"Gubernur" Ibu Kota Baru akan Dipilih Jokowi, Ahok Jadi Kandidatnya

Kompas.com - 04/03/2020, 14:57 WIB
Perjalanan Kasus Ahok KOMPAS.com/Akbar Bhayu TamtomoPerjalanan Kasus Ahok

JAkARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut kalau saat ini sudah ada 4 calon kandidat pemimpin ibu kota baru. Salah satu kandidat pemimpin ibu kota baru yaitu Basuki Tjahaja Purnama (BTP atau Ahok).

Berbeda dengan daerah lain, ibu kota baru akan dikelola khusus oleh sebuah badan otorita. Pemimpin otorita ditunjuk dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Selain Ahok, tiga calon pemimpin ibu kota baru lainnya yakni Menristek Bambang Brodjonegoro, Dirut PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tumiyana, dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Dilihat dari rekam jejaknya, Ahok sendiri jadi kandidat pemimpin ibu kota baru yang paling jadi perhatian publik. Ahok punya jam terbang tinggi sebagai kepala daerah.

Pria asal Belitung ini pernah memimpin Ibu Kota Jakarta, menggantikan Jokowi yang terpilih menjadi Presiden tahun 2014. Sebagai gubernur pengganti, Ahok didampingi oleh wakilnya, Djarot Saiful Hidayat.

Baca juga: Rekam Jejak 4 Calon CEO Ibu Kota Baru, Ahok hingga Azwar Anas

Yang terkenal dari Ahok selama memimpin DKI yakni sikapnya yang dianggap banyak orang sangat galak dan bicara ceplas-ceplos.

Beberapa program kerjanya di Jakarta antara lain pembangunan Simpang Susun Semanggi, pembentukan pasukan oranye, dan membangun banyak Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).

Beberapa program kerja Ahok juga sempat menuai penolakan keras bahkan berujung ricuh seperti sterilisasi kawasan Monas dari pedagangan asongan, dan menggusur lokalisasi Kalijodo.

Lalu normalisasi Kali Ciliwung dengan menggusur pemukiman di bantaran sungai, dan pernah melarang sepeda motor melintas di Jalan Thamrin.

Baca juga: Jadi Calon CEO Ibu Kota Baru, Ini Kata Bambang Brodjonegoro

Berstatus petahana, Ahok maju dalam Pilgub DKI Jakarta di tahun 2017 dengan diusung PDIP. Namun di kontestasi itu, Ahok kalah dari Anies Baswedan dan pasangannya Sandiaga Uno. Ahok saat itu hanya meraih suara 42 persen.

Ibarat pepatah sudah jatuh tertimpa tangga, setelah kalah di Pilkada DKI Jakarta, Ahok bahkan harus mendekam sebagai narapidana di Mako Brimob setelah hakim memutuskan menjatuhkan vonis 2 tahun penjara dalam kasus penistaan agama.

Menurut Hakim Ketua Dwiarso Budi Santiarto, Ahok dinyatakan terbukti bersalah melakukan penodaan agama karena pernyataan soal Surat Al-Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

Jadi Komut Pertamina

Usai keluar dari penjara, karirnya tak redup. Baru beberapa pekan menghirup udara bebas, Ahok dipilih Menteri BUMN Erick Thohir, sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Ahok didampingi oleh Budi Gunadi Sadikin yang menjabat Wakil Komisaris Utama Pertamina.

Penunjukan Ahok menjadi salah satu petinggi di perusahaan pelat merah ini menuai pro dan kontra. Ada yang menganggap Ahok tak pantas menjadi petinggi di salah satu perusahaan besar BUMN.

Sebab, Ahok merupakan mantan napi. Selain itu, Ahok juga merupakan kader partai dari PDIP.

Baca juga: Erick Thohir Beberkan Alasan Ahok Cs Mau Jadi “Anak Buahnya”

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, Erick Thohir memilih Ahok lantaran menganggap Ahok mempunyai kemampuan pengawasan yang baik.

"Makanya diharapkan Pak Ahok awasi direksi untuk percepatan kinerja Pertamina,” ujar Arya saat itu.

Arya menjelaskan, saat ini Erick Thohir ingin memperkuat posisi komisaris di perusahaan BUMN. Dia menginginkan komisaris mampu mengawasi kinerja perseroaannya.

"Kita tahu saat ini saat ini Pak Erick memang kencang urusan komisaris, ingin perkuat komisaris jadi perannya besar. (Sehingga) Ahok jadi ketua kelas di Pertamina," kata Arya.

