Apa Kabar BLT Dana Desa? Ini Realisasinya

Kompas.com - 11/06/2020, 15:09 WIB
Foto : Saat Kepala dam parat Desa Parumaan
 bersama Babinsa serta Bhabinkamtibmas menyebrangi laut untuk membagi BLT dana desa kepada masyarakat, Sabtu (16/5/2020). KOMPAS.COM/NANSIANUS TARISFoto : Saat Kepala dam parat Desa Parumaan bersama Babinsa serta Bhabinkamtibmas menyebrangi laut untuk membagi BLT dana desa kepada masyarakat, Sabtu (16/5/2020).
Penulis Yoga Sukmana
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memilih Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa sebagai bantuan di masa pandemi Covid-19 untuk masyarakat pedesaan.

Lantas bagaimana realisasinya? Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, hingga 9 Juni 2020, 87 persen desa sudah menyalurkan dana BLT ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Jadi ada 70.786 desa dari 74.953 desa yang dana desanya sudah masuk ke RKDes (rekening desa). Dari 70.786 desa itu yang sudah menyalurkan (dana desa ke PM) sebanyak 61.837 desa,” ujarnya dikutip dari laman Setkab.go.id, Jakarta, Kamis (11/6/2020).

Baca juga: Erick Thohir Copot Desi Arryani dari Posisi Dirut Jasa Marga

Kendala

Mendes mengakui ada sejumlah sehingga mengakibatkan BLT dana desa belum tersalurkan 100 persen ke masyarakat.

Pertama yakni belum masuknya dana desa ke RKDes. Hal ini disebabkan karena masih adanya status desa masih dalam pembahasan di Kemendagri. 

Selain itu ada juga beberapa sebab lain dana desa belum masuk ke RKDes. Mulai dari belum disampaikannya APBDes ke Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) hingga terjadinya konflik antara Pemdes dengan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD).

Baca juga: Cantrang Kembali Diperbolehkan, Kiara: Ini Catatan Merah buat Pak Edhy...

“Ini adalah beberapa temuan yang kemudian berakibat DD belum masuk ke RKDes. kalau DD belum masuk RKDes ya tentunya BLT DD tidak tersalurkan,” kata Mendes.

Kedua, dana desa sudah masuk ke RKDes namun belum bisa disalurkan ke masyarakat. Hal ini antara lain disebabkan tidak adanya KK miskin sehingga musyawarah desa tidak bisa mengambil keputusan terkait keluarga yang berhak menerima BLT.

Ada lagi kendala kondisi geografis, data KPM dobel hingga pencairan dana dari bank yang dibatasi.

"Kami masih terus lakukan komunikasi agar BLT DD bisa segera tersalurkan dengan cepat,” katanya," ucap Mendes.

Baca juga: Jubir Luhut soal Debat Utang Negara: Jangan Dibawa ke Urusan Politik



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X