Bhima: Ahok Masuk BUMN Pasti Bukan karena Pertimbangan Ekonomi, tapi Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengendus pemilihan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai petinggi di BUMN mengandung unsur politis.

Dia menilai, Ahok dipilih bukan untuk memperbaiki kinerja bisnis perusahaan BUMN.

“Masa orang yang enggak punya kapasitas di BUMN, enggak punya track record di bisnis bagian migas yang benar-benar mempuni tiba-tiba dicaplok gitu saja. Pasti pertimbangannya  bukan ekonomi, tapi politik,” ujar Bhima di Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Baca juga: Ahok Dinilai Bukan Sosok yang Tepat Berantas Mafia di BUMN

Menurut dia, masih banyak sosok lain yang lebih berpengalaman di bisnis BUMN yang pantas menduduki posisi penting di perusahaan plat merah besar seperti Pertamina dan PLN selain Ahok.

Namun, dia enggan menjelaskan siapa sosok yang cocok menjadi petinggi di Pertamina dan PLN itu.

“Emang enggak ada orang lain dengan indikator tadi yang lebib cocok dibanding Ahok?” kata Bhima.

Baca juga: Stafsus Kementerian BUMN: Lihat Dulu Kerja Ahok, Jangan Bawa-bawa Politiklah...

Bhima menjelaskan, ada empat kriteria yang harus dipunyai seseorang jika ingin menjadi petinggi di BUMN besar seperti Pertamina dan PLN.

Pertama, orang tersebut harus berintegritas. Kedua, tak pernah tersangkut permasalahan hukum. Ketiga, tak terafiliasi dengan partai politik. Keempat, harus memiliki memampuan komunikasi yang baik.

“Karena nanti BUMN akan bersentuhan dengan unit usaha lain, swasta, investor, kreditur. Itu kan dibutuhkan pola komunikasi yang baik. Jadi komunikasi yang baik juga bisa menjamin karyawan loyal dan punya satu visi yang sama dengan pimpinan,” ucap dia.

Baca juga: Rizal Ramli Sebut Ahok Masuk BUMN Hanya Akan Tambah Masalah