Kalahkan Vietnam, Apa Saja Jurus Bahlil Lahadalia?

Kompas.com - 19/11/2019, 11:52 WIB
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia KOMPAS.com/ERLANGGA DJUMENAKepala BKPM Bahlil Lahadalia

Sementara di Indonesia seperti berbanding terbalik. Untuk lahan saja Bahlil menyebut kofliknya mencapai Rp 223 triliun dari total komitmen investasi senila Rp 708 triliun. Belum lagi masalah izin yang tumpang tindih, ego sektoral, dll.

"Maka saya ubah, setelah kemudahan usaha concern saya adalah realisasi investasi," ucapnya.

"Dalam pandangan saya dan tim, kalau mampu merealisasikan investasi existing sebesar Rp 708 triliun tersebut pada satu tahun pertama, otomatis pertumbuhan ekonomi kita akan naik," tambah dia.

Baca juga: Bahlil Lahadalia, Sopir Angkot yang Kini Mengurus Investasi

Menurut dia, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5 ke 6 persen, rumusnya cuma satu, yakni realisasi investasi mencapai Rp 1.000 triliun.

Adapun langkah ketiga yang ditempuh Bahlil, adalah adanya kewajiban bagi investor asing maupun dalam negeri yang berinvestasi di daerah untuk menggandeng pengusaha nasional di daerah yang memenuhi syarat.

"Kemarin itu sudah putus di ratas. Presiden sudah perintahkan kepada BKPM untuk semua investasi yang masuk ke daerah agar merekomendasikan pengusaha nasional di daerah yang memenuhi syarat. jangan sampai asal tunjuk," ucapnya.

Sementara jurus keempat Bahlil adalah masalah kewenangan. Dia menila selama ini UU No 25 tahun 2007 tentang penanaman modal belum seutuhnya dilaksanakan secara murni dan konseuksen.

"Supaya BKPM bisa bekerja total, maka kewenangan harus dikasih," tegasnya.

Baca juga: Bahlil Lahadalia Jadi Kepala BKPM, Ini Harapan Pengusaha

Dia mencontohkan mengenai Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).

"OSS sudah bagus tapi hanya pas NIB-nya (Nomor Induk Berusaha) saja. Tapi untuk urusan izin-izin kan kembali lagi ke kementerian lembaga dan kita hanya mendapat notifikasi. Dan bukan rahasia lagi, itu butuh waktu," ujarnya.

Selain itu, Bahlil juga meminta kewenangan terkait insentif fiskal. Selama ini sebut dia, BKPM hanya mengajukan kepada kementerian keuangan cq dirjen pajak untuk urusan perusahaan-perusahaan yang mendapatkan insentif fiskal.

"Alhamdulillah kemarin kami sudah mengusulkan kepada Pak Presiden. Dan sekarang sudah diputuskan, bahwa urusan tax holiday, tax allowance, dan izin-izin semua sudah diberikan kepada BKPM. Tinggal kami tindak lanjuti dengan surat, permen-permen masing-masing," ucapnya.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X