Calon CEO ibu kota baru

Nama Ahok saat ini masuk sebagai kandidat chief executive officer (CEO) ibu kota baru yang lokasinya ditetapkan di Kabupaten Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Berbeda dengan Jakarta yang dipimpin kepala daerah dengan otonomi khususnya dan dipilih lewat pilkada, pemimpin ibu kota baru ditunjuk langsung oleh Presiden.

Baca juga: Luhut Sebut Ada 30 Investor Tertarik pada Proyek Ibu Kota Baru

Jokowi mengaku akan segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur pembentukan Otoritas Ibu Kota Negara (IKN), termasuk di dalamnya mengatur mekanisme penunjukan CEO dari IKN.

"Yang namanya kandidat ya memang banyak. Satu, Pak Bambang Brodjo (Brodjonegoro). Dua, Pak Ahok. Tiga, Pak Tumiyana. Empat, Pak Azwar Anas. CEO-nya sampai sekarang belum diputuskan, dan akan segera diputuskan insya Allah dalam minggu ini," kata Jokowi seperti dikutip dari laman Setkab.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gelontorkan Rp 500 Miliar, JBio Bangun Pabrik Biofarmasi dan Vaksin Modern

Gelontorkan Rp 500 Miliar, JBio Bangun Pabrik Biofarmasi dan Vaksin Modern

Whats New
Begini Cara Pesan Vaksin Covid-19 secara Mandiri

Begini Cara Pesan Vaksin Covid-19 secara Mandiri

Whats New
Menimbang Untung Rugi Indonesia dalam Perjanjian Perdagangan Asean

Menimbang Untung Rugi Indonesia dalam Perjanjian Perdagangan Asean

Whats New
Ekonomi Digital Tumbuh di Tengah Pandemi, Kini Asia Tenggara Punya 12 Startup Unicorn

Ekonomi Digital Tumbuh di Tengah Pandemi, Kini Asia Tenggara Punya 12 Startup Unicorn

Whats New
Ini Pinjol yang Terdaftar dan Berizin di OJK Per November 2020

Ini Pinjol yang Terdaftar dan Berizin di OJK Per November 2020

Whats New
ADB Beri Pinjaman Rp 8,46 Triliun ke PLN

ADB Beri Pinjaman Rp 8,46 Triliun ke PLN

Whats New
Erick Thohir Beberkan Alasan Pemerintah Tidak Pilih Vaksin Covid-19 Pfizher dan Moderna

Erick Thohir Beberkan Alasan Pemerintah Tidak Pilih Vaksin Covid-19 Pfizher dan Moderna

Whats New
Antisipasi Wabah DBD selama Pandemi, Enesis Grup Berikan Bantuan untuk Masyarakat Jawa Barat

Antisipasi Wabah DBD selama Pandemi, Enesis Grup Berikan Bantuan untuk Masyarakat Jawa Barat

Rilis
Survei Kemnaker: 88 Persen Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19

Survei Kemnaker: 88 Persen Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19

Whats New
Bantu Pulihkan Ekonomi, PGN Salurkan Gas ke PT Pupuk Kujang Cikampek

Bantu Pulihkan Ekonomi, PGN Salurkan Gas ke PT Pupuk Kujang Cikampek

Whats New
Erick Thohir Sebut Ada Kelompok Masyarakat yang Menolak Divaksin Covid-19

Erick Thohir Sebut Ada Kelompok Masyarakat yang Menolak Divaksin Covid-19

Whats New
Erick Thohir: UU Cipta Kerja Lahir untuk Dobrak Stagnasi Perekonomian RI

Erick Thohir: UU Cipta Kerja Lahir untuk Dobrak Stagnasi Perekonomian RI

Whats New
Saat Pandemi, Suntikan Dana ke Sektor Digital RI Capai 2,8 Miliar Dollar AS

Saat Pandemi, Suntikan Dana ke Sektor Digital RI Capai 2,8 Miliar Dollar AS

Whats New
Erick Thohir: 2,56 Juta Orang Kehilangan Pekerjaan Akibat Pandemi Covid-19

Erick Thohir: 2,56 Juta Orang Kehilangan Pekerjaan Akibat Pandemi Covid-19

Whats New
Pemerintah Kantongi Rp 10 Triliun Hasil Lelang Sukuk Negara

Pemerintah Kantongi Rp 10 Triliun Hasil Lelang Sukuk Negara

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X