Kompas.com - 30/05/2020, 16:32 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan menerapkan aturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi barang dan jasa digital yang dijual oleh pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce luar negeri pada 1 Juli 2020.

Meski begitu, dikutip dari siaran pers, Jakarta, Sabtu (30/5/2020), Ditjen Pajak menyampaikan, penarikan PPN kepada Netflix, Spotify dan lainnya, paling cepat akan dimulai pada bulan Agustus 2020.

"Sehingga diharapkan memberi cukup waktu baik bagi para pelaku usaha produk digital luar negeri maupun DJP agar dapat mempersiapkan sistem pemungutan, pembayaran, dan pelaporan yang mudah, sederhana, dan efisien," tulis Ditjen Pajak.

Baca juga: Pemerintah Sebut 89 Proyek Bisa Serap 19 Juta Tenaga Kerja

Otoritas pajak tersebut menyampaikan, dengan berlakunya ketentuan ini maka produk digital seperti langganan streaming musik, streaming film, aplikasi dan games digital, serta jasa online dari luar negeri akan dikenakan PPN.

Artinya, berlangganan Netflix hingga Spotify akan membayar PPN sebesar 10 persen dari harga yang ditawarkan.

"Segera setelah aturan ini mulai berlaku pada 1 Juli 2020, Direktur Jenderal Pajak akan menetapkan kriteria pelaku usaha yang wajib menjadi pemungut PPN produk digital, serta daftar pelaku usaha yang ditunjuk untuk menjadi pemungut," tulis Ditjen Pajak.

Baca juga: Bank Dunia Setuju Kucurkan Pinjaman Rp 3,6 Triliun untuk Indonesia

Kebijakan ini membuat adanya perlakuan yang sama seperti berbagai produk konvensional yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari, dan produk digital yang dijual oleh pelaku usaha dalam negeri yang telah dikenai PPN.

Adapun pada Jumat (29/5/2020), Ditjen Pajak mulai melakukan sosialisasi aturan pajak pertambahan nilai (PPN) tersebut. Acara sosialisasi yang digelar secara virtual itu diikuti 290 perwakilan usaha dan konsultan pajak pada seminar online (webinar) tersebut.

Tak hanya itu, Ditjen Pajak juga mengatakan webinar tersebut diikuti oleh perwakilan pelaku usaha dari sepuluh yurisdiksi lainnya yaitu Amerika Serikat, Australia, China, Hong Kong, India, Inggris, Jepang, Singapura, Swedia, dan Thailand.

Baca juga: Peluang Brebes Jadi Tempat Relokasi Pabrik Perusahaan AS dari China

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rincian Biaya Admin BNI per Bulan Berdasarkan Jenis Tabungan

Rincian Biaya Admin BNI per Bulan Berdasarkan Jenis Tabungan

Whats New
Antisipasi Banjir di Tol BSD, Ini Solusi Pengelola

Antisipasi Banjir di Tol BSD, Ini Solusi Pengelola

Whats New
Ini 9 Provinsi dengan UMR Lebih dari Rp 3,5 Juta Tetap dapat BSU 2022

Ini 9 Provinsi dengan UMR Lebih dari Rp 3,5 Juta Tetap dapat BSU 2022

Whats New
BPH Migas dan Polda Sumsel Ungkap Kasus Penyelewangan 7 Ton BBM Berubsidi di Muara Enim

BPH Migas dan Polda Sumsel Ungkap Kasus Penyelewangan 7 Ton BBM Berubsidi di Muara Enim

Rilis
Bogasari Bantu 45 Sertifikasi Halal untuk UKM di Jakarta hingga Bali

Bogasari Bantu 45 Sertifikasi Halal untuk UKM di Jakarta hingga Bali

Whats New
BPJS Ketenagakerjaan Diminta Pertimbangkan Skema Perlindungan Penumpang Ojol

BPJS Ketenagakerjaan Diminta Pertimbangkan Skema Perlindungan Penumpang Ojol

Whats New
Pegadaian Raup Transaksi Rp 2 Miliar di KustomFest 2022

Pegadaian Raup Transaksi Rp 2 Miliar di KustomFest 2022

Rilis
DBS Perkirakan BI Akan Naikkan Suku Bunga hingga 5 Persen

DBS Perkirakan BI Akan Naikkan Suku Bunga hingga 5 Persen

Whats New
Gubernur BI Ingatkan Tantangan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Merusak Lingkungan

Gubernur BI Ingatkan Tantangan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Merusak Lingkungan

Whats New
Coca Cola Genjot Penerapan Ekonomi Sirkular, Ini yang Dilakukan

Coca Cola Genjot Penerapan Ekonomi Sirkular, Ini yang Dilakukan

Whats New
Ini Sederet Tantangan yang Bikin Milenial Susah Beli Rumah

Ini Sederet Tantangan yang Bikin Milenial Susah Beli Rumah

Spend Smart
Bio Farma Gandeng ProFactor Pharma Inggris Kembangkan Obat Hemofilia

Bio Farma Gandeng ProFactor Pharma Inggris Kembangkan Obat Hemofilia

Whats New
Rencana Kenaikan Cukai Rokok Tahun Depan Perlu Pertimbangkan Nasib Buruh Tani dan Pekerja SKT

Rencana Kenaikan Cukai Rokok Tahun Depan Perlu Pertimbangkan Nasib Buruh Tani dan Pekerja SKT

Whats New
Tol BSD Sering Banjir, Kementerian PUPR Akan Tinggikan Badan Jalan 2 Meter

Tol BSD Sering Banjir, Kementerian PUPR Akan Tinggikan Badan Jalan 2 Meter

Whats New
PT Pertamina Buka 20 Lowongan Kerja, Klik recruitment.pertamina.com

PT Pertamina Buka 20 Lowongan Kerja, Klik recruitment.pertamina.com

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.