Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah sebenarnya telah memiliki program bantuan sosial yang mampu melindungi 20 persen penduduk Indonesia yang rentan miskin, seperti PKH, BLT, bantuan untuk anak sekolah, jaminan kesehatan, juga dana pensiun.
"Di dalam usulan Bank Dunia untuk bisa meng-cover 40 persen-70 persen rumah tangga, kita harus menghitung dari mana uang itu berasal?," ujarnya dalam kesempatan yang sama.
"Bank Dunia memang memiliki kemewahan untuk mengatakan itu, tapi kami, pemerintah, pusing mengimplementasikannya," ujar dia
Untuk itu, lanjut Sri Mulyani, pemerintah perlu membangun pondasi fiskal yang lebih kuat. Pemerintah tidak mungkin mampu melakukan program-program seperti yang diusulkan Bank Dunia, jika tidak memiliki kemampuan fiskal yang kuat dan berkelanjutan.
"Kita pelajari. Guarantee minimum dengan banyaknya inisiatif Presiden untuk memberikan berbagai macam intervensi atau support, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Kuliah, Kartu Sembako, Kartu Indonesia Sehat, PKH. Saya rasa kita udah punya yang disebut building blocknya," jelas Sri Mulyani.
Baca juga: KPK Usul Sistem Gaji Tunggal untuk PNS, Ini Kata Sri Mulyani
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.