KPPU Putuskan Tujuh Maskapai Bersalah Terkait Kenaikan Harga Tiket Pesawat

Kompas.com - 23/06/2020, 20:39 WIB
Sunset di Bandara Ngurah Rai Shutterstock/I Gede Arya Wisnu KarsanaSunset di Bandara Ngurah Rai

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan tujuh maskapai nasional bersalah terkait kenaikan harga tiket pesawat.

KPPU memutuskan bahwa seluruh terlapor secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran atas Pasal 5 dalam jasa angkutan udara.

Ketujuh maskapai tersebut, yakni PT Garuda Indonesia (Terlapor I); PT Citilink Indonesia (Terlapor II); PT Sriwijaya Air (Terlapor III); PT NAM Air (Terlapor IV); PT Batik Air (Terlapor V); PT Lion Mentari (Terlapor VI); dan PT Wings Abadi (Terlapor VII).

“Untuk itu KPPU menjatuhkan sanksi berupa perintah kepada para Terlapor untuk melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU setiap kebijakan mereka yang akan berpengaruh terhadap peta persaingan usaha, harga tiket yang dibayar oleh konsumen, dan masyarakat sebelum kebijakan tersebut dilakukan,” demikian bunyi keterangan resmi yang dikeluarkan KPPU Selasa (23/6/2020).

Baca juga: Harga Tiket Pesawat Akan Dinaikkan, Bagaimana Dampaknya?

Dalam proses penegakan hukum yang dilaksanakan, KPPU menilai bahwa struktur pasar dalam industri angkutan udara niaga berjadwal adalah oligopoli ketat (tight oligopoly).

Hal ini mengingat bahwa kegiatan usaha angkutan udara niaga berjadwal di Indonesia terbagi dalam tiga grup, yaitu grup Garuda (Terlapor I dan Terlapor II), grup Sriwijaya (Terlapor III dan Terlapor IV), dan grup Lion (Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sehingga seluruh Terlapor dalam perkara ini menguasai lebih dari 95 persen pangsa pasar.

Selain itu juga terdapat hambatan masuk yang tinggi dari sisi modal dan regulasi yang mengakibatkan jumlah pelaku usaha sedikit dalam industri penerbangan.

Persaingan harga di industri tersebut diatur melalui peraturan pemerintah melalui batasan tertinggi dan terendah dari penetapan tarif atau harga penumpang pelayanan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri. Sehingga masih terdapat ruang persaingan harga diantara rentang batasan tersebut.

Berdasarkan persidangan, Majelis Komisi menilai bahwa telah terdapat concerted action atau parallelism para Terlapor, sehingga telah terjadi kesepakatan antar para pelaku usaha (meeting of minds) dalam bentuk kesepakatan untuk meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon, dan kesepakatan meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar.

Baca juga: Pemerintah: Maskapai Silakan Kalau Mau Naikkan Harga Tiket, tetapi...

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengapa Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2021 Kemendibud Ristek Belum Diumumkan?

Mengapa Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2021 Kemendibud Ristek Belum Diumumkan?

Work Smart
FIFGroup Telah Salurkan Bantuan Sembako Senilai Rp 23,8 Miliar Selama Pandemi Covid-19

FIFGroup Telah Salurkan Bantuan Sembako Senilai Rp 23,8 Miliar Selama Pandemi Covid-19

Rilis
 Bagaimana Cara Mencairkan Bilyet Giro?

Bagaimana Cara Mencairkan Bilyet Giro?

Whats New
Sambut BI-Fast, Anabatic Siapkan Digital Xformation Platform

Sambut BI-Fast, Anabatic Siapkan Digital Xformation Platform

Whats New
Kemendikbud Ristek Sebut Anggaran Rp 3,7 Triliun Tak Hanya untuk Laptop

Kemendikbud Ristek Sebut Anggaran Rp 3,7 Triliun Tak Hanya untuk Laptop

Whats New
Pemanfaatan Fitur Wakaf pada Produk Asuransi Syariah Masih Rendah

Pemanfaatan Fitur Wakaf pada Produk Asuransi Syariah Masih Rendah

Whats New
Erick Thohir: Pertamina Punya Kapabilitas Jadi Perusahaan Besar Dunia

Erick Thohir: Pertamina Punya Kapabilitas Jadi Perusahaan Besar Dunia

Whats New
Pemerintah Gelontorkan Anggaran PEN Rp 305,50 Triliun untuk Penanganan Covid-19

Pemerintah Gelontorkan Anggaran PEN Rp 305,50 Triliun untuk Penanganan Covid-19

Whats New
Kabar Gembira, Sri Mulyani Bebaskan Pajak Sewa Toko di Pasar dan Mal hingga Oktober 2021

Kabar Gembira, Sri Mulyani Bebaskan Pajak Sewa Toko di Pasar dan Mal hingga Oktober 2021

Whats New
Cara TaniHub Group Menjaga Kualitas Pelayanan di Tengah Pandemi Covid-19

Cara TaniHub Group Menjaga Kualitas Pelayanan di Tengah Pandemi Covid-19

Rilis
Erick Thohir Rombak Jajaran Komisaris IFG

Erick Thohir Rombak Jajaran Komisaris IFG

Whats New
Sri Mulyani: Menjelaskan 4 Level PPKM ke Masyarakat Tidak Mudah

Sri Mulyani: Menjelaskan 4 Level PPKM ke Masyarakat Tidak Mudah

Whats New
[TREN LIFE HACK KOMPASIANA] Membuat Mainan dari Kardus Bekas | Tips Teknik Berjalan Mendaki dan Turun Gunung

[TREN LIFE HACK KOMPASIANA] Membuat Mainan dari Kardus Bekas | Tips Teknik Berjalan Mendaki dan Turun Gunung

Rilis
PPKM Level 4 Diperpanjang, Ini Syarat Naik KA Jarak Jauh dan KA Lokal

PPKM Level 4 Diperpanjang, Ini Syarat Naik KA Jarak Jauh dan KA Lokal

Whats New
PPKM Diperpanjang Lagi, Bioskop CGV Rambah Layanan Pesan Antar Makanan

PPKM Diperpanjang Lagi, Bioskop CGV Rambah Layanan Pesan Antar Makanan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X