Indonesia Dicoret AS dari Negara Berkembang, Ini Kabar Buruknya

Kompas.com - 24/02/2020, 11:45 WIB
Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (26/7). Kementerian Perdagangan menyatakan terhitung mulai dari Januari sampai Juni 2017 Indonesia telah mendapatkan keuntungan dari ekspor US$ 7,63 miliar, dimana nilai ekspor sebesar US$ 79,96 miliar dan biaya impor US$ 72,33 miliar. ANTARA FOTO/Vidi H Simanjuntak/17. ANTARA FOTO/VIDI H SIMANJUNTAKAktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (26/7). Kementerian Perdagangan menyatakan terhitung mulai dari Januari sampai Juni 2017 Indonesia telah mendapatkan keuntungan dari ekspor US$ 7,63 miliar, dimana nilai ekspor sebesar US$ 79,96 miliar dan biaya impor US$ 72,33 miliar. ANTARA FOTO/Vidi H Simanjuntak/17.
|

JAKARTA, KOMPAS.com -  Amerika Serikat ( AS) lewat Kantor Perwakilan Perdagangan atau Office of the US Trade Representative (USTR) di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengeluarkan Indonesia dari daftar negara- negara berkembang.

Tahun lalu, Presiden AS Donald Trump pernah mengungkapkan kegeramannya karena AS banyak dirugikan lantaran banyak negara yang pura-pura jadi negara berkembang, agar mendapatkan perlakuan istimewa dalam beberapa kesepakatan dagang di WTO.

Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana, mengungkapkan pencabutan status negara berkembang oleh USTR tidak berarti Indonesia dianggap oleh AS sebagai negara maju.

"Pencabutan status Indonesia sebagai negara berkembang berkaitan erat dengan perlakuan khusus atau istimewa dari pemerintah AS atas negara-negara yang menjadi mitra dagangnya," kata Himahanto dalam keterangannya, Senin (24/2/2020).

Baca juga: Dicabut AS dari Daftar Negara Berkembang, Indonesia Harus Ambil Positifnya...

Keistimewaan ini berkaitan dengan berbagai pengenaan atas tarif maupun non-tarif terhadap barang yang berasal dari negara berkembang.

"Keistimewaan inilah yang saat ini tidak diberlakukan lagi bagi barang yang berasal dari Indonesia oleh pemerintah AS," ujarnya.

"Tentu pemerintah AS berhak melakukan hal ini atas dasar kedaulatan yang dimiliki. Pemerintah AS bisa memperlakukan secara khusus bagi negara-negara mitra dagangnya yang dianggap tidak setara dengannya yang diklasifikasi sebaga negara berkembang," tambahnya.

Diungkapkannya, besar dugaan pencabutan ini berkaitan dengan keinginan Trump untuk membuka lebih besar lapangan pekerjaan di AS.

Selain itu, menurutnya, selama ini status negara berkembang banyak dimanfaatkan investor-investor asal negara maju untuk memindahkan fasilitas produksinya di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Baca juga: RI Dicoret AS dari Negara Berkembang, Apa Saja Dampaknya?

"Belum lagi pemerintah AS mungkin menganggap bahwa Indonesia dengan status negara berkembang telah dimanfaatkan oleh investor dari negara maju sebagai tempat berproduksi," terang Hikmahanto.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IHSG Diprediksi Menguat, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Diprediksi Menguat, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Produsen Baja Ini Buka Lowongan Kerja, Simak Posisi dan Syaratnya

Produsen Baja Ini Buka Lowongan Kerja, Simak Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Ini Kode Bank BCA dan Bank Swasta Lain untuk Keperluan Transfer

Ini Kode Bank BCA dan Bank Swasta Lain untuk Keperluan Transfer

Work Smart
Pertamina Impor Elpiji dari Perusahaan Migas UEA

Pertamina Impor Elpiji dari Perusahaan Migas UEA

Whats New
Harga Saham Tesla Merosot, Kekayaan Elon Musk Hilang Rp 378 Triliun

Harga Saham Tesla Merosot, Kekayaan Elon Musk Hilang Rp 378 Triliun

Whats New
Mau Ubah Gaya Hidup Jadi 'Less is More'? Begini Cara Memulainya

Mau Ubah Gaya Hidup Jadi "Less is More"? Begini Cara Memulainya

Earn Smart
[POPULER MONEY]  Jenis-jenis Pinjaman dan Bunga di Pegadaian | Penumpang Wings Air Buka Jendela Darurat

[POPULER MONEY] Jenis-jenis Pinjaman dan Bunga di Pegadaian | Penumpang Wings Air Buka Jendela Darurat

Whats New
Harga Emas Turun, Saatnya Beli?

Harga Emas Turun, Saatnya Beli?

Earn Smart
Daftar Lengkap Kode Bank di Indonesia untuk Keperluan Transfer

Daftar Lengkap Kode Bank di Indonesia untuk Keperluan Transfer

Work Smart
[TREN LOVE KOMPASIANA] Move On dari 'Ghosting' | Seni Merayakan 'Ghosting' | Dampak 'Sidebarring' dengan Pasangan

[TREN LOVE KOMPASIANA] Move On dari "Ghosting" | Seni Merayakan "Ghosting" | Dampak "Sidebarring" dengan Pasangan

Whats New
Intip Kekayaan Moeldoko, Eks Panglima TNI dan Ketum Demokrat Versi KLB

Intip Kekayaan Moeldoko, Eks Panglima TNI dan Ketum Demokrat Versi KLB

Whats New
Simak Poin Penting Aturan Turunan UU Cipta Kerja Sektor Perikanan dan Kelautan

Simak Poin Penting Aturan Turunan UU Cipta Kerja Sektor Perikanan dan Kelautan

Whats New
Telah Disetujui Senat, Masyarakat AS Bakal Dapat Bantuan Rp 20 Juta

Telah Disetujui Senat, Masyarakat AS Bakal Dapat Bantuan Rp 20 Juta

Whats New
Perlu Transfer? Ini Kode Bank BRI, BNI, BTN, dan Mandiri

Perlu Transfer? Ini Kode Bank BRI, BNI, BTN, dan Mandiri

Work Smart
Ingin Beli Rumah? Bank Syariah Indonesia Tawarkan Bunga Rendah dan Bebas Biaya Administrasi

Ingin Beli Rumah? Bank Syariah Indonesia Tawarkan Bunga Rendah dan Bebas Biaya Administrasi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X