Tuai Pro dan Kontra, Cocokkah Ahok Jadi Bos BUMN?

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana penunjukan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk menjadi salah satu petinggi di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menuai pro dan kontra.

Ada yang menganggap Ahok tak pantas jadi petinggi di salah satu perusahaan besar BUMN. Sebab, mantan Gubernur DKI Jakarta itu dianggap bukan sosok yang ‘bersih’.

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menilai sosok Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tak akan mampu memberantas mafia di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sebab, menurut Marwan, untuk memberantas mafia di BUMN diperlukan sosok yang bersih. Sedangkan Ahok, lanjut dia, mempunyai rekam jejak yang buruk.

Baca juga: Ahok Dinilai Bukan Sosok yang Tepat Berantas Mafia di BUMN

“Kalau mau menyapu halaman secara bersih, gunakanlah sapu yang bersih. Tapi, kalau sapu belepotan banyak kotoran ya tidak bisa," ujar Marwan di Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Marwan menilai masih ada kasus dugaan korupsi yang menyandung Ahok saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Salah satu kasusnya, yakni kasus pembelian lahan RS Sumber Waras.

“Kalau Ahok diduga belepotan berbagai kasus korupsi, saya duga justru banyak orang yang lebih terkontaminasi atau bahkan ada dugaan melanggengkan mafia yang ada," kata Marwan.

Atas penilaian itu, Marwan secara tegas menolak jika Ahok akan dijadikan salah satu petinggi di perusahaan BUMN.

“Kami imbau yang mendukung Ahok agar hatinya terbuka, karena ada tanggung jawab sosial. Sikap mendukung Ahok (secara) membabi buta itu salah,” ucap dia.

Baca juga: Pro-Kontra Ahok Jadi Bos BUMN

Selain dinilai bukan sosok yang bersih, penunjukan mantan suami Veronica Tan itu sebagai bos BUMN juga mengandung unsur politis.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai Ahok dipilih bukan untuk memperbaiki kinerja bisnis perusahaan BUMN.

“Masa orang yang enggak punya kapasitas di BUMN, enggak punya track record di bisnis bagian migas yang benar-benar mumpuni tiba-tiba dicaplok gitu saja. Pasti pertimbangannya  bukan ekonomi, tapi politik,” ujar Bhima.

Menurut dia, masih banyak sosok lain yang lebih berpengalaman di bisnis BUMN yang pantas menduduki posisi penting di perusahaan plat merah besar seperti Pertamina dan PLN selain Ahok.

Namun, dia enggan menjelaskan siapa sosok yang cocok menjadi petinggi di Pertamina dan PLN itu.

“Emang enggak ada orang lain dengan indikator tadi yang lebih cocok dibanding Ahok?” kata Bhima.

Baca juga: Bhima: Ahok Masuk BUMN Pasti Bukan karena Pertimbangan Ekonomi, tapi Politik