Cegah Gejolak Harga, Pemerintah Patok Inflasi Pangan hingga 5 Persen

Kompas.com - 13/02/2020, 15:17 WIB
Pasar Bedugul, Kabupaten Tabanan, Bali. Bank Indonesia mewaspadai lonjakan harga pangan jelang bulan Puasa. KOMPAS.com/SRI LESTARIPasar Bedugul, Kabupaten Tabanan, Bali. Bank Indonesia mewaspadai lonjakan harga pangan jelang bulan Puasa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mematok target inflasi pangan atau harga pangan bergejolak di kisaran 4 persen plus minus 1 persen.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan penetapan target tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjaga kenaikan harga.

Ini terutama di momentum hari raya seperti lebaran dan tahun baru serta Natal.

Baca juga: Impor Bawang Putih dari China Disetop, Inflasi Akan Melonjak?

Sebab selama ini, pemerintah belum menetapkan target inflasi untuk volatile food. Padahal, volaile food merupakan salah satu penyumbang inflasi terbesar.

"Pemerintah menargetkan juga menjaga inflasi volatile food (harga pangan bergejolak) di sasaran 4 persen plus minus 1 persen. Kenapa pemerintah menetapkan volatile food? Karena faktor penyumbang inflasi terbesar dari bahan makanan volatile food," ujar Iskandar ketika memberi keterangan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Kamis (13/2/2020).

"Ini menjadi perhatian pemerintah dalam menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat," ujar dia.

Adapun untuk tahun ini, pemerintah juga menetapkan sasaran inflasi di ksiaran 2 hingga 4 persen atau 3 plus minus 1 persen. Tahun lalu, realisasi inflasi hingga akhir tahun sebesar 2,72 persen dari target 3,5 persen plus minus 1 persen.

Secara lebih rinci, untuk inflasi tarif yang diatur oleh pemerintah 0,51 persen per 2019, harga makanan bergejolak sebesar 4,3 persen dan inflasi inti 3,02 persen.

Baca juga: Kenaikan Harga Cabai Dorong Inflasi di Januari 2020

Dalam upaya pengendalian inflasi, Iskandar mengatakan pemerintah bakal menjaga kesenkangan harga tak hanya antar tempat namun juga antar waktu.

"Misalnya saja untuk antar waktu ketika panen harga-harga banyak yang anjlok, namun ketika paceklik harga itu jadi naik. Itu jadi perhatian pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam pengendalian harga," ujar dia.

Selain itu, dalam upaya menjaga inflasi volatile food, pemerintah juga akan meningkatkan kelembagaan dalam hal digitalisasi produk pertanian.

Harapannya, produktivitas produk pertanian bisa lebih tinggi dengan momentum waktu yang tepat.

Selain itu pemerintah juga akan meningkatkan efektivitas kebijakan untuk menjaga daya beli masyrakat.

"Termasuk dalam rangka frontloading anggaran, dalam rangka mencegah penurunan daya beli untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan stabilitas harga," ujar dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ADB Beri Pinjaman Rp 8,46 Triliun ke PLN

ADB Beri Pinjaman Rp 8,46 Triliun ke PLN

Whats New
Erick Thohir Beberkan Alasan Pemerintah Tidak Pilih Vaksin Covid-19 Pfizher dan Moderna

Erick Thohir Beberkan Alasan Pemerintah Tidak Pilih Vaksin Covid-19 Pfizher dan Moderna

Whats New
Antisipasi Wabah DBD selama Pandemi, Enesis Grup Berikan Bantuan untuk Masyarakat Jawa Barat

Antisipasi Wabah DBD selama Pandemi, Enesis Grup Berikan Bantuan untuk Masyarakat Jawa Barat

Rilis
Survei Kemnaker: 88 Persen Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19

Survei Kemnaker: 88 Persen Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19

Whats New
Bantu Pulihkan Ekonomi, PGN Salurkan Gas ke PT Pupuk Kujang Cikampek

Bantu Pulihkan Ekonomi, PGN Salurkan Gas ke PT Pupuk Kujang Cikampek

Whats New
Erick Thohir Sebut Ada Kelompok Masyarakat yang Menolak Divaksin Covid-19

Erick Thohir Sebut Ada Kelompok Masyarakat yang Menolak Divaksin Covid-19

Whats New
Erick Thohir: UU Cipta Kerja Lahir untuk Dobrak Stagnasi Perekonomian RI

Erick Thohir: UU Cipta Kerja Lahir untuk Dobrak Stagnasi Perekonomian RI

Whats New
Saat Pandemi, Suntikan Dana ke Sektor Digital RI Capai 2,8 Miliar Dollar AS

Saat Pandemi, Suntikan Dana ke Sektor Digital RI Capai 2,8 Miliar Dollar AS

Whats New
Erick Thohir: 2,56 Juta Orang Kehilangan Pekerjaan Akibat Pandemi Covid-19

Erick Thohir: 2,56 Juta Orang Kehilangan Pekerjaan Akibat Pandemi Covid-19

Whats New
Pemerintah Kantongi Rp 10 Triliun Hasil Lelang Sukuk Negara

Pemerintah Kantongi Rp 10 Triliun Hasil Lelang Sukuk Negara

Whats New
LPS Optimistis Tidak Ada Bank Gagal Sistemik Selama Covid-19

LPS Optimistis Tidak Ada Bank Gagal Sistemik Selama Covid-19

Whats New
Tokopedia Catat Pembelian Asuransi Gadget Naik 70 Kali Lipat dalam 2 Tahun

Tokopedia Catat Pembelian Asuransi Gadget Naik 70 Kali Lipat dalam 2 Tahun

Whats New
Erick Thohir Minta Masyarakat Mampu Bayar Vaksin Covid-19 Sendiri

Erick Thohir Minta Masyarakat Mampu Bayar Vaksin Covid-19 Sendiri

Whats New
Menkop UKM: Banyak Penerima Program Bansos yang Naik Kelas Jadi Usaha Mikro

Menkop UKM: Banyak Penerima Program Bansos yang Naik Kelas Jadi Usaha Mikro

Rilis
Kemendag: Masyarakat RI Beli Gula Lebih Mahal Dibanding Konsumen Global

Kemendag: Masyarakat RI Beli Gula Lebih Mahal Dibanding Konsumen Global

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X