Cara Utama Agar Harga Masker Tak Melambung...

Kompas.com - 04/03/2020, 06:51 WIB
Pengumuman stok masker kosong terpasang di salah satu kios di Pasar Pramuka, Jakarta, Senin (2/3/2020). Harga masker dan hand sanitizer di sentra alat kesehatan tersebut mengalami lonjakan dari 600 persen hingga 1.400 persen akibat permintaan konsumen yang meningkat drastis setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan dua warga Kota Depok positif terinfeksi virus corona. ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAPengumuman stok masker kosong terpasang di salah satu kios di Pasar Pramuka, Jakarta, Senin (2/3/2020). Harga masker dan hand sanitizer di sentra alat kesehatan tersebut mengalami lonjakan dari 600 persen hingga 1.400 persen akibat permintaan konsumen yang meningkat drastis setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan dua warga Kota Depok positif terinfeksi virus corona.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Adanya dua kasus corona di Indonesia membuat masker banyak diburu orang sehingga harganya melambung.

Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Guntur Saragih mengimbau masyarakat tidak usah panik. Sebab salah satu yang mempengaruhi tingginya harga masker adalah kepanikan warga.

"Kami mengimbau tidak panik. Tingginya permintaan semata-mata tidak hanya karena meningkatnya kebutuhan. Bisa jadi ada faktor panik sehingga terjadi pembelian melebihi konsumsi," kata Guntur di Jakarta, Selasa (3/3/2020).

Baca juga: KPPU Sudah Meneliti Lonjakan Harga Masker, Ini Hasilnya

Dia berharap konsumen bertindak cerdas dalam menghadapi wabah virus corona yang mulai masuk ke Indonesia. Karena suplai maupun produksi masker tidak bisa meningkat dalam waktu singkat.

"Pastinya suplai tidak bisa meningkat dalam waktu singkat, sehingga kami berharap masyarakat tidak melakukan kepanikan dalam hal bertransaksi," ucap dia.

Sementara itu, Direktur Ekonomi KPPU Zulfirmansyah menjelaskan melambungnya harga masker selama beberapa hari ini masih disebabkan karena adanya peningkatan permintaan.

Baca juga: KPPU: Pengusaha Naikkan Harga Masker, Bisa Denda hingga Rp 25 Miliar

Sedangkan dalam level pemasok utama, seperti produsen, distributor, dan importir, KPPU hingga saat ini tidak menemukan adanya pelanggaran baik kartel maupun penimbunan.

"Kami undang importir dan beberapa produsen. Kami lakukan penelitaan di seluruh Kanwil dan di Jabodetabek. Hasil datanya memang memperlihatkan stok yang berkurang dan tingginya demand," ucap Zulfirmansyah.

Sementara bila ditemukan pelaku usaha yang menaikkan harga masker, pelaku usaha tersebut bisa didenda hingga sebesar Rp 25 miliar karena melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli.

Baca juga: Luhut: Pemerintah Tidak Pernah Menutupi Kasus Corona

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Merasa Tidak Bersalah, Antam Bakal Lawan Balik Gugatan 1,1 Ton Emas

Merasa Tidak Bersalah, Antam Bakal Lawan Balik Gugatan 1,1 Ton Emas

Whats New
Airlangga: Selain Vaksinasi, Donor Konvalesen Bisa Bantu Pasien Covid-19

Airlangga: Selain Vaksinasi, Donor Konvalesen Bisa Bantu Pasien Covid-19

Whats New
Kata Pertamina, Ini Kelebihan dari Digitalisasi SPBU

Kata Pertamina, Ini Kelebihan dari Digitalisasi SPBU

Whats New
Pemerintah Dorong Gasifikasi Batu Bara Melalui Berbagai Regulasi

Pemerintah Dorong Gasifikasi Batu Bara Melalui Berbagai Regulasi

Whats New
Realisasi Wajib Tanam Bawang Putih 2020 Baru 30 Persen

Realisasi Wajib Tanam Bawang Putih 2020 Baru 30 Persen

Whats New
Cadangan Minyak Terus Menipis, ini Langkah yang Dilakukan Pemerintah

Cadangan Minyak Terus Menipis, ini Langkah yang Dilakukan Pemerintah

Whats New
Banyak Saham Auto Reject Bawah, Netizen Salahkan Sekuritas Lakukan 'Forced Sell'

Banyak Saham Auto Reject Bawah, Netizen Salahkan Sekuritas Lakukan "Forced Sell"

Whats New
Sri Mulyani Peringatkan Masalah Vaksin Bisa Jadi Krisis Moral Dunia

Sri Mulyani Peringatkan Masalah Vaksin Bisa Jadi Krisis Moral Dunia

Whats New
Ada Penggeledahan Kejagung Terkait Dugaan Korupsi, BPJS Ketenagakerjaan Tetap Beroperasi Normal

Ada Penggeledahan Kejagung Terkait Dugaan Korupsi, BPJS Ketenagakerjaan Tetap Beroperasi Normal

Whats New
Kemenkop UKM dan Kemenparekraf Berkolaborasi untuk Kembangkan 5 Destinasi Super-Prioritas

Kemenkop UKM dan Kemenparekraf Berkolaborasi untuk Kembangkan 5 Destinasi Super-Prioritas

Rilis
Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 2021 Akan Lebih Rendah dari Tahun lalu

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 2021 Akan Lebih Rendah dari Tahun lalu

Whats New
Viral Video Pengiriman Paket Berisikan Ular Hidup, Ini Tanggapan Perusahaan Logistik

Viral Video Pengiriman Paket Berisikan Ular Hidup, Ini Tanggapan Perusahaan Logistik

Whats New
Ini Waktu yang Dipilih Masyarakat untuk Menjual Mobilnya

Ini Waktu yang Dipilih Masyarakat untuk Menjual Mobilnya

Spend Smart
KSPI: Turunnya Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bukti Ledakan PHK Gelombang Kedua

KSPI: Turunnya Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bukti Ledakan PHK Gelombang Kedua

Rilis
Waktunya Pemerintah dan Swasta Bersatu Tanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Waktunya Pemerintah dan Swasta Bersatu Tanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X