Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Huawei Sikapi Langkah AS yang Hadang Produk Perusahaan

Kompas.com - 18/05/2020, 21:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan AS memperpanjang larangan pengiriman produk Huawei yang resmi diumumkan pada 16 Mei 2020 yang lalu.

Menanggapi hal itu, Rotating Chairman Huawei Guo PING mengatakan hal itu akan berdampak pada meruginya industri teknologi global dan tentunya bisnis yang dijalankan Huawei.

"Bisnis kami pasti akan terpengaruh. Kami pasti akan mencoba semua yang kami bisa untuk mencari solusi," ujarnya dalam Huawei’s Annual Analyst Summit yang diselenggarakan secara virtual, Senin (18/5/2020).

Baca juga: Kuartal I 2020, Huawei Raup Pendapatan Rp 400 Triliun

Selain itu Huawei juga mengatakan ketidaksetujuannya akan amandemen yang telah dibuat oleh Departemen Perdagangan AS. Ia berpendapat keputusan ini jelas sewenang-wenangnya sangat merugikan serta berpotensi membuat kekacauan bagi semua industri secara global.

Aturan baru ini juga akan berdampak pada ekspansi, pemeliharaan serta membuat kekacauan bagi industri secara global.

"Dalam jangka panjang, manuver mereka justru akan merusak kepercayaan dan kolaborasi yang selama ini telah terjalin erat di industri semikonduktor global di mana banyak industri lain bergantung terhadapnya. Alih-alih, ini justru akan membuat konflik dan membawa kerugian yang semakin menjadi bagi industri," lanjut dia.

AS telah memanfaatkan kekuatan teknologi mereka untuk menghancurkan perusahaan dari luar negara mereka. Tak disangka, hal ini justru malah akan merusak kepercayaan perusahaan-perusahaan internasional terhadap teknologi dan rantai suplai dari pihak AS.

 

Baca juga: Huawei Ungkap Strategi Bisnis Komputasi, Termasuk Ekosistem Terbuka

"Intinya, tindakan mereka justru akan merugikan AS sendiri," sambungnya.

Atas terbitnya aturan ini, pihak Huawei akan mengambil berbagai langkah komprehensif.

"Kami akan terus mencari solusi-solusi atas permasalahan ini. Kami berharap bahwa pelanggan dan penyuplai kami akan terus berdiri bersama kami sebagai upaya dan kami mampu untuk meminimalisasi dampak adanya aturan diskriminatif ini," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disokong KPR dan UMKM, OCBC NISP Klaim Kredit Ritel Tumbuh 15 Persen

Disokong KPR dan UMKM, OCBC NISP Klaim Kredit Ritel Tumbuh 15 Persen

Whats New
Kemenaker Akan Keluarkan Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja

Kemenaker Akan Keluarkan Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja

Rilis
UMKM Perlu Benahi Pengaturan Keuangan, OCBC NISP Luncurkan Nyala Bisnis

UMKM Perlu Benahi Pengaturan Keuangan, OCBC NISP Luncurkan Nyala Bisnis

Whats New
Kemenaker Sebut Kerja Sama Bilateral yang Baik Akan Tingkatkan Pelindungan bagi Pekerja Migran

Kemenaker Sebut Kerja Sama Bilateral yang Baik Akan Tingkatkan Pelindungan bagi Pekerja Migran

Whats New
Sampoerna Tegaskan Komitmen Manfaatkan Tembakau dan Cengkeh Lokal

Sampoerna Tegaskan Komitmen Manfaatkan Tembakau dan Cengkeh Lokal

Whats New
Pemerintah Naikkan Anggaran Perlindungan Sosial 2024 hingga RP 546,9 Triliun

Pemerintah Naikkan Anggaran Perlindungan Sosial 2024 hingga RP 546,9 Triliun

Whats New
Program Kartu Prakerja Banyak Diminati Peserta Perempuan

Program Kartu Prakerja Banyak Diminati Peserta Perempuan

Whats New
Konsumen Kini Nyaman Belanja 'Online' dan 'Offline', Departemen Store Rambla Bersiap Perkuat Layanan

Konsumen Kini Nyaman Belanja "Online" dan "Offline", Departemen Store Rambla Bersiap Perkuat Layanan

Whats New
Mulai Awal Juni, Pengumuman Gelombang Kartu Prakerja Dilakukan Tiap 2 Minggu

Mulai Awal Juni, Pengumuman Gelombang Kartu Prakerja Dilakukan Tiap 2 Minggu

Whats New
Sekjen Kemenaker: Polteknaker Harus Bisa Ciptakan SDM Unggul dan Kompeten

Sekjen Kemenaker: Polteknaker Harus Bisa Ciptakan SDM Unggul dan Kompeten

Whats New
Peternak Muda Didorong Naikkan Skala Bisnis demi Tingkatkan Produksi Susu Nasional

Peternak Muda Didorong Naikkan Skala Bisnis demi Tingkatkan Produksi Susu Nasional

Whats New
Penambahan Modal Perusahaan Asuransi Tak Jamin Nasabah Bebas dari Risiko Gagal Bayar

Penambahan Modal Perusahaan Asuransi Tak Jamin Nasabah Bebas dari Risiko Gagal Bayar

Whats New
Kemenaker Gencarkan Sosialisasi Jamsostek bagi Pekerja BPU

Kemenaker Gencarkan Sosialisasi Jamsostek bagi Pekerja BPU

Whats New
Mulai 1 Juni, Ini Ringkasan Lengkap Perubahan Operasional Kereta Api di Daop 1 Jakarta

Mulai 1 Juni, Ini Ringkasan Lengkap Perubahan Operasional Kereta Api di Daop 1 Jakarta

Whats New
Simak Jadwal KRL Jabodetabek Mulai 1 Juni 2023

Simak Jadwal KRL Jabodetabek Mulai 1 Juni 2023

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+