KPPU Putuskan Tujuh Maskapai Bersalah Terkait Kenaikan Harga Tiket Pesawat

Kompas.com - 23/06/2020, 20:39 WIB
Sunset di Bandara Ngurah Rai Shutterstock/I Gede Arya Wisnu KarsanaSunset di Bandara Ngurah Rai

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan tujuh maskapai nasional bersalah terkait kenaikan harga tiket pesawat.

KPPU memutuskan bahwa seluruh terlapor secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran atas Pasal 5 dalam jasa angkutan udara.

Ketujuh maskapai tersebut, yakni PT Garuda Indonesia (Terlapor I); PT Citilink Indonesia (Terlapor II); PT Sriwijaya Air (Terlapor III); PT NAM Air (Terlapor IV); PT Batik Air (Terlapor V); PT Lion Mentari (Terlapor VI); dan PT Wings Abadi (Terlapor VII).

“Untuk itu KPPU menjatuhkan sanksi berupa perintah kepada para Terlapor untuk melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU setiap kebijakan mereka yang akan berpengaruh terhadap peta persaingan usaha, harga tiket yang dibayar oleh konsumen, dan masyarakat sebelum kebijakan tersebut dilakukan,” demikian bunyi keterangan resmi yang dikeluarkan KPPU Selasa (23/6/2020).

Baca juga: Harga Tiket Pesawat Akan Dinaikkan, Bagaimana Dampaknya?

Dalam proses penegakan hukum yang dilaksanakan, KPPU menilai bahwa struktur pasar dalam industri angkutan udara niaga berjadwal adalah oligopoli ketat (tight oligopoly).

Hal ini mengingat bahwa kegiatan usaha angkutan udara niaga berjadwal di Indonesia terbagi dalam tiga grup, yaitu grup Garuda (Terlapor I dan Terlapor II), grup Sriwijaya (Terlapor III dan Terlapor IV), dan grup Lion (Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII).

Sehingga seluruh Terlapor dalam perkara ini menguasai lebih dari 95 persen pangsa pasar.

Selain itu juga terdapat hambatan masuk yang tinggi dari sisi modal dan regulasi yang mengakibatkan jumlah pelaku usaha sedikit dalam industri penerbangan.

Persaingan harga di industri tersebut diatur melalui peraturan pemerintah melalui batasan tertinggi dan terendah dari penetapan tarif atau harga penumpang pelayanan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri. Sehingga masih terdapat ruang persaingan harga diantara rentang batasan tersebut.

Berdasarkan persidangan, Majelis Komisi menilai bahwa telah terdapat concerted action atau parallelism para Terlapor, sehingga telah terjadi kesepakatan antar para pelaku usaha (meeting of minds) dalam bentuk kesepakatan untuk meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon, dan kesepakatan meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar.

Baca juga: Pemerintah: Maskapai Silakan Kalau Mau Naikkan Harga Tiket, tetapi...

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Turun Rp 5.000, Ini Rincian Harga Emas Antam Terbaru 0,5 Kg hingga 1 Kg

Turun Rp 5.000, Ini Rincian Harga Emas Antam Terbaru 0,5 Kg hingga 1 Kg

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] 'Ilfeel' saat Kencan Pertama, Lanjut atau Tidak?

[KURASI KOMPASIANA] "Ilfeel" saat Kencan Pertama, Lanjut atau Tidak?

Rilis
PT Vale Indonesia Buka Lowongan Kerja, Ini Posisi dan Syaratnya

PT Vale Indonesia Buka Lowongan Kerja, Ini Posisi dan Syaratnya

Whats New
Mau Tukar Dollar AS? Cek Dulu Kurs Rupiah di 5 Bank

Mau Tukar Dollar AS? Cek Dulu Kurs Rupiah di 5 Bank

Whats New
Cegah Anak Beli Rokok, Visual Rokok di Ritel Modern Akan Dibatasi

Cegah Anak Beli Rokok, Visual Rokok di Ritel Modern Akan Dibatasi

Whats New
IHSG Awal Sesi Merah, Bagaimana Rupiah?

IHSG Awal Sesi Merah, Bagaimana Rupiah?

Whats New
Groundbreaking Ibu Kota Negara Baru, Sri Mulyani Gelontorkan Rp 1,7 Triliun Tahun 2021

Groundbreaking Ibu Kota Negara Baru, Sri Mulyani Gelontorkan Rp 1,7 Triliun Tahun 2021

Whats New
Sri Mulyani Bakal Tagih Dana BLBI ke 22 Obligor, Totalnya Rp 110 Triliun

Sri Mulyani Bakal Tagih Dana BLBI ke 22 Obligor, Totalnya Rp 110 Triliun

Whats New
Bangun RJIT di Denpasar Utara, Kementan Dukung Peningkatan Produktivitas Petani

Bangun RJIT di Denpasar Utara, Kementan Dukung Peningkatan Produktivitas Petani

Rilis
Percepat Digitalisasi di Indonesia, Telkom Resmikan Sumsel Modern Broadband Province

Percepat Digitalisasi di Indonesia, Telkom Resmikan Sumsel Modern Broadband Province

Rilis
Agar THR Tidak Cepat Habis, Simak Tips Atur Keuangan Saat Ramadhan dan Lebaran

Agar THR Tidak Cepat Habis, Simak Tips Atur Keuangan Saat Ramadhan dan Lebaran

Whats New
Rincian Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian Terbaru

Rincian Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian Terbaru

Spend Smart
Belanja Ramadhan dan Lebaran Anti Boros, Cek Promo di 6 Marketplace Ini

Belanja Ramadhan dan Lebaran Anti Boros, Cek Promo di 6 Marketplace Ini

Spend Smart
LPS Buka Opsi Bebaskan Premi Penjaminan Perbankan, ini Syaratnya

LPS Buka Opsi Bebaskan Premi Penjaminan Perbankan, ini Syaratnya

Whats New
IHSG Bakal Lanjutkan Penguatan, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Bakal Lanjutkan Penguatan, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X