Sudah Disuntik Modal Negara, 7 BUMN Ini Masih Rugi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan alokasi dan realisasi Penyertaan Modal Negara (PMN) terhadap BUMN.

Nyatanya, meski negara terus mengalokasikan anggaran ke perusahaan-perusahaan pelat merah masih banyak yang mencatatkan kinerja merah dalam laporan keuanggannya.

Secara keseluruhan, hingga akhri 2018 terdapat tujuh BUMN yang dilaporkan rugi. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang sejumlah 3 BUMN.

"2015 ada 33 BUMN yang laba, 8 rugi. 2016 tetap, 2017 yang laba naik jadi 38 dan rugi turun ke 3 dan 2018 turun lagi, yang laba 34 dan rugi tujuh," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (2/12/2019).

Baca juga: Saat Sri Mulyani dan Anggota DPR Tak Tahu Menahu soal BUMN PT PANN...

Sri Mulyani pun memaparkan, ketujuh perusahaan pelat merah tersebut adalah PT Dok Kodja Bahari, PT Sang Hyang Seri, PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, PT Pertani, Perum Bulog dan PT Krakatau Steel.

Dia pun menjabarkan sejumlah persoalan yang menyebabkan kerugian terhadap tujuh BUMN tersebut.

Pertama, yakni PT Krakatau Steel yang merugi akibat beban keuangan selama konstruksi.

Adapun PT Dok Kodja Bahari memiliki beban administrasi dan umum yang terlalu tinggi yakni 58 persen.

Perum Bulog mengalami kerugian karena terdapat kelebihan pengakuan pendapatan atas penyaluran Rastra sehingga Bulog harus melakukan pembebanan koreksi pendapatan di tahun 2018.

Sedangkan PT Dirgantara Indonesia atau PT DI merugi karena pembatalan kontrak dan order tidak mencapai target.

 Baca juga: Erick Thohir Minta Bos BUMN yang Masih Merugi Tak Bergaya Hidup Mewah

PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani dikatakannya merugi akibat inefisiensi bisnis, beban bunga dan perubahan kebijakan pemerintah dalam mekanisme pengadaan benih.

Sementara itu, PT PAL merugi akibat meningkatnya beban lain-lain hingga tiga kali lipat akibat kerugian nilai tukar dan kerugian entitas asosiasi.

Namun demikian, Sri Mulyani mengatakan bukan tugas Kementerian Keuangan melihat secara khusus kerugian perseroan sebagai beban bagi anggaran.

Sebab, BUMN juga ditugasi untuk memberikan dampak ekonomi secara makro dan keseluruhan. Sehingga, peranan tujuh BUMN rugi tersebut masih memberikan nilai tambah bagi ekonomi makro.

"Kita tekankan dari sisi kinerja perusahaan dan ekonomi pembangunan. Dengan penambahan PMN selama 2015-2018 sebesar Rp 130,39 triliun dapat mendanai total proyek senilai Rp 365 triliun. Jadi value for money dihitung dari leveraging dari setiap rupiah yang ditanamkan telah menghasilkan 2,72 kali nilai proyek," tegasnya.