Mundur Berkali-kali, Menhub Toleransi Truk ODOL hingga 2023

Kompas.com - 24/02/2020, 12:43 WIB
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (ketiga kiri) menjelaskan target pemberantasan Truk ODOL di Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (24/2/2020). KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYAMenteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (ketiga kiri) menjelaskan target pemberantasan Truk ODOL di Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (24/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memundurkan lagi target Indonesia bebas angkutan niaga kelebihan dimensi dan muatan atau over dimension and over load ( ODOL) hingga 1 Januari 2023.

Dia menyebut target pemberantasan atau Zero ODOL ini mundur karena banyak munculnya ketidakpastian ekonomi global beberapa waktu belakangan.

"Ya kami memang cari solusi oleh karenanya kita berikan toleransi sampai 2023," kata Budi Karya Sumadi di Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Baca juga: Februari, Pemerintah Larang Truk ODOL Menyeberang dari Merak

Kendati target meleset, Budi memastikan jalan tol dari Tanjung Priok-Jakarta-Cikampek-Bandung akan bebas truk ODOL semua jenis mulai saat ini. Meski dia tak merinci secara pasti kapan peraturan tersebut bakal berlaku.

"Jadi Priok-Jakarta-Cikampek-Bandung, mulai tidak berlaku atau ODOL tidak boleh beroperasi di situ mulai sekarang. Sekarangnya ditetapkan besok atau lusa atau seminggu lagi, itu teknis," ungkap Budi.

Nantinya kata Budi, Pemberantasan Zero ODOL bakal diberlakukan secara bertahap hingga tahun 2023.

"Semuanya (secara) bertahap. Kita tetap ingin para operator pengangkutan mulai tidak membeli mobil baru dengan kualifikasi ODOL," sebutnya.

Baca juga: Menhub: Truk ODOL Jangan Coba-coba Lewat Tol...

Sebagai informasi, sebelumnya kementerian Perhubungan menargetkan Zero ODOL pada 2021.

Persiapannya sendiri sudah direalisasikan sejak 2019 dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengawasan terhadap Mobil Barang atas Pelanggaran Muatan Lebih (Over Loading) atau Pelanggaran Ukuran Lebih (Over Dimension). 

Namun, program tersebut sedikit terganjal karena adanya permintaan dari Menteri Perindustrian (Menperin) Agung Gumiwang untuk menunda Zero ODOL hingga 2022.

Singkat cerita, akhirnya terjadi kesepakatan untuk menunda hingga 2022 dengan pengecualian bagi lima industri pengangkut komoditas.

Namun rupanya, target pemberantasan ODOL kembali mundur hingga awal 2023.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Merasa Tidak Bersalah, Antam Bakal Lawan Balik Gugatan 1,1 Ton Emas

Merasa Tidak Bersalah, Antam Bakal Lawan Balik Gugatan 1,1 Ton Emas

Whats New
Airlangga: Selain Vaksinasi, Donor Konvalesen Bisa Bantu Pasien Covid-19

Airlangga: Selain Vaksinasi, Donor Konvalesen Bisa Bantu Pasien Covid-19

Whats New
Kata Pertamina, Ini Kelebihan dari Digitalisasi SPBU

Kata Pertamina, Ini Kelebihan dari Digitalisasi SPBU

Whats New
Pemerintah Dorong Gasifikasi Batu Bara Melalui Berbagai Regulasi

Pemerintah Dorong Gasifikasi Batu Bara Melalui Berbagai Regulasi

Whats New
Realisasi Wajib Tanam Bawang Putih 2020 Baru 30 Persen

Realisasi Wajib Tanam Bawang Putih 2020 Baru 30 Persen

Whats New
Cadangan Minyak Terus Menipis, ini Langkah yang Dilakukan Pemerintah

Cadangan Minyak Terus Menipis, ini Langkah yang Dilakukan Pemerintah

Whats New
Banyak Saham Auto Reject Bawah, Netizen Salahkan Sekuritas Lakukan 'Forced Sell'

Banyak Saham Auto Reject Bawah, Netizen Salahkan Sekuritas Lakukan "Forced Sell"

Whats New
Sri Mulyani Peringatkan Masalah Vaksin Bisa Jadi Krisis Moral Dunia

Sri Mulyani Peringatkan Masalah Vaksin Bisa Jadi Krisis Moral Dunia

Whats New
Ada Penggeledahan Kejagung Terkait Dugaan Korupsi, BPJS Ketenagakerjaan Tetap Beroperasi Normal

Ada Penggeledahan Kejagung Terkait Dugaan Korupsi, BPJS Ketenagakerjaan Tetap Beroperasi Normal

Whats New
Kemenkop UKM dan Kemenparekraf Berkolaborasi untuk Kembangkan 5 Destinasi Super-Prioritas

Kemenkop UKM dan Kemenparekraf Berkolaborasi untuk Kembangkan 5 Destinasi Super-Prioritas

Rilis
Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 2021 Akan Lebih Rendah dari Tahun lalu

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 2021 Akan Lebih Rendah dari Tahun lalu

Whats New
Viral Video Pengiriman Paket Berisikan Ular Hidup, Ini Tanggapan Perusahaan Logistik

Viral Video Pengiriman Paket Berisikan Ular Hidup, Ini Tanggapan Perusahaan Logistik

Whats New
Ini Waktu yang Dipilih Masyarakat untuk Menjual Mobilnya

Ini Waktu yang Dipilih Masyarakat untuk Menjual Mobilnya

Spend Smart
KSPI: Turunnya Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bukti Ledakan PHK Gelombang Kedua

KSPI: Turunnya Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bukti Ledakan PHK Gelombang Kedua

Rilis
Waktunya Pemerintah dan Swasta Bersatu Tanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Waktunya Pemerintah dan Swasta Bersatu Tanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X