Omnibus Law Bakal Atur Tunjangan PHK 6 Bulan Upah, Bagaimana Aturan Saat Ini?

Kompas.com - 03/01/2020, 16:38 WIB
Ilustrasi rupiah. THINKSTOCKS/FITRIYANTOANDIIlustrasi rupiah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Serikat buruh mengajukan keberatan atas beberapa poin omnibus law yang dianggap merugikan buruh.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) Said Iqbal mengatakan, dalam salah satu poin omnibus law di sektor tenaga kerja pemerintah bakal merombak aturan mengenai sistem pesangon menjadi tunjangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebesar enam bulan gaji.

Padahal menurut dia, di aturan yang sudah ada saat ini, buruh bisa mendapatkan pesangon dengan besaran maksimal sembilan bulan dan bisa dikalikan dua kali untuk jenis PHK tertentu, sehingga bisa mendapatkan 16 bulan upah.

Selain itu, mendapatkan penghargaan masa kerja maksimal 10 bulan upah, dan penggantian hak minimal 15 persen dari total pesangon dan atau penghargaan masa kerja.

"Dengan kata lain, pesangon yang sudah diatur dengan baik di dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 justru akan dihilangkan dan digantikan dengan istilah baru, tunjangan PHK yang hanya 6 bulan upah. Padahal sebelumnya, buruh berhak mendapatkan hingga 36 bulan upah lebih," ujar Said.

Baca juga: Ini 10 Negara yang Beri Upah Per Jam Tertinggi di Dunia

Lalu benarkah demikian?

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan, aturan mengenai pesangon diatur di dalam beberapa pasal. Di dalam pasal 156 dijelaskan, bahwa dalam hal pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

Perhitungan uang pesangon diatur mulai untuk buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun dengan uang pesangon sebesar satu bulan upah hingga masa kerja delapan tahun atau lebih dengan uang pesangon sebesar sembilan bulan upah.

Selain itu, untuk buruh dengan masa kerja tiga tahun atau lebih yang mengalami PHK juga bakal mendapatkan uang penghargaan masa kerja dengan nilai minimal dua bulan upah dan maksimal 10 bulan upah untuk masa kerja 24 tahun atau lebih.

Sebagai contoh, masa kerja delapan tahun atau lebih berhak mendapatkan pesangon sebesar sembilan kali gaji. Lalu untuk uang penghargaan dengan masa kerja tersebut adalah empat bulan gaji. Dengan demikian, total yang didapatkan adalah 13 kali gaji.

Baca juga: Korban PHK Akan Diupah Selama 6 Bulan, Ini Kata BPJAMSOSTEK

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Inilah para Pemenang Kompasiana Awards 2021

Inilah para Pemenang Kompasiana Awards 2021

Rilis
Perdagangan Internasional: Definisi Ekspor Impor dan Faktor Pendorong

Perdagangan Internasional: Definisi Ekspor Impor dan Faktor Pendorong

Whats New
50 Tahun Menikah, Luhut Beberkan Tips Pernikahan Awet

50 Tahun Menikah, Luhut Beberkan Tips Pernikahan Awet

Whats New
Ketika Mata Uang China Laris Manis dan Resmi Berlaku di Era Majapahit

Ketika Mata Uang China Laris Manis dan Resmi Berlaku di Era Majapahit

Whats New
BNI Smart City Hadir di Surakarta, Apa Saja yang Ditawarkan?

BNI Smart City Hadir di Surakarta, Apa Saja yang Ditawarkan?

Rilis
Menhub Minta Layanan di Pelabuhan Tanjung Priok Dipercepat, Ini Caranya

Menhub Minta Layanan di Pelabuhan Tanjung Priok Dipercepat, Ini Caranya

Whats New
Di Kompasianival 2021 Gita Wirjawan Berikan Catatan agar Ekonomi dan UMKM Membaik

Di Kompasianival 2021 Gita Wirjawan Berikan Catatan agar Ekonomi dan UMKM Membaik

Rilis
Kapal KM Bandar Lestari Terbakar di Pelabuhan Sunda Kelapa, Ini Penjelasan Kemenhub

Kapal KM Bandar Lestari Terbakar di Pelabuhan Sunda Kelapa, Ini Penjelasan Kemenhub

Whats New
Anak Usaha Krakatau Steel Ingin Perluas Usaha ke Kawasan Industri Medan

Anak Usaha Krakatau Steel Ingin Perluas Usaha ke Kawasan Industri Medan

Rilis
Bertemu dengan Dubes Hungaria, Sandiaga Uno Bahas Peluang Kerja Sama Sektor Perfilman

Bertemu dengan Dubes Hungaria, Sandiaga Uno Bahas Peluang Kerja Sama Sektor Perfilman

Rilis
Maman Suherman dan 'Mice' Ceritakan Kebahagiaan saat Kolaborasi 'Bahagia Bersama' di Kompasianival 2021

Maman Suherman dan "Mice" Ceritakan Kebahagiaan saat Kolaborasi "Bahagia Bersama" di Kompasianival 2021

Rilis
Perkuat Aksi Iklim, RI dan Korea Selatan Perluas Kerja Sama

Perkuat Aksi Iklim, RI dan Korea Selatan Perluas Kerja Sama

Rilis
Mengapa Negara Singapura Lebih Berfokus pada Perdagangan dan Industri?

Mengapa Negara Singapura Lebih Berfokus pada Perdagangan dan Industri?

Whats New
Dampak Negatif Perdagangan Internasional dan Langkah Mengatasinya

Dampak Negatif Perdagangan Internasional dan Langkah Mengatasinya

Whats New
Bagaimana Aturan dan Cara Menghitung Gaji Part Time?

Bagaimana Aturan dan Cara Menghitung Gaji Part Time?

Work Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.