Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada bulan Maret 2020, terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 1,63 juta orang dibandingkan periode September 2019. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin RI saat ini tercatat sebanyak 26,42 juta orang.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menjelaskan dari sisi jumlah, sebagian besar penduduk miskin masih berada di Pulau Jawa dengan jumlah 14,05 juta orang.
Sedangkan jumlah penduduk miskin terendah ada di Pulau Kalimantan sebanyak 969.640.
Selengkapnya, silakan baca di sini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masih enggan memberikan komentar terkait pencairan gaji ke-13. Padahal biasanya, gaji ke-13 untuk PNS, anggota TNI, dan Polri cair di pertengahan tahun atau memasuki tahun ajaran baru sekolah.
Namun hingga kini, pemerintah belum memberikan kejelasan mengenai pencairan gaji ke-13.
"Nanti aja yah," ujar Sri Mulyani usai melakukan rapat dengan Badan Anggaran DPR RI, Rabu (15/7/2020).
Selengkapnya, silakan klik di sini.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), M Zulficar Mochtar memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Surat pengunduran diri itu diberikan Zulficar kepada Menteri KKP Edhy Prabowo sejak Selasa, (14/7/2020).
Kepala Biro Humas & KLN KKP, Agung Tri Prasetyo mengatakan, pengunduran diri Zulficar merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Selengkapnya, silakan baca di sini.
PT PLN (Persero) menggelar promo diskon harga tambah daya, dalam rangka memperingati hari kemerdekaan RI ke-75.
Dengan adanya promo ini, pelanggan hanya perlu membayar Rp 170.845 untuk tambah daya, dari semula mencapai Rp 4,8 juta.
Direktur Niaga dan Manajemen PLN, Bob Saril mengatakan, diskon tersebut hanya diberikan kepada pelanggan golongan tarif rumah tangga rendah, mulai dari daya 450 VA hingga 4.400 VA.
Selengkapnya, baca di sini.
Belakangan, isu pengembalian otoritas pengawasan perbankan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke Bank Indonesia (BI) kembali berhembus.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum melakukan pembahasan bahkan belum menerima informasi mengenai hal tersebut.
Namun demikian, pihaknya mengatakan saat ini pemerintah dengan DPR RI tengah dalam proses pembahasan mengenai arsitektur pengawasan keuangan dan moneter.
Selengkapnya, silakan baca di sini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.