Kompas.com - 11/06/2020, 15:09 WIB
Foto : Saat Kepala dam parat Desa Parumaan
 bersama Babinsa serta Bhabinkamtibmas menyebrangi laut untuk membagi BLT dana desa kepada masyarakat, Sabtu (16/5/2020). KOMPAS.COM/NANSIANUS TARISFoto : Saat Kepala dam parat Desa Parumaan bersama Babinsa serta Bhabinkamtibmas menyebrangi laut untuk membagi BLT dana desa kepada masyarakat, Sabtu (16/5/2020).
Penulis Yoga Sukmana
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memilih Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa sebagai bantuan di masa pandemi Covid-19 untuk masyarakat pedesaan.

Lantas bagaimana realisasinya? Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, hingga 9 Juni 2020, 87 persen desa sudah menyalurkan dana BLT ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Jadi ada 70.786 desa dari 74.953 desa yang dana desanya sudah masuk ke RKDes (rekening desa). Dari 70.786 desa itu yang sudah menyalurkan (dana desa ke PM) sebanyak 61.837 desa,” ujarnya dikutip dari laman Setkab.go.id, Jakarta, Kamis (11/6/2020).

Baca juga: Erick Thohir Copot Desi Arryani dari Posisi Dirut Jasa Marga

Kendala

Mendes mengakui ada sejumlah sehingga mengakibatkan BLT dana desa belum tersalurkan 100 persen ke masyarakat.

Pertama yakni belum masuknya dana desa ke RKDes. Hal ini disebabkan karena masih adanya status desa masih dalam pembahasan di Kemendagri. 

Selain itu ada juga beberapa sebab lain dana desa belum masuk ke RKDes. Mulai dari belum disampaikannya APBDes ke Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) hingga terjadinya konflik antara Pemdes dengan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD).

Baca juga: Cantrang Kembali Diperbolehkan, Kiara: Ini Catatan Merah buat Pak Edhy...

“Ini adalah beberapa temuan yang kemudian berakibat DD belum masuk ke RKDes. kalau DD belum masuk RKDes ya tentunya BLT DD tidak tersalurkan,” kata Mendes.

Kedua, dana desa sudah masuk ke RKDes namun belum bisa disalurkan ke masyarakat. Hal ini antara lain disebabkan tidak adanya KK miskin sehingga musyawarah desa tidak bisa mengambil keputusan terkait keluarga yang berhak menerima BLT.

Ada lagi kendala kondisi geografis, data KPM dobel hingga pencairan dana dari bank yang dibatasi.

"Kami masih terus lakukan komunikasi agar BLT DD bisa segera tersalurkan dengan cepat,” katanya," ucap Mendes.

Baca juga: Jubir Luhut soal Debat Utang Negara: Jangan Dibawa ke Urusan Politik



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penasaran Berapa Harga Bensin di Arab Saudi yang Kaya Minyak?

Penasaran Berapa Harga Bensin di Arab Saudi yang Kaya Minyak?

Whats New
Mengenal Holywings, Bar-Resto yang Dilirik Hotman Paris dan Nikita Mirzani

Mengenal Holywings, Bar-Resto yang Dilirik Hotman Paris dan Nikita Mirzani

Whats New
Holywings: Berawal dari Kedai Nasi Goreng, Hingga Sahamnya Mau Dibeli Hotman Paris dan Nikita Mirzani

Holywings: Berawal dari Kedai Nasi Goreng, Hingga Sahamnya Mau Dibeli Hotman Paris dan Nikita Mirzani

Smartpreneur
Pempek dan Tekwan Model Picu Inflasi di Bangka Belitung

Pempek dan Tekwan Model Picu Inflasi di Bangka Belitung

Whats New
Di Wilayah Ini, Harga Daging Ayam dan Daging Sapi Mahal Jelang Lebaran

Di Wilayah Ini, Harga Daging Ayam dan Daging Sapi Mahal Jelang Lebaran

Whats New
Larangan Mudik Lebaran, Penerbangan di Bandara AP II Turun 90 Persen

Larangan Mudik Lebaran, Penerbangan di Bandara AP II Turun 90 Persen

Whats New
Siap-siap, Pemerintah Akan Berikan Insentif Pajak untuk Sektor Ritel

Siap-siap, Pemerintah Akan Berikan Insentif Pajak untuk Sektor Ritel

Whats New
Sudah 1.300 Toko Ritel Tutup Akibat Terdampak Pandemi Covid-19

Sudah 1.300 Toko Ritel Tutup Akibat Terdampak Pandemi Covid-19

Whats New
Protes ke Mabes Polri, Kreditur Indosterling MInta Pidana Terkait PKPU Dihentikan

Protes ke Mabes Polri, Kreditur Indosterling MInta Pidana Terkait PKPU Dihentikan

Rilis
17 Sektor yang Berhak Dapat Insentif Fiskal dan Non-Fiskal

17 Sektor yang Berhak Dapat Insentif Fiskal dan Non-Fiskal

Whats New
Indonesia Minta Malaysia Kembali Rundingkan MoU Penempatan PMI

Indonesia Minta Malaysia Kembali Rundingkan MoU Penempatan PMI

Whats New
Mudik Dilarang, Kemenhub Buka Posko Pengendalian Transportasi

Mudik Dilarang, Kemenhub Buka Posko Pengendalian Transportasi

Whats New
Perluas Bisnis, Chandra Asri Terbitkan Obligasi Senilai Rp 1 Triliun

Perluas Bisnis, Chandra Asri Terbitkan Obligasi Senilai Rp 1 Triliun

Rilis
RI dan Malaysia Matangkan Kerja Sama Bilateral Terkait Pelindungan Pekerja Migran

RI dan Malaysia Matangkan Kerja Sama Bilateral Terkait Pelindungan Pekerja Migran

Whats New
Kuartal I-2021, Laba Bersih BSI Tumbuh 12,85 Persen Jadi Rp 742 Miliar

Kuartal I-2021, Laba Bersih BSI Tumbuh 12,85 Persen Jadi Rp 742 Miliar

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X