KILAS

Kementan Dukung Penuh Upaya Pemkot Salatiga Cegah Alih Fungsi Lahan Pertanian

Kompas.com - 16/07/2020, 13:59 WIB
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam suatu kesempatan Dok. KementanMenteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam suatu kesempatan

KOMPAS.comKementerian Pertanian mendukung penuh upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian.

“Alih fungsi lahan adalah ancaman serius buat sektor pertanian,” kata Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dalam keterangan tertulis, Kamis (16/7/2020).

Pihaknya pun mendukung sikap pemerintah daerah (Pemda) yang bersikap tegas dalam mencegah alih fungsi lahan pertanian.

“Kami tidak ingin ada lahan pertanian terganggu. Kementan ingin produktivitas pertanian meningkat, sehingga kita bisa mandiri pangan,” sambung Mentan.

Baca juga: Maksimalkan Hasil Pertanian, Mentan Minta Petani Tinggalkan Cara Lama

Pemkot Salatiga sendiri melakukan upaya tersebut dengan menetapkan kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Menurut Wakil Wali Kota Salatiga Muhammad Harris, keputusan itu diambil agar Kota Salatiga bisa mencegah alih fungsi lahan pertanian dan menjaga keasrian lingkungan.

Dengan RTRW, tak hanya lahan pertanian yang terjaga, melainkan juga lahan hijau. Menurut Harris, jika lahan hijau dijaha tetap 30 persen, Kota Salatiga akan makin asri, nyaman, dan bebas polusi.

"Alih fungsi lahan di Salatiga itu relatif kecil. Praktis kalau ada alih fungsi lahan, misalnya untuk perumahan, itu bukan di lahan hijau, tetapi di lahan yang kering atau kuning-kuning," kata dia.

Baca juga: Jubir Menhan: Lumbung Pangan Nasional Bukan Program Cetak Sawah

Perlindungan lahan pertanian di Salatiga, lanjut Harris, tercantum dalam Perda No 9 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang bagian wilayah perencanaan (BWP) Pk, I, II, III, dan IV Kota Salatiga Tahun 2017-2030.

Selain itu, Pemkot Salatiga juga akan mendorong perluasan sawah dengan sistem zonasi. Diharapkan, produksi padi dan tanaman pangan lain makin meningkat, sehingga bisa mencukupi kebutuhan masyarakat.

Dukungan terhadap upaya Pemkot Salatiga tersebut juga datang dari Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy.

“Pemda dapat berperan aktif dalam mencegah alih fungsi lahan, lantaran telah ada regulasi yang mengaturnya, yakni Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Penerapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di daerah,” kata dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X