7 Instansi Pemerintah Paling Kaya dari Kepemilikan Aset

Kompas.com - 11/07/2020, 09:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan lewat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mencatat total aset negara saat ini mencapai Rp 10.467,5 triliun. Jumlah tersebut meningkat 65 persen dari nilai tahun sebelumnya yang besarannya Rp 6.325 triliun.

Dalam keterangan resminya, Kementerian Keuangan juga merilis daftar 7 instansi pemerintah dengan jumlah aset terbesar dari seluruh 86 kementerian/lembaga yang ada di Indonesia.

Kesepuluh kementerian tersebut menguasai hampir 90 persen barang milik negara (BMN) di Indonesia yang masuk dalam daftar aset negara di DJKN.

Berikut daftar 7 instansi pemerintah paling kaya dari kepemilikan aset:

Baca juga: Aset Negara Naik 65 Persen Jadi Rp 10.457,5 Triliun

1. Kementerian Pertahanan (Kemenhan)

Kementerian yang dipimpin Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto ini memiliki aset yang totalnya mencapai Rp 1.645,56 triliun, atau tertinggi di antara seluruh kementerian/lembaga.

Nilai aset negara yang dikelola Kemenhan tersebut melebihi aset Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang hampir setiap tahun rutin selalu nangkring di peringkat pertama.

2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Kementerian PUPR hampir biasanya jadi peringkat nomor 1 satu sebagai lembaga negara pengelola aset negara terbesar. Namun tahun ini, urutannya disalip Kemenhan.

Meski begitu, aset yang diatasnamakan Kementerian PUPR masih tetap tinggi, yakni mencapai Rp 1.546,61 triliun. Jumlah tersebut memiliki porsi 26,3 persen dari seluruh aset pemerintah.

Baca juga: Membandingkan Total Utang Pemerintah Vs Aset Negara

Halaman:


Video Pilihan

Sumber Kompas.com
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kode Bank BNI dan Cara Transfer Antarbank di ATM dengan Mudah

Kode Bank BNI dan Cara Transfer Antarbank di ATM dengan Mudah

Spend Smart
Cara Top Up DANA lewat ATM BRI dan BRImo dengan Mudah

Cara Top Up DANA lewat ATM BRI dan BRImo dengan Mudah

Spend Smart
Cara Top Up Gopay Lewat m-Banking BCA hingga OneKlik Secara Mudah

Cara Top Up Gopay Lewat m-Banking BCA hingga OneKlik Secara Mudah

Spend Smart
Inilah 5 Sekolah Termahal di Indonesia, SPP-nya Hingga Ratusan Juta

Inilah 5 Sekolah Termahal di Indonesia, SPP-nya Hingga Ratusan Juta

Spend Smart
Bos Krakatau Steel Pimpin Asosiasi Industri Besi-Baja se-Asia Tenggara

Bos Krakatau Steel Pimpin Asosiasi Industri Besi-Baja se-Asia Tenggara

Rilis
Luncurkan Livin' Investasi, Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Bisnis Wealth Management

Luncurkan Livin' Investasi, Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Bisnis Wealth Management

Whats New
Jobseeker, Simak 10 Tips Ikut Job Fair Agar Sukses Dapat Pekerjaan

Jobseeker, Simak 10 Tips Ikut Job Fair Agar Sukses Dapat Pekerjaan

Work Smart
Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

Whats New
UMKM Ingin Menjual Produk ke Pemerintah? Ini Daftar E-Katalog LKPP

UMKM Ingin Menjual Produk ke Pemerintah? Ini Daftar E-Katalog LKPP

Smartpreneur
Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Whats New
Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Whats New
Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Whats New
Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Whats New
Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Whats New
Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.