Menhub Minta Penyewaan Sepeda dan Skuter Listrik Tak Dimonopoli Perusahaan Besar

Kompas.com - 21/02/2020, 17:01 WIB
Pengunjung bermain sepeda listrik yang disediakan oleh pengelola di kawasan Monumen Nasional, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (29/12/2019). Jelang penghujung 2019, tempat wisata Monumen Nasional (Monas) ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. KOMPAS.com/M LUKMAN PABRIYANTOPengunjung bermain sepeda listrik yang disediakan oleh pengelola di kawasan Monumen Nasional, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (29/12/2019). Jelang penghujung 2019, tempat wisata Monumen Nasional (Monas) ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong penggunaan kendaraan jenis personal mobility devices berbasis tenaga listrik seperti skuter dan sepeda listrik.

Bukan hanya penggunaannya saja, menhub juga mendukung pertumbuhan penyedia jasa penyewaan sepeda dan skuter listrik.

"Baik partisipasi masyarakat secara pengguna, maupun penyedia bisa difikirkan dan dikembangkan oleh regulator," katanya, di Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (21/2/2020).

Baca juga: Survei: Penggunaan Skuter Listrik Lebih untuk Rekreasi

Mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II itu menilai jasa penyewaan kendaraan jenis personal mobility device ini bisa menjadi potensi baru bagi pelaku usaha.

Oleh karenanya, ia ingin jenis usaha ini tidak hanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar saja, tetapi juga bisa dimaksimalkan oleh masyarakat umum.

"Kita ingin usaha-usaha seperti ini tidak hanya dimonopoli korporasi. Tapi ada enclave di satu perumahan gabungan dari beberapa orang yang kemudian disewakan sehingga tumbuh wirausahawan baru dan UMKM, di daerah yang bisa memberikan sarana bagi masyarakat dan juga berpenghasilan," tutur dia.

Untuk merealisasikan wacana ini, Budi berencana membuat suatu kajian mengenai keberadaan kendaraan jenis personal mobility devices ini, yang nantinya akan diberikan kepada setiap pemerintah daerah.

"Guidance bagi pemda untuk membuat aturan. Regulasi yang dibuat secara solid biasanya kontra produktif. Di daerah kota-kota ini butuh guidance," katanya.

Keselamatan akan menjadi aspek utama yang dibahas oleh Kemenhub mengenai keberadaan jenis kendaraan ini.

"Aspek safetynya kecepatan dibatasi, pengemudi usia dibatasi, pakai helm, tempat disarankan di mana tidak boleh di tengah jalan," ucap dia.

Sebagai informasi, saat ini memang sudah terdapat beberapa perusahaan yang menyediakan jasa penyewaaan kendaraan jenis personal mobility devices. Diantaranya adalah Migo yang menyediakan sepeda listrik dan Grab yang menyediakan skuter listrik.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Juni 2021, Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 Sebanyak 1 Juta Per Hari

Juni 2021, Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 Sebanyak 1 Juta Per Hari

Whats New
Gubernur BI Optimistis 12 Juta Merchant Gunakan QRIS Dalam Waktu Dekat

Gubernur BI Optimistis 12 Juta Merchant Gunakan QRIS Dalam Waktu Dekat

Whats New
Pegawai Ditjen Pajak Terlibat Kasus Suap, Sri Mulyani: Ini Jelas Pengkhianatan

Pegawai Ditjen Pajak Terlibat Kasus Suap, Sri Mulyani: Ini Jelas Pengkhianatan

Whats New
Standard Chartered Proyeksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 4,5 Persen di 2021

Standard Chartered Proyeksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 4,5 Persen di 2021

Whats New
Ini Promo ShopeePay, Tokopedia dan Bukalapak di Maret 2021

Ini Promo ShopeePay, Tokopedia dan Bukalapak di Maret 2021

Rilis
Pesan Luhut kepada Para Pejabat: Jangan Merasa Sombong dan Hebat

Pesan Luhut kepada Para Pejabat: Jangan Merasa Sombong dan Hebat

Whats New
Sri Mulyani Sebut Pegawai DJP yang Diduga Terlibat Kasus Suap Telah Dibebastugaskan

Sri Mulyani Sebut Pegawai DJP yang Diduga Terlibat Kasus Suap Telah Dibebastugaskan

Whats New
Soal Dugaan Kasus Suap di Ditjen Pajak, Sri Mulyani: Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat di Awal 2020

Soal Dugaan Kasus Suap di Ditjen Pajak, Sri Mulyani: Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat di Awal 2020

Whats New
Vaksinasi Drive Thru Bagi Lansia Resmi Beroperasi di JIExpo Kemayoran

Vaksinasi Drive Thru Bagi Lansia Resmi Beroperasi di JIExpo Kemayoran

Whats New
Ini Sejarah Kepemilikan Saham Pemprov DKI di Perusahaan Bir Anker

Ini Sejarah Kepemilikan Saham Pemprov DKI di Perusahaan Bir Anker

Whats New
Bank Victoria Siapkan Modal Inti Rp 3 Triliun di 2022 dan Bangun Bisnis Digital

Bank Victoria Siapkan Modal Inti Rp 3 Triliun di 2022 dan Bangun Bisnis Digital

Whats New
Prihatin dengan Kondisi Industri Timah Indonesia, Mind Id Berkomitmen Patuhi Peraturan

Prihatin dengan Kondisi Industri Timah Indonesia, Mind Id Berkomitmen Patuhi Peraturan

Rilis
Industri Kecil di NTB Ini Sudah Bisa Produksi Ratusan Unit Kendaraan Listrik

Industri Kecil di NTB Ini Sudah Bisa Produksi Ratusan Unit Kendaraan Listrik

Whats New
Sesi I IHSG Menguat, Rupiah Beranjak Meninggalkan Level Rp 14.300 Per Dollar AS

Sesi I IHSG Menguat, Rupiah Beranjak Meninggalkan Level Rp 14.300 Per Dollar AS

Whats New
Lowongan Kerja BUMN Terbaru, Simak Posisi dan Syaratnya

Lowongan Kerja BUMN Terbaru, Simak Posisi dan Syaratnya

Work Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X