KKP Soal Budidaya Lobster: Masyarakat Lokal Harus Dapat Porsi Besar

Kompas.com - 18/06/2020, 15:50 WIB
Benih lobster senilai Rp 37 miliar yang berhasil digagalkan penyelundupannya oleh pemerintah di Jambi pada Kamis (18/4/2019). Dok. Kementerian Kelautan dan PerikananBenih lobster senilai Rp 37 miliar yang berhasil digagalkan penyelundupannya oleh pemerintah di Jambi pada Kamis (18/4/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto meminta Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi proaktif agar masyarakat lokal bisa terlibat dalam budidaya lobster.

Sebab, dia ingin masyarakat lokal mendapat porsi besar dalam kegiatan budidaya lobster yang tengah dirintis Tanah Air.

"Masyarakat lokal harus betul-betul dapat porsi besar dalam kegiatan bisnis budidaya lobster ini, baik sebagai mitra, pekerja atupun menanamkan investasi sehingga ekonomi bisa berkembang di wilayah tersebut," kata Slamet dalam siaran pers, Kamis (18/6/2020).

Baca juga: Penerimaan Negara dari Cukai Rokok Dinilai Bisa Tergerus

Adapun saat ini, pihaknya telah menetapkan aturan tata kelola budidaya lobster. Penetapan aturan dilakukan sebagai upaya menjamin pengelolaan budidaya lobster secara berkelanjutan.

Adapun aturan tersebut diterbitkan melalui Keputusan Dirjen Perikanan Budidaya Nomor : 178/KEP-DIRJEN/2020, yang mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan di Wilayah NKRI.

"Kami ini punya 2 tanggung jawab utama, yaitu memanfaatkan lobster bagi peningkatan ekonomi nasional, di sisi lain kita juga bertanggungjawab menjamin sumber daya lobster tetap lestari. Aturan ini saya kira bagian dari upaya untuk mewujudkan dua hal ini," kata Slamet.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Pemerintah Sebut 500 TKA Asal China Tenaga Ahli Mesin dan Teknisi

Keputusan Dirjen Perikanan Budidaya Nomor: 178/KEP-DIRJEN/2020 mengatur setidaknya 4 substansi utama, yakni ketentuan pendaftaran dan penetapan sebagai pembudidaya lobster dan ketentuan mengenai persetujuan pembudidayaan lobster di luar wilayah sumber benih.

Selanjutnya, ada ketentuan mengenai kewajiban pelepasliaran lobster hasil pembudidayaan dan ketentuan mengenai pembudidayaan oleh eksportir benih lobster.

"Semua mekanisme yang diatur dalam ketentuan ini sifatnya sentralistik. Tujuannya agar lebih mudah melakukan pengawasan dan pengendalian. Mengingat lobster merupakan spesies yang spesifik dimana kita belum mampu untuk memijahkannya," kata Slamet.

Baca juga: Ini Penyebab BLT Masih Mengendap di Rekening Desa

Untuk itu Slamet meminta seluruh elemen untuk mengikuti pedoman yang telah diatur dan mematuhi mekanismenya. Dia pun meminta Pemda melakukan sosialisasi proaktif agar masyarakat lokal bisa terlibat.

"Masyarakat lokal harus betul betul dapat porsi besar dalam kegiatan bisnis budidaya lobster ini, baik sebagai mitra, pekerja atupun menanamkan investasi sehingga ekonomi bisa berkembang di wilayah tersebut," kata Slamet.

Cara daftar sebagai pembudidaya

Sebagai informasi, masyarakat yang ingin terdaftar sebagai pembudidaya wajib memperoleh surat penetapan sebagai pembudidaya lobster dari direktur jenderal.

Baca juga: Menanti Kejelasan Insentif Kartu Prakerja yang Tak Kunjung Cair...

Untuk memperoleh surat penetapan sebagai pembudidaya lobster, pelaku usaha harus mengajukan permohonan kepada direktur jenderal melalui call center Whatsapp gateway (WA gateway) 0822 99999 6660.

Ada beberapa syarat yang diperlukan, antara lain data pelaku usaha dan informasi jenis usaha, SIUP atau TDPIK, surat pernyataan komitmen untuk menggunakan benih dari nelayan terdaftar bagi pembudidayaan lobster, dan surat pernyataan komitmen untuk melepasliarkan lobster sebanyak 2 persen dari hasil panen. Pelepasliaran lobster harus dengan berat minimal 50 gram/ekor bagi pembudidaya.

