Anggota DPR Ini Usul PLN Dipecah Berdasarkan Wilayah

Kompas.com - 05/02/2020, 12:31 WIB
PT PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara menggelar apel pengamanan pasokan kelistrikan jelang Natal dan Tahun Baru 2020 di halaman kantor PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Ambon, Rabu (11/12/2019). KOMPAS.COM/RAHMAT RAHMAN PATTYPT PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara menggelar apel pengamanan pasokan kelistrikan jelang Natal dan Tahun Baru 2020 di halaman kantor PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Ambon, Rabu (11/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR Komisi VI Fraksi Gerindra Harry Poernomo meminta kepada PT PLN (Persero) agar beroperasi secara fleksibel di setiap wilayah.

Harry bahkan mengusulkan agar PLN mengubah model perusahaan, dengan memecah perseroan menjadi perusahaan-perusahaan baru yang dibentuk berdasarkan daerah operasional.

"Kita buat wilayah-wilayah sebagai PLN unit. Sebagai perusahaan sendiri-sendiri. Jadi tidak terpusat," katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Baca juga: PLN: Tidak Semua PLTD Bisa Dikonversi ke Gas

Saat ini PLN memiliki empat orang direksi regional yang bertanggung jawab atas empat wilayah berbeda.

Namun, menurut Harry direksi regional masih memiliki kewenangan terbatas dalam pelaksanaannya.

"Menurut saya ada baiknya supaya direksi wilayah punya otoritas yang lebih menyeluruh, lebih fleksibel," katanya.

Dengan dipecahnya PLN berdasarkan wilayah, dinilai mampu mengatasi beberapa permasalahan perseroan, seperti percepatan pembangunan infrastruktur dan perizinan.

"Tadi juga ada kendala koordinasi pemerintah daerah dengan PLN, kalau unit wilayah kerja PLN menjadi perusahaan sendiri yang otonom, saya yakin kinerja PLN akan semakin fleksibel dan cepat," tuturnya.

Selain itu, model bisnis yang sentralistik dinilai Harry menjadi penghambat mega proyek Kementerian ESDM, yaitu pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 megawatt (MW).

"Sudah terbukti pembangunan 35.000 megawatt lambat. Terlalu sentralistik," ucap dia.

Sebagai informasi, sampai dengan akhir tahun 2019, realisasi program 35.000 MW adalah 6.811 MW atau 19 persen.

Lalu, pembangkit yang dalam progres konstruksi sebesar 20.167,8 MW atau setara dengan 57 persen.

Kemudian dalam tahap kontrak jual beli listrik (power purchase agreement/PPA) namun belum konstruksi sebesar 6.877,6 MW atau 20 persen.

Sisanya, dalam tahap pengadaan 829 MW atau 2 persen dan perencanaan 734 MW atau 2 persen.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X