Tangani Virus Corona, Faisal Basri Minta Indonesia Belajar dari Negara Lain

Kompas.com - 16/03/2020, 11:09 WIB
Ekonom Senior Indef, Faisal Basri usai ditemui di Kongkow Bisnis Pas FM, Jakarta, Rabu (20/11/2019). KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARIEkonom Senior Indef, Faisal Basri usai ditemui di Kongkow Bisnis Pas FM, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom senior Institute of Development on Economics and Finance ( Indef), Faisal Basri berpendapat, penanganan kasus wabah virus corona atau Covid-19 ini, Presiden Joko Widodo hendaknya belajar dari negara lain.

Meskipun pengidap virus corona di Indonesia menurut dia, terbilang relatif sedikit dibanding negara lain, seperti Singapura dan Malaysia. Namun, kewaspadaan perlu ditingkatkan. Menurut Faisal, penetapan keadaan darurat perlu diputuskan segera sebelum wabah kian meluas.

"Pertama, belajar dari kasus negara lain. Di Eropa, Italia dan Spanyol adalah negara paling banyak terjangkit dan korban jiwa. Sementara itu, Jerman dan Swedia sudah ribuan warganya yang terjangkit, namun jumlah kematian sangat rendah, masing-masing 11 orang dan tiga orang," katanya seperti dikutip dari faisalbasri.com, Jakarta, Senin (16/3/2020).

Baca juga: Pemerintah Bebaskan PPh, Faisal Basri: Ini Bukan Soal Belanja-belanja

"Dari yang berstatus masih kasus aktif (Jerman 5.738 orang dan Norwegia 1.020 orang), yang dalam keadaan kritis masing-masing hanya dua orang," ujarnya lagi.

Dia juga membandingkan, angka wabah virus corona dengan negara tetangga. Di mana Malaysia dan Singapura masing-masing telah terjangkit sebanyak 428 orang dan 226 orang, namun tidak seorang pun yang meninggal dunia.

Demikian juga dengan Israel, Saudi Arabia, Bahrain (Asia), Portugal, Finlandia, dan Islandia (Eropa), Brazil (Amerika Selatan) yang jumlah penderitanya ratusan namun belum satu orang pun terenggut jiwanya.

Dia menyarankan Jokowi merevisi tim gugus percepatan penanganan virus corona. Dia mengibaratkan, ketika menghadapi perang, harus ada satu komandan harus kredibel dan kompeten agar diikuti seluruh jajaran di bawahnya.

"Kita berharap Presiden merevisi total desain dua tim khusus yang telah dibentuk, yaitu Satgas dan Tim Reaksi Cepat dan Penanggulangan Coronavirus. Sebaiknya hanya ada satu tim saja yang langsung di bawah Presiden," kata Faisal.

Baca juga: Kasus Jiwasraya, Faisal Basri: Negara Abai dalam Membentuk Undang-undang Polis

Faisal menambahkan, tim yang dibentuk tersebut, harus menyusun langkah-langkah untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat demi untuk membatasi penyebaran wabah. Setiap hari tim memutakhirkan data yang terinci dan akurat.

Karena keterbukaan informasi yang kredibel adalah salah satu kunci keberhasilan mengatasi desas-desus dan kesimpangsiuran.

"Jika setiap hari masyarakat memperoleh informasi tentang kemajuan dalam memerangi coronavirus, maka akan terjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan segala langkah yang ditempuhnya," katanya.

Dia pun berharap bahwa dalam kondisi negara saat ini yang membutuhkan kebersamaan, Jokowi mencabut RUU Omnibus Law. Pasalnya, setiap kebijakan berpotensi besar memicu ketegangan baru atau memecah belah berbagai elemen bangsa dan itu harus di kesampingkan dulu.

"Langkah nyata segera adalah menarik kembali rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Bersama kita bisa," ujarnya.

Baca juga: Ada Corona, OJK Minta Industri Keuangan Lakukan Hal-hal Ini



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X