Imbauan Dinilai Tidak Efektif, Pemerintah Diminta Larang Mudik

Kompas.com - 14/04/2020, 16:03 WIB
Suasana arus balik mudik Lebaran di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Selasa (19/6/2018). Hingga pukul 09.00 wib jumlah penumpang turun di Stasiun Senen mencapai 22.731 penumpang. KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMOSuasana arus balik mudik Lebaran di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Selasa (19/6/2018). Hingga pukul 09.00 wib jumlah penumpang turun di Stasiun Senen mencapai 22.731 penumpang.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai, imbauan pemerintah tidak akan efektif mengurangi jumlah pemudik di tengah kondisi pandemi corona.

Pemerintah diminta perlu secara tegas melarang masyarakat untuk mudik, sehingga tidak meningkatkan potensi penyebaran virus corona diberbagai daerah.

"Kalau menurut saya harus disiapkan kata melarang (mudik). Memang ada kompensasi-kompensasi yang harus dipikirkan. Kalau hanya diimbau itu ambigu untuk masyarakat,” ujar Ketua Umum MTI Agus Mulyono dalam video conference, Selasa (14/4/2020).

Baca juga: Ini Alasan Para Kepala Desa Tak Ingin Warga Mudik Lebaran 2020

Agus mencatat, meski pemerintah telah mengeluarkan imbauan tidak mudik, masih ada 1,3 orang yang akan nekat mudik ke berbagai daerah di Indonesia.

Menurutnya, mobilisasi pemudik khususnya yang berasal dari wilayah Jabodetabek memiliki potensi tinggi menjadi penyebar virus corona di wilayah tujuan.

"Diduga kuat pemudik dari Jabdoetabek yang merupakan zona merah, kemudian akan melakukan perjalanan ke wilayah-wilayah. Sekarang kan terbukti, memang dari pendatang membawa (virus corona)," tuturnya.

Baca juga: Dampak Corona, Jumlah Pengangguran Bisa Naik hingga 5,2 Juta Orang

Apabila pemerintah pusat tidak segera mengambil tindakan, pemerintah daerah dari wilayah tujuan pemudik akan mengalami kerugian akibat munculnya ancaman penyebaran virus corona.

Senada dengan Agus, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan, pemerintah perlu segera mengeluarkan kebijakan jelas mengenai larangan mudik.

"Kalau menghimbau tidak perlu diatur, lepas saja. kalau orang Indonesia harus dikenakan sanksi. Ini jangan diimbau, atur saja," ucapnya.

Baca juga: Survei Kemendes: 89,75 Persen Kepala Desa Tidak Setuju Warganya Mudik



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X