Ada Corona, Proyek Bendungan Ibu Kota Baru Tetap Lanjut

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan proyek Bendungan Sepaku Semoi yang bakal jadi penyuplai air baku untuk ibu kota baru tetap berjalan sesuai rencana. Dam tersebut akan dibangun di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Bendungan Sepaku Semoi digarap oleh Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan anggaran mencapai Rp 676,72 miliar dari APBN 2020.

Sementara itu, nilai pekerjaan supervisi pembangunan bendungan diperkirakan Rp 34,68 miliar.

Dikutip dari Antara, Rabu (10/6/2020), sejumlah wilayah yakni Desa Tengin Baru, Argomulyo serta Desa Sukomulyo masuk dalam proyek pembangunan bendungan seluas 378 hektare yang terdiri atas 36 hektare untuk tubuh bendungan dengan luas genangan 342 hektare.

Baca juga: Sri Mulyani: Tidak Ada Alokasi Anggaran Ibu Kota Baru pada APBN 2021

"Kami dapat surat pemberitahuan dari tim pembebasan lahan bendungan, tahapannya dimulai bulan (Juni 2020) ini," ungkap Kepala Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Ahmad Mauladin.

Pemerintah Desa Tengin Baru, kata Ahmad Mauladin, telah menyerahkan dokumen surat tanah warga yang terkena proyek pembangunan bendungan kepada Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Penajam Paser Utara.

Setelah dokumen surat tanah milik warga yang terkena proyek pembangunan bendungan diserahkan, lanjut ia, akan dilakukan pengukuran ulang lahan warga bersangkutan oleh tim pembebasan lahan.

"Dalam surat pemberitahuan tahapan pembebasan lahan disebutkan tim A akan turun ke lapangan pada pekan depan untuk melakukan pengukuran ulang luasan tanah warga yang terkena proyek bendungan," jelas dia.

Baca juga: Faisal Basri Usul Proyek Ibu Kota Baru Ditunda sampai 2030

Tahapan berikutnya setelah dilakukan pengukuran ulang lahan warga menurut dia, tim B pembebasan lahan akan menghitung tanaman tumbuh di atas lahan warga yang terkena proyek pembangunan bendungan

Pembayaran pembebasan lahan warga yang terkena pembangunan bendungan akan dilakukan setelah tahapan pengukuran ulang lahan dan penghitungan tanaman tumbuh rampung.

Bendungan lain dibangun

Anggaran pembebasan lahan lokasi pembangunan bendungan untuk mencukupi kebutuhan air bersih bagi masyarakat di ibu kota negara Indonesia yang baru tersebut bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN.

Penandatanganan kontrak pembangunan fisik bendungan dengan pihak ketiga akan dilakukan setelah 640 bidang tanah sebagai lokasi pembangunan sudah dibebaskan.

Bendungan Sepaku-Semoi yang dibangun di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut memiliki daya tampung sekitar 11,6 juta meter kubik dengan debit 2.400 liter per detik.

Baca juga: Luhut: Boro-boro Pikir Ibu Kota Baru, Kami Fokus ke Virus Corona

Dikutip dari data Kementerian PUPR, Bendungan Sepaku Semoi bisa menampung volume air hingga 11 juta meter kubik, dan bisa menyuplai kebutuhan air untuk ibu kota negara (IKN) baru dan Kota Balikpapan sebanyak 2.000 liter per detik.

Selain itu, Kementerian PUPR juga merencanakan untuk membangun 3 bendungan lagi di lokasi sekitar IKN, yakni Bendungan Batu Lepek, Bendungan Beruas, dan Bendungan Safiak. Ketiganya berada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan adanya Bendungan Sepaku itu, ketersediaan air baku untuk pengolahan air bersih lebih terjamin baik pada musin hujan maupun musim kemarau.

Pembangunan Bendungan Sepaku tersebut juga untuk pengendalian banjir. Bedungan tersebut juga dijadikan daerah pariwisata waduk serta untuk konversi kawasan DAS atau Daerah Aliran Sungai Tengin Baru di wilayah Kecamatan Sepaku.

Baca juga: Profil Tumiyana, Juragan Sapi, Calon CEO Ibu Kota Baru Pesaing Ahok

Lokasi bendungan telah ditetapkan melalui SK (surat keputusan) Gubernur Kalimantan Timur Nomor 590/K.653/2019 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan/Pembebasan tanah untuk Pembangunan Bendungan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ibu Kota Baru, peluang bisnis untuk investor

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memastikan, proyek IKN akan menarik para investor.

Suharso mengatakan, banyak pihak yang sudah menanyakan terkait proyek pembangunan ibu kota baru Indonesia tersebut akan dimulai.

"Ibu kota negara menurut saya sebuah opportunity yang besar sekali. Dan bisnis opportunity ini bukan didukung penuh oleh APBN. Proyek ini pasti akan menarik para investor untuk investasi di sana," ujar dia.

Ia melanjutkan, proyek IKN akan memunculkan peluang bisnis yang besar. Hal ini berdasarkan perhitungannya terkait banyak pelaku usaha yang nanti akan terlibat dalan proyek IKN tersebut.

Baca juga: Menteri PPN: Proyek Ibu Kota Baru Akan Menarik Para Investor

"Saya bilang, kami sedang menyiapkan masterplant dalam waktu dekat akan selesai. Dan ini akan menciptakan jam kerja yang sangat luar biasa. Dia punya efek berantai," ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah yakin ibu kota negara di Kalimantan Timur akan memunculkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa. Suharso menyebutkan, Kota Samarinda dan Balikpapan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Seperti diketahui, pada 26 Agustus 2019 lalu, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Kalimantan. Tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Jokowi mengatakan bahwa keputusan ini dilakukan setelah pemerintah melakukan kajian intensif.

Baca juga: Jika Pimpin Badan Otorita Ibu Kota Baru, Ahok Harus Mundur dari Komut Pertamina?

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan pembangunan infrastruktur tahap pertama di ibu kota negara baru akan dimulai pertengahan tahun 2020.

Pembangunan tahap awal ini akan menggunakan skema APBN dengan nilai proyek sebesar Rp 500 miliar. Pembangunan ibu kota negara tersebut pemerintah mengupayakan seminimal mungkin menggunakan dana APBN.

(Sumber: KOMPAS.com/Ade Miranti Kurnia | Editor: Yoga Sukmana)