Sri Mulyani: Jika Ada yang Persepsikan Perppu Tak Transparan, Saya Menolak Sangat Keras!

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pihaknya menolak keras pihak-pihak yang beranggapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ( Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 pemerintah tidak transparan dalam penyusunan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).

Sebagai informasi, hingga saat ini terdapat tiga pemohon yang menggugat Perppu tersebut ke Mahkamah Insitusi.

Ketiganya adalah Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan kawan-kawan, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais dan kawan-kawan, serta aktivis Damai Hari Lubis.

"Dalam situasi seperti ini track record menjadi penting sekali, komunikasi detil sangat penting tentang postur APBN saat ini. Jadi kalau ada yang persepsikan Perppu menyebabkan APBN tidak transparan, saya menolak sangat keras," ujar Sri Mulyani ketika melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (30/4/2020).

Baca juga: Sri Mulyani: Orang yang Berpikir Seolah-olah Ini Konspirasi, Sangat Disesalkan!

Dia pun menjelaskan, saat ini tantangan yang harus dihadapi Indonesia bukan hanya pandemi, namun juga sentimen yang ditimbulkan oleh negara berkembang lain.

Misalnya saja Argentina yang mengalami default dalam pembayaran utang dalam beberapa tahun belakangan dan beberapa waktu lalu baru saja menyatakan ketidakpampuan pembayaran utang. Hal tersebut bisa memengaruhi kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan di dalam negeri.

"Itu pasti menimbulkan dampak negatif ke emerging market lain," ujar dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun mengatakan, dengan kondisi tersebut komunikasi mengenai kondisi dan postur APBN saat ini sangat penting. Dan selama ini, menurut dia pemerintah telah secara konsisten melakukan transparansi dan menyampaikan kepada publik mengenai postur APBN.

"Karena selama ini justru kekuatan APBN kita di sisi transparansi dan konsistensi di dalam menyampaikan ke publik. Siapapun stakeholder-nya, tidak ada perbedaan," ujar Sri Mulyani.

"Dalam tracking terakhir, dari sisi indikator transparansi APBN kita mendapatkan evaluasi yang baik, dan menggambarkan kita tetap sama dalam mengelola APBN," ujar dia.

Baca juga: Sri Mulyani Beri Keringanan Kredit untuk UMKM, Begini Rinciannya