Sri Mulyani Minta Pemda Pangkas Tunjangan Kinerja PNS

Kompas.com - 14/04/2020, 19:31 WIB
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta pemerintah daerah memangkas anggaran tunjangan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah.

Hal ini menyusul keputusan pemerintah pusat memangkas anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 94 triliun.

Sri Mulyani mengatakan hal tersebut telah disampaikan kepada pemerintah daerah melalui surat edaran bersama yang diterbitkan bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyampaikan penurunan transfer ke daerah tersebut sebagai bentuk penyesuaian lantaran penerimaan negara yang mengalami tekanan di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Baca juga: Waspada Fintech Ilegal di Tengah Pandemi Covid-19

"Ini karena memang kami melakukan apa yang disebut tadi, adjustment akibat adanya penurunan penerimaan pajak kita. Jadi dalam hal ini, TKDD 2020 kami proyeksikan terjadi penurunan karena adanya pendapatan negara yang diproyeksikan akan menurun sekitar 10 persen," jelas Sri Mulyani dalam video conference, Selasa (14/4/2020).

Lebih lanjut Bendahara Negara itu menjelaskan, pemangkasan anggaran transfer ke daerah akan dilakukan secara hati-hati sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah

Sebab, tidak semua daerah memiliki kemampuan fiskal yang mumpuni.

"Seperti tadi disebut ada yang memiliki kapasitas fiskal bagus dan ada yang sangat kecil. tentu kita akan adjust pemotongan berdasarkan kapasitas masing-masing," jelas Sri Mulyani.

Baca juga: Wabah Corona, Kemenaker Tak Bisa Sanksi Pengusaha yang Tak Mampu Bayar Upah

Oleh karena itu menurut Sri Mulyani, setiap daerah perlu untuk menyesuaikan beberapa belanja yang kurang prioritas seperti anggaran belanja untuk tunjangan kinerja dan belanja pegawai.

Untuk tunjangan kinerja misalnya, Sri Mulyani mengatakan, dalam situasi saat ini pemerintah daerah diharapkan bisa menurunkan besaran tunjangan kinerja setidaknya sama dengan besaran pemerintah pusat.

Sebab, dalam kondisi saat ini, tak hanya anggaran penerimaan pemerintah pusat saja yang berada dalam kondisi tertekan, penerimaan asli daerah (PAD) juga mengalami kondisi yang sama.

"Sekarang dalam situasi ini kami harap untuk bisa turunkan paling tidak sama dengan pusat. Karena itu memang salah satu pos yang memang bisa dihemat tanpa membuat ASN daerah mengalami dampak yang sangat negatif. Karena tukin pusat juga sudah cukup baik," ujar Sri Mulyani.

Baca juga: Update Kartu Prakerja, 926.790 Calon Peserta Lolos Verifikasi

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Inflasi Indonesia di Bawah Rata-rata ASEAN dan Negara Maju

Jokowi: Inflasi Indonesia di Bawah Rata-rata ASEAN dan Negara Maju

Whats New
Soal Kenaikan Harga Pertalite, Menteri ESDM: Masih Dibahas

Soal Kenaikan Harga Pertalite, Menteri ESDM: Masih Dibahas

Whats New
Ikut Gamescom 2022, Sandiaga Uno Targetkan Rp 60 Miliar

Ikut Gamescom 2022, Sandiaga Uno Targetkan Rp 60 Miliar

Whats New
Ingin Merdeka Finansial di Usia Muda? Simak 6 Tips Berikut

Ingin Merdeka Finansial di Usia Muda? Simak 6 Tips Berikut

Spend Smart
Di Sidang Tahunan MPR, Jokowi: UMKM Harus Terus Didukung agar Naik Kelas

Di Sidang Tahunan MPR, Jokowi: UMKM Harus Terus Didukung agar Naik Kelas

Whats New
Melenggang di Zona Hijau, Sesi I IHSG Ditutup Menguat ke 7.103,58

Melenggang di Zona Hijau, Sesi I IHSG Ditutup Menguat ke 7.103,58

Whats New
Kemenkominfo Dorong Pelaku UMKM Disabilitas Terlibat di Ekonomi Digital

Kemenkominfo Dorong Pelaku UMKM Disabilitas Terlibat di Ekonomi Digital

Whats New
Lepas 8.600 Ton Konsentrat Tembaga Milik Freeport, Bahlil: Harapannya agar 'Multiplier Effects'

Lepas 8.600 Ton Konsentrat Tembaga Milik Freeport, Bahlil: Harapannya agar "Multiplier Effects"

Whats New
Jokowi: Fundamental Ekonomi RI Baik, tapi Tetap Harus Waspada

Jokowi: Fundamental Ekonomi RI Baik, tapi Tetap Harus Waspada

Whats New
Jokowi: Tingkatkan Nilai Ekspor, Hilirisasi dan Industrialisasi SDA Harus Terus Dilakukan

Jokowi: Tingkatkan Nilai Ekspor, Hilirisasi dan Industrialisasi SDA Harus Terus Dilakukan

Whats New
Sandiaga Uno: Tidak Semua Destinasi Wisata Alami Kenaikan Tarif

Sandiaga Uno: Tidak Semua Destinasi Wisata Alami Kenaikan Tarif

Whats New
Menaker: Tidak Ada Negara Berhasil Tarik Investasi Tanpa Tenaga Kerja Produktif dan Talenta

Menaker: Tidak Ada Negara Berhasil Tarik Investasi Tanpa Tenaga Kerja Produktif dan Talenta

Whats New
Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Masih Tertekan

Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Masih Tertekan

Whats New
Subsidi Pertalite, Solar, Elpiji Lebih dari Rp 502 Triliun, Ketua MPR RI: Tidak Ada Negara yang Berikan Sebesar Itu

Subsidi Pertalite, Solar, Elpiji Lebih dari Rp 502 Triliun, Ketua MPR RI: Tidak Ada Negara yang Berikan Sebesar Itu

Whats New
Anjlok Tajam, Simak Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian

Anjlok Tajam, Simak Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.