Indonesia Dicoret AS dari Negara Berkembang, Ini Kabar Buruknya

Kompas.com - 24/02/2020, 11:45 WIB
Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (26/7). Kementerian Perdagangan menyatakan terhitung mulai dari Januari sampai Juni 2017 Indonesia telah mendapatkan keuntungan dari ekspor US$ 7,63 miliar, dimana nilai ekspor sebesar US$ 79,96 miliar dan biaya impor US$ 72,33 miliar. ANTARA FOTO/Vidi H Simanjuntak/17. ANTARA FOTO/VIDI H SIMANJUNTAKAktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (26/7). Kementerian Perdagangan menyatakan terhitung mulai dari Januari sampai Juni 2017 Indonesia telah mendapatkan keuntungan dari ekspor US$ 7,63 miliar, dimana nilai ekspor sebesar US$ 79,96 miliar dan biaya impor US$ 72,33 miliar. ANTARA FOTO/Vidi H Simanjuntak/17.
|

JAKARTA, KOMPAS.com -  Amerika Serikat ( AS) lewat Kantor Perwakilan Perdagangan atau Office of the US Trade Representative (USTR) di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengeluarkan Indonesia dari daftar negara- negara berkembang.

Tahun lalu, Presiden AS Donald Trump pernah mengungkapkan kegeramannya karena AS banyak dirugikan lantaran banyak negara yang pura-pura jadi negara berkembang, agar mendapatkan perlakuan istimewa dalam beberapa kesepakatan dagang di WTO.

Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana, mengungkapkan pencabutan status negara berkembang oleh USTR tidak berarti Indonesia dianggap oleh AS sebagai negara maju.

"Pencabutan status Indonesia sebagai negara berkembang berkaitan erat dengan perlakuan khusus atau istimewa dari pemerintah AS atas negara-negara yang menjadi mitra dagangnya," kata Himahanto dalam keterangannya, Senin (24/2/2020).

Baca juga: Dicabut AS dari Daftar Negara Berkembang, Indonesia Harus Ambil Positifnya...

Keistimewaan ini berkaitan dengan berbagai pengenaan atas tarif maupun non-tarif terhadap barang yang berasal dari negara berkembang.

"Keistimewaan inilah yang saat ini tidak diberlakukan lagi bagi barang yang berasal dari Indonesia oleh pemerintah AS," ujarnya.

"Tentu pemerintah AS berhak melakukan hal ini atas dasar kedaulatan yang dimiliki. Pemerintah AS bisa memperlakukan secara khusus bagi negara-negara mitra dagangnya yang dianggap tidak setara dengannya yang diklasifikasi sebaga negara berkembang," tambahnya.

Diungkapkannya, besar dugaan pencabutan ini berkaitan dengan keinginan Trump untuk membuka lebih besar lapangan pekerjaan di AS.

Selain itu, menurutnya, selama ini status negara berkembang banyak dimanfaatkan investor-investor asal negara maju untuk memindahkan fasilitas produksinya di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Baca juga: RI Dicoret AS dari Negara Berkembang, Apa Saja Dampaknya?

"Belum lagi pemerintah AS mungkin menganggap bahwa Indonesia dengan status negara berkembang telah dimanfaatkan oleh investor dari negara maju sebagai tempat berproduksi," terang Hikmahanto.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X