Bertahan di Tengah Pandemi

Whats New
Curhatan Sri Mulyani, Sulitnya Membuat Kebijakan Ditengah Pandemi

Curhatan Sri Mulyani, Sulitnya Membuat Kebijakan Ditengah Pandemi

Whats New
Menteri Edhy Bantah Terlibat Tentukan Eksportir Benih Lobster

Menteri Edhy Bantah Terlibat Tentukan Eksportir Benih Lobster

Whats New
Presiden Marah soal Anggaran Kesehatan, Datanya Benarkah?

Presiden Marah soal Anggaran Kesehatan, Datanya Benarkah?

Whats New
Tesla Jadi Perusahaan Otomotif Paling Bernilai di Dunia, Kekayaan Elon Musk Naik 21 Miliar Dollar AS

Tesla Jadi Perusahaan Otomotif Paling Bernilai di Dunia, Kekayaan Elon Musk Naik 21 Miliar Dollar AS

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Membedah Pajak Netflix | Cerita Pekerja Proyek | 'Body Shaming' di Sekitar Kita

[POPULER DI KOMPASIANA] Membedah Pajak Netflix | Cerita Pekerja Proyek | "Body Shaming" di Sekitar Kita

Rilis
Sinar Mas Beri Edukasi Lingkungan kepada Masyarakat melalui Festival Hijau BSD City ke-17

Sinar Mas Beri Edukasi Lingkungan kepada Masyarakat melalui Festival Hijau BSD City ke-17

Rilis
Menko Airlangga Optimistis Pemulihan Ekonomi Makin Cepat pada Kuartal III-2020

Menko Airlangga Optimistis Pemulihan Ekonomi Makin Cepat pada Kuartal III-2020

Whats New
Mengenal Eigendom, Bukti Kepemikan Tanah Warisan Belanda

Mengenal Eigendom, Bukti Kepemikan Tanah Warisan Belanda

Whats New
OJK Disarankan Jadi Pengawas Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-bank Saja

OJK Disarankan Jadi Pengawas Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-bank Saja

Whats New
Tips Karier Sukses, Begini Cara Dekat dengan Atasan Tanpa Menjilat

Tips Karier Sukses, Begini Cara Dekat dengan Atasan Tanpa Menjilat

Work Smart
Kementan Alokasikan 15.320 Ton Pupuk Subsidi untuk Bulukumba

Kementan Alokasikan 15.320 Ton Pupuk Subsidi untuk Bulukumba

Rilis
Negara-Negara Ini Jalankan Sistem Pengawasan Bank di Bawah Bank Sentral

Negara-Negara Ini Jalankan Sistem Pengawasan Bank di Bawah Bank Sentral

Whats New
Persaingan Antar-bank BUMN yang Jadi Sorotan Erick Thohir

Persaingan Antar-bank BUMN yang Jadi Sorotan Erick Thohir

Whats New
Dihantam Pandemi, Maskapai Air France Pangkas 7.500 Karyawan

Dihantam Pandemi, Maskapai Air France Pangkas 7.500 Karyawan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X