Membayar Pajak , Benci Tapi Rindu

Kompas.com - 17/07/2020, 17:29 WIB
Pajak. ThinkstockPajak.

Bagaimana kebidupan kita tanpa adanya pajak? Gambaran kehidupan paling nyata adalah layaknya kita hidup dalam keadaan lockdown saat pandemi.

Kita tidak bisa pergi kemana-mana. Bukan lockdown disebabkan pandemi, tapi karena tidak bisa keluar rumah yang disebabkan tidak tersedianya fasilitas umum seperti jalan raya, taman, lampu jalan, perangkat lalu lintas dan fasilitas umum lainnya.

Belum lagi faktor keamanan yang tidak menentu. Barangkali tanpa pajak, hanya orang kaya yang bisa keluar rumah karena mampu membayar untuk penggunaan jalan, membayar petugas keamanan dan fasilitas lainnya.

Semua fasilitas umum yang selama ini kita nikmati dan tidak banyak kita sadari tersebut dibangun negara dari pajak yang dibayarkan masyarakat.

Baca juga: Lewat Digitalisasi, Aplikasi Ini Bantu Masyarakat Sadar Pajak

Bagi sebagian orang, mendengar kata “pajak” mungkin langsung terbayang uang hasil jerih payah dari berusaha atau bekerja yang harus disetorkan ke negara.

Terbayang harga yang lebih mahal karena adanya pajak yang harus dibayarkan pada barang tertentu. Atau ada juga yang terbayang adanya perubahan dalam pelayanan publik yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Setiap warga negara pasti punya pengalaman yang berbeda mengenai persepsi kata pajak.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Benci Tapi Rindu

Terlepas dari semua rasa yang ada, para pendiri bangsa ini sudah menyadari tentang pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan.

Bahkan tanggal 14 Juli 1945, pada saat Badan penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) membuat Rancangan Undang-Undang Dasar negara Indonesia, kata “pajak” dituangkan dalam Rancangan UUD Kedua, Bab VII Hal Keuangan pada Pasal 23 butir kedua yaitu: “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang.”

Berdasarkan peristiwa penting tersebut, sejak tahun 2017, Direktorat Jenderal Pajak mencanangkan tanggal 14 Juli sebagai Hari Pajak.

Menyimak perjalanan dari waktu ke waktu, pajak sebagai bagian dari penerimaan negara seperti layaknya judul sebuah lagu; Benci Tapi Rindu.

Secara naluri, tentu tidak ada seorangpun yang mau penghasilannya dipotong atau dipungut pajak. Atau kalau membeli barang tertentu, tidak rela bila dikenakan Pajak Pertambahan Nilai yang akan menambah harga yang akan dibayarkan. Dia dibenci banyak orang.

Di sisi lain, dia dirindukan karena proporsi perpajakan dalam pendapatan negara adalah bagian yang terbesar selama tiga dekade terakhir. Bayangkan utang negara yang selama ini dianggap sangat besar, secara kasat mata akan semakin besar bila selama ini tidak ada penerimaan negara dari pajak.

 

Baca juga: Semut: Kolaborasi, Pajak, dan Tauladan Manusia

Ketika belanja negara tidak bisa dibayar dari penerimaan negara, maka akan terjadi defisit yang kemudian dibiayai melalui pembiayaan/utang. Pajak menjadi andalan utama pemerintah dalam mengelola keuangan negara di APBN.

Namun bila dilihat dari tingkat kepatuhan Wajib Pajak, dapat dikatakan kepatuhannya masih rendah. Menurut pernyataan Menteri Keuangan kepada media pada 10 Juli 2020, realisasi penerimaan pajak hingga akhir juni 2020 tercatat senilai Rp 531,7 triliun. Angka ini baru mencapai atau 44,4 persen, terhadap target sebesar Rp 1.198,8 triliun dari APBN 2020 sesuai Perpres 72 tahun 2020.

Belum Optimal

Terlihat bahwa walaupun target penerimaan pajak sudah diturunkan karena adanya pandemic, namun pajak yang dibayarkan masyarakat masih belum optimal. Begitu pula dari kepatuhan pelaporan pajak.

Berdasarkan data yang ada, dari total 46 juta Wajib Pajak (WP) yang terdaftar, terdapat 19 juta WP yang wajib menyampaikan SPT tahunan. Namun pada tahun 2020 ini yang menyampaikan SPT Tahunan hanya 11,47 juta WP atau 60,36 persen.

