BKPM: Uni Eropa Gugat RI Soal Larangan Ekspor Nikel, Monggo Saja...

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, gugatan yang dulakukan oleh Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), tidak akan berpengaruh kebijakan pelarangan ekspor nikel yang berlaku sejak Januari 2020.

Adapun seiring dengan proses gugatan yang dilakukan oleh Uni Eropa, pemerintah per 29 November 2019 lalu telah menyetujui permintaan kawasan tersebut untuk melakukan konsultasi atas kebijakan mineral dan batu bara Indonesia.

"Pelarangan nikel itu final. Enggak bisa lagi. Negara ini kan kekayaan punya kita," ujar dia ketika ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Baca juga: Indonesia Optimis Bisa Menang Melawan Gugatan Eropa Soal Nikel

Lebih lanjut Bahlil menjelaskan, kebijakan pelarangan ekspor nikel dimaksudkan agar industri dalam negeri melakukan hilirisasi. Pasalnya, nikel merupakan bahan baku batu baterai lithium yang merupakan sumber energi mobil listrik di masa depan.

Bahlil pun meyakini, kebijakan yang berlandaskan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tersebut tidak melanggar aturan perdagangan internasional yang diberlakukan WTO.

Sebab, pemerintah juga memiliki dasar hukum kuat yang mendukung kebijakan tersebut, yaitu Undang–Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.

"Itu UU Minerba kita yang sudah menyatakan 2014 sudah stop. Jadi bagi kita enggak masalah kalau itu digugat di WTO ya monggo saja," ujar Bahlil.

Baca juga: Indonesia Akan Batasi Ekspor Bijih Nikel, Industri Baja Eropa Tuding Ini

Adapun sebelumnya, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan Indonesia siap hadapi gugatan Eropa terkait nikel. Pemerintah juga menegaskan tak ada peningkatan tensi hubungan antara UE dan Indonesia.

"Pada 29 November 2019 Indonesia telah menyetujui permintaan konsultasi Uni Eropa guna membahas kebijakan mineral dan batu bara Indonesia," kata dia saat ditemui di kantor Kementerian Perdagangan, Selasa (07/01/2019).

Menurut Jerry, proses ini merupakan hal wajar bagi anggota WTO untuk saling menguji hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan komitmen yang dibuatnya.

"Tanggal 15 Januari untuk bisa melihat kembali posisi masing masing kementerian atau lembaga terkait untuk melihat pertanyaan yang akan dilayangkan ke kami dengan komprehensif, detail dan rasionalisasi yang memang masuk akal," kata Jerry.

Baca juga: Jokowi Kesal Harga Gas Industri Mahal, Ini Kata SKK Migas