Apa Kabar BLT Dana Desa? Ini Realisasinya

Kompas.com - 11/06/2020, 15:09 WIB
Foto : Saat Kepala dam parat Desa Parumaan
 bersama Babinsa serta Bhabinkamtibmas menyebrangi laut untuk membagi BLT dana desa kepada masyarakat, Sabtu (16/5/2020). KOMPAS.COM/NANSIANUS TARISFoto : Saat Kepala dam parat Desa Parumaan bersama Babinsa serta Bhabinkamtibmas menyebrangi laut untuk membagi BLT dana desa kepada masyarakat, Sabtu (16/5/2020).
Penulis Yoga Sukmana
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memilih Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa sebagai bantuan di masa pandemi Covid-19 untuk masyarakat pedesaan.

Lantas bagaimana realisasinya? Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, hingga 9 Juni 2020, 87 persen desa sudah menyalurkan dana BLT ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Jadi ada 70.786 desa dari 74.953 desa yang dana desanya sudah masuk ke RKDes (rekening desa). Dari 70.786 desa itu yang sudah menyalurkan (dana desa ke PM) sebanyak 61.837 desa,” ujarnya dikutip dari laman Setkab.go.id, Jakarta, Kamis (11/6/2020).

Baca juga: Erick Thohir Copot Desi Arryani dari Posisi Dirut Jasa Marga

Kendala

Mendes mengakui ada sejumlah sehingga mengakibatkan BLT dana desa belum tersalurkan 100 persen ke masyarakat.

Pertama yakni belum masuknya dana desa ke RKDes. Hal ini disebabkan karena masih adanya status desa masih dalam pembahasan di Kemendagri. 

Selain itu ada juga beberapa sebab lain dana desa belum masuk ke RKDes. Mulai dari belum disampaikannya APBDes ke Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) hingga terjadinya konflik antara Pemdes dengan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD).

Baca juga: Cantrang Kembali Diperbolehkan, Kiara: Ini Catatan Merah buat Pak Edhy...

“Ini adalah beberapa temuan yang kemudian berakibat DD belum masuk ke RKDes. kalau DD belum masuk RKDes ya tentunya BLT DD tidak tersalurkan,” kata Mendes.

Kedua, dana desa sudah masuk ke RKDes namun belum bisa disalurkan ke masyarakat. Hal ini antara lain disebabkan tidak adanya KK miskin sehingga musyawarah desa tidak bisa mengambil keputusan terkait keluarga yang berhak menerima BLT.

Ada lagi kendala kondisi geografis, data KPM dobel hingga pencairan dana dari bank yang dibatasi.

"Kami masih terus lakukan komunikasi agar BLT DD bisa segera tersalurkan dengan cepat,” katanya," ucap Mendes.

Baca juga: Jubir Luhut soal Debat Utang Negara: Jangan Dibawa ke Urusan Politik



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sri Mulyani Sebut Pegawai DJP yang Diduga Terlibat Kasus Suap Telah Dibebastugaskan

Sri Mulyani Sebut Pegawai DJP yang Diduga Terlibat Kasus Suap Telah Dibebastugaskan

Whats New
Soal Dugaan Kasus Suap di Ditjen Pajak, Sri Mulyani: Tidak Lanjut Pengaduan Masyarakat di Awal 2020

Soal Dugaan Kasus Suap di Ditjen Pajak, Sri Mulyani: Tidak Lanjut Pengaduan Masyarakat di Awal 2020

Whats New
Vaksinasi Drive Thru Bagi Lansia Resmi Beroperasi di JIExpo Kemayoran

Vaksinasi Drive Thru Bagi Lansia Resmi Beroperasi di JIExpo Kemayoran

Whats New
Ini Sejarah Kepemilikan Saham Pemprov DKI di Perusahaan Bir Anker

Ini Sejarah Kepemilikan Saham Pemprov DKI di Perusahaan Bir Anker

Whats New
Bank Victoria Siapkan Modal Inti Rp 3 Triliun di 2022 dan Bangun Bisnis Digital

Bank Victoria Siapkan Modal Inti Rp 3 Triliun di 2022 dan Bangun Bisnis Digital

Whats New
Prihatin dengan Kondisi Industri Timah Indonesia, Mind Id Berkomitmen Patuhi Peraturan

Prihatin dengan Kondisi Industri Timah Indonesia, Mind Id Berkomitmen Patuhi Peraturan

Rilis
Industri Kecil di NTB Ini Sudah Bisa Produksi Ratusan Unit Kendaraan Listrik

Industri Kecil di NTB Ini Sudah Bisa Produksi Ratusan Unit Kendaraan Listrik

Whats New
Sesi I IHSG Menguat, Rupiah Beranjak Meninggalkan Level Rp 14.300 Per Dollar AS

Sesi I IHSG Menguat, Rupiah Beranjak Meninggalkan Level Rp 14.300 Per Dollar AS

Whats New
Lowongan Kerja BUMN Terbaru, Simak Posisi dan Syaratnya

Lowongan Kerja BUMN Terbaru, Simak Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Ini Kunci Agar UMKM Dapat Mendunia Versi Sandiaga Uno

Ini Kunci Agar UMKM Dapat Mendunia Versi Sandiaga Uno

Whats New
Pemilik Kapal Perikanan Wajib Beri Jaminan Kesehatan hingga Jaminan Hari Tua untuk ABK

Pemilik Kapal Perikanan Wajib Beri Jaminan Kesehatan hingga Jaminan Hari Tua untuk ABK

Whats New
ITDC Tandatangani Kontrak Rp 1,7 Triliun untuk Pembangunan di Mandalika

ITDC Tandatangani Kontrak Rp 1,7 Triliun untuk Pembangunan di Mandalika

Rilis
AETI Sebut Ada RKAB Tambang yang Belum Sesuai Aturan

AETI Sebut Ada RKAB Tambang yang Belum Sesuai Aturan

Rilis
Holding Tambang BUMN Prihatin dengan Kondisi Industri Timah, Ini Alasannya

Holding Tambang BUMN Prihatin dengan Kondisi Industri Timah, Ini Alasannya

Rilis
Ini Cerita Kepala BKPM soal Aturan Investasi Miras hingga Akhirnya Dicabut Jokowi

Ini Cerita Kepala BKPM soal Aturan Investasi Miras hingga Akhirnya Dicabut Jokowi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X