Penenggelaman Kapal Dihentikan, Jangan Sampai Bos Illegal Fishing Bersorak

Kompas.com - 14/11/2019, 19:41 WIB
Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Ranai memusnahkan 2 buah barang bukti berupa KIA Vietnam pelaku illegal fishing di Perairan Pulau Tiga Natuna, Kepulauan Riau dengan cara ditenggelamkan, Minggu (3/3/2019) sore. DOK TNI ALPangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Ranai memusnahkan 2 buah barang bukti berupa KIA Vietnam pelaku illegal fishing di Perairan Pulau Tiga Natuna, Kepulauan Riau dengan cara ditenggelamkan, Minggu (3/3/2019) sore.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menghentikan kebijakan penenggelaman kapal pelaku illegal fishing menuai pro dan kontra di publik. 

Pengamat Kelautan dan Perikanan Abdul Halim menilai, apabila kebijakan itu dihentikan, maka harus ada payung hukum yang kuat. Khususnya terkait nasib kapal-kapal pelaku illegal fishing yang sudah ditangkap. Jangan sampai bos illegal fishing bersorak.

Sebab selama ini ada kekhawatiran, kapal-kapal tersebut kembali ke tangan bos illegal fishing dengan memanfaatkan lelang hasil putusan pengadilan.

"Menteri KKP bersama pihak-pihak terkait lainnya itu bisa memastikan bahwa peserta lelang terhadap kapal sitaan itu bisa dipastikan memiliki rekam jejak yang bersih," ujarnya kepada Kompas.com, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Baca juga: Menteri PUPR: Presiden Saja Enggak Pernah Libur, Masa Kami Libur

"Peserta lelang juga harus mempunyai jalur dengan modal yang bersih. Karena dikhawatirkan oleh menteri sebelumnya, Ibu Susi, bahwa kapal yang dilelang oleh pengadilan jatuh ke tangan pelaku usaha yang diduga terindikasi pernah terlibat proses penangkapan ikan yang ilegal," sambungnya.

Abdul menilai setiap kebijakan harus dipikirkan secara matang berdasarkan sistem kelautan dan perikanan yang berlaku. Apalagi berdasarkan Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009, mekanisme penenggelaman kapal itu dimungkinkan sepanjang ditemukan alat bukti yang cukup.

Saat ini kata dia, DPR sudah mengambil inisiatif untuk merevisi UU Perikanan. Hal ini bisa dijadikan momentum untuk memperkuat sistem penegakan hukum di sekor kelautan dan perikanan. Salah satunya memperketat proses lelang kapal illegal fishing.

"Inisiatif undang-undangnya telah direvisi sejak periode yang lalu hanya saja belum selesai dan akan dilanjutkan pada periode sekarang. Keterkaitannya akan undang-undang tersebut ada peluang untuk memperkuat mekanisme lelang tersebut," ucapnya.

Baca juga: Sri Mulyani Bakal Bekukan Dana Desa yang Mengalir ke Desa Fiktif

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Utang Membengkak, Pemerintah Diminta Agresif Tarik Pajak Digital

Utang Membengkak, Pemerintah Diminta Agresif Tarik Pajak Digital

Whats New
Berlaku Besok, Ini Tarif Baru Layanan Petikemas di Tanjung Priok

Berlaku Besok, Ini Tarif Baru Layanan Petikemas di Tanjung Priok

Whats New
Hypermart dan Giant Tebar Promo, Ada Diskon hingga 35 Persen

Hypermart dan Giant Tebar Promo, Ada Diskon hingga 35 Persen

Spend Smart
Bank Indonesia Siapkan Uang Tunai Rp 152,14 Triliun untuk Ramadhan dan Lebaran

Bank Indonesia Siapkan Uang Tunai Rp 152,14 Triliun untuk Ramadhan dan Lebaran

Whats New
Tak Terduga, Ekonomi Singapura Tumbuh 0,2 Persen di Kuartal I-2021

Tak Terduga, Ekonomi Singapura Tumbuh 0,2 Persen di Kuartal I-2021

Whats New
Hari Kedua Puasa, Berikut Harga Gula, Terigu, Bawang, dan Ayam Ras

Hari Kedua Puasa, Berikut Harga Gula, Terigu, Bawang, dan Ayam Ras

Whats New
Meningkatkan Daya Saing Bangsa Melalui Transformasi Teknologi 4.0

Meningkatkan Daya Saing Bangsa Melalui Transformasi Teknologi 4.0

BrandzView
BRI Pamit dari Aceh, Begini Hukum Transaksi Keuangan di Serambi Mekah

BRI Pamit dari Aceh, Begini Hukum Transaksi Keuangan di Serambi Mekah

Whats New
Fokus Berjualan Daring Selama Pandemi, Merek Sneakers Asal Klaten Tembus Pasar Global

Fokus Berjualan Daring Selama Pandemi, Merek Sneakers Asal Klaten Tembus Pasar Global

Earn Smart
Produsen Pocari Sweat Buka Banyak Lowongan untuk Fresh Gradute, Tertarik?

Produsen Pocari Sweat Buka Banyak Lowongan untuk Fresh Gradute, Tertarik?

Whats New
Syailendra Capital: Industri Reksa Dana Bisa Tumbuh 10 Persen Tahun Ini

Syailendra Capital: Industri Reksa Dana Bisa Tumbuh 10 Persen Tahun Ini

Whats New
Selain Grab, Traveloka Dikabarkan Juga Bakal IPO Via Perusahaan Cek Kosong?

Selain Grab, Traveloka Dikabarkan Juga Bakal IPO Via Perusahaan Cek Kosong?

Whats New
[TREN EDUKASI KOMPASIANA] Membantu Anak Mempersiapkan Kembali ke Sekolah | Mengapa Ujian Bahasa Indonesia Jarang Mendapat 100?

[TREN EDUKASI KOMPASIANA] Membantu Anak Mempersiapkan Kembali ke Sekolah | Mengapa Ujian Bahasa Indonesia Jarang Mendapat 100?

Rilis
Benci Produk Luar Negeri Dinilai Datangkan Investasi, Kok Bisa?

Benci Produk Luar Negeri Dinilai Datangkan Investasi, Kok Bisa?

Whats New
Mau Buka Franchise Tahu Go? Ini Modal dan Syaratnya

Mau Buka Franchise Tahu Go? Ini Modal dan Syaratnya

Smartpreneur
komentar di artikel lainnya
Close Ads X