Khusus pembudidayaan Losbter di luar wilayah sumber benih, kriteria dan peryaratan yang harus dipenuhi yakni, surat penetapan sebagai pembudidaya lobster dan Surat Dukungan Budidaya Lobster di Luar Wilayah Sumber Benih dari dinas setempat di lokasi budidaya akan dilakukan.

Baca juga: Berapa Dividen yang akan Dibagikan Telkom dalam RUPS Besok?

Untuk eksportir benih

Khusus pelaku usaha yang akan melakukan ekspor benih, Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 mewajibkan eksportir untuk membudidayakan lobster dan telah panen secara berkelanjutan. Eksportir juga diwajibkan melakukan pelepasliaran lobster sebanyak 2 persen.

Calon eksportir benih harus memperoleh Surat keterangan telah melakukan usaha pembudidayaan lobster. Caranya dengan mengajukan permohonan kepada Direkur Jenderal.

Permohonan harus dilampirkan dengan surat penetapan sebagai pembudidaya lobster, surat penetapan sebagai eksportir lobster dari direktur jenderal yang membidangi perikanan tangkap, dan kontrak kerja atau perjanjian kerjasama dengan masyarakat atau pembudidaya setempat.

Selain itu, diperlukan berita acara pelepasliaran lobster yang disaksikan dan ditanda tangani oleh dinas setempat, surat keterangan asal benih dari dinas setempat dan laporan pembudidayaan losbter memuat informasi produksi.

Baca juga: Pandemi Corona, Sepeda Ludes Terjual Tak Sampai Satu Jam...

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tekan Impor, Dua Produk Cangkul Lokal Sandang Predikat SNI

Tekan Impor, Dua Produk Cangkul Lokal Sandang Predikat SNI

Rilis
Pefindo Biro Kredit akan Buka Akses Layanan ke Masyarakat dan Calon Debitur Perseorangan

Pefindo Biro Kredit akan Buka Akses Layanan ke Masyarakat dan Calon Debitur Perseorangan

Whats New
Berkat Pelatihan di Rumah UMi, 2 UMKM Ini Dapat Omzet 2 Kali Lipat

Berkat Pelatihan di Rumah UMi, 2 UMKM Ini Dapat Omzet 2 Kali Lipat

Whats New
Rights Issue, Bank Banten Raup Dana Rp 618 Miliar

Rights Issue, Bank Banten Raup Dana Rp 618 Miliar

Rilis
Ujian LRT Jabodebek: Proyek Molor, Biaya Bengkak, dan Kini Tabrakan

Ujian LRT Jabodebek: Proyek Molor, Biaya Bengkak, dan Kini Tabrakan

Whats New
Merger Indosat–Tri, Pemerintah Diminta Jaga Persaingan Industri Telekomunikasi

Merger Indosat–Tri, Pemerintah Diminta Jaga Persaingan Industri Telekomunikasi

Whats New
Pahami Perbedaan Rute LRT Jabodebek dan LRT Jakarta

Pahami Perbedaan Rute LRT Jabodebek dan LRT Jakarta

Whats New
OJK Luncurkan Blueprint Transformasi Digital Perbankan, Ini Poin-poin Pentingnya

OJK Luncurkan Blueprint Transformasi Digital Perbankan, Ini Poin-poin Pentingnya

Whats New
Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 22 Ditutup Besok, Daftar di www.prakerja.go.id

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 22 Ditutup Besok, Daftar di www.prakerja.go.id

Whats New
Hingga September 2021, Nilai Transaksi BNI Mobile Banking Capai Rp 447 Triliun

Hingga September 2021, Nilai Transaksi BNI Mobile Banking Capai Rp 447 Triliun

Whats New
IHSG Menguat pada Sesi I Perdagangan, Asing Koleksi BBCA, BBRI, dan KLBF

IHSG Menguat pada Sesi I Perdagangan, Asing Koleksi BBCA, BBRI, dan KLBF

Whats New
 Kuota Kartu Prakerja Gelombang 22 46.000, Daftar di Prakerja.go.id

Kuota Kartu Prakerja Gelombang 22 46.000, Daftar di Prakerja.go.id

Whats New
Produsen Cangkul Gresik Jadi yang Pertama Kantongi SNI Tipe A dari Kemenperin

Produsen Cangkul Gresik Jadi yang Pertama Kantongi SNI Tipe A dari Kemenperin

Whats New
Kustodian: Pengertian dan Fungsinya

Kustodian: Pengertian dan Fungsinya

Spend Smart
Siap-siap Tes SKB CPNS 2021, BKN: Kemungkinan Tidak Akan Ada Lagi Ujian Susulan

Siap-siap Tes SKB CPNS 2021, BKN: Kemungkinan Tidak Akan Ada Lagi Ujian Susulan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.