Tingkat kepatuhan ini bahkan menurun dari tahun sebelumnya yang 73,06 persen. Padahal ini barulah dari kepatuhan formal, belum dari sisi materinya. Bisa saja dari WP yang menyampaikan SPT Tahunan, menghitung pajaknya tidak benar atau membayar pajaknya tidak benar. Untuk itu diperlukan pengujian kepatuhan dari pelaporan yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Untuk menguji kepatuhan data Wajib Pajak tersebut, Ditjen Pajak sebagai pengelola penerimaan negara dari sektor perpajakan tidak bisa bekerja sendiri. Kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak sangat diperlukan. Misalnya saja dengan Kemendagri untuk data kependudukan, dengan Kepolisian RI untuk data pemilik kendaraan, dengan PLN untuk data penggunaan listrik WP dan lain sebagainya.

Selain pengawasan kepada WP, Ditjen Pajak juga perlu terus menerus melakukan edukasi dan penyuluhan mengenai perpajakan. Ini juga memerlukan pihak ketiga dalam pelaksanaannya.

Dengan jumlah pegawai sekitar 45.000pegawai, adalah sangat sulit untuk dapat menyentuh seluruh WP yang jumlahnya 46 juta.

Perlu Kerja Sama

 

Untuk itu, perlu dilakukan kerja sama dengan asosiasi, komunitas, perkumpulan, konsultan pajak dan berbagai kumpulan lainnya yang dapat menjadi mkitra kerja dalam melakukan edukasi.

Semua usaha untuk mengumpulkan penerimaan pajak perlu dilakukan dengan gotong royong. Baik gotong royong dalam membayar pajak untuk kepentingan bangsa, juga gotong royong untuk membantu negara dalam mengelola data dan gotong royong untuk mengedukasi Wajib Pajak. Hal ini, sesuai dengan tema Hari Pajak pada tahun 2020 ini: “Bangkit Bersama Pajak

Dengan Semangat Gotong Royong”. Menghadapi kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian akibat pandemi Covid-19, semangat gotong royong perlu dibangun agar kita semua terhindar dari resesi ekonomi.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] BPK Minta BP Jamsostek Lepas Sejumlah Saham | Cara Cek NIK KTP Secara Online

[POPULER MONEY] BPK Minta BP Jamsostek Lepas Sejumlah Saham | Cara Cek NIK KTP Secara Online

Whats New
Pelni Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Perkapalan, Ini Cara Daftarnya

Pelni Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Perkapalan, Ini Cara Daftarnya

Whats New
Fitur Biometrik Dikembangkan, Buka Rekening di BSI Mobile Tak Sampai 5 Menit

Fitur Biometrik Dikembangkan, Buka Rekening di BSI Mobile Tak Sampai 5 Menit

Rilis
Dalam Forum G20-LEMM, Sekjen Kemenaker Paparkan 4 Komitmen RI Terkait Isu Ketenagakerjaan

Dalam Forum G20-LEMM, Sekjen Kemenaker Paparkan 4 Komitmen RI Terkait Isu Ketenagakerjaan

Rilis
Kerap Dicatut, KSEI Tegaskan Tak Pernah Tawarkan Investasi

Kerap Dicatut, KSEI Tegaskan Tak Pernah Tawarkan Investasi

Whats New
13 Sektor Industri Minta Jatah Gas Subsidi

13 Sektor Industri Minta Jatah Gas Subsidi

Whats New
RUU Perlindungan Data Pribadi dan Monetisasi Jejak Digital Pengguna

RUU Perlindungan Data Pribadi dan Monetisasi Jejak Digital Pengguna

Whats New
Asrama Haji Pondok Gede Disulap Jadi Lokasi Perawatan Pasien Covid-19

Asrama Haji Pondok Gede Disulap Jadi Lokasi Perawatan Pasien Covid-19

Whats New
Sandiaga Uno Minta Pembangunan Borobudur Highland Dipercepat

Sandiaga Uno Minta Pembangunan Borobudur Highland Dipercepat

Whats New
Menko Luhut Sebut Pemerintah akan Terus Dukung Proyek Investasi Kawasan IWIP

Menko Luhut Sebut Pemerintah akan Terus Dukung Proyek Investasi Kawasan IWIP

Rilis
Akan Segera Meluncur, Ini Nama Bank Digital Keluaran BCA

Akan Segera Meluncur, Ini Nama Bank Digital Keluaran BCA

Whats New
Kemenperin: Tidak Ada Kelangkaan Tabung Oksigen

Kemenperin: Tidak Ada Kelangkaan Tabung Oksigen

Whats New
Tak Mampu Digaji, 637 Guru di Daerah TIdak Diusulkan untuk Penetapan NIK PPPK

Tak Mampu Digaji, 637 Guru di Daerah TIdak Diusulkan untuk Penetapan NIK PPPK

Whats New
Kasus Covid-19 Melonjak, Penjualan Sepeda Motor Diprediksi Bakal Kena Imbas

Kasus Covid-19 Melonjak, Penjualan Sepeda Motor Diprediksi Bakal Kena Imbas

Whats New
Berapa Biaya yang Dibutuhkan Pemerintah Jika Jakarta Lockdown?

Berapa Biaya yang Dibutuhkan Pemerintah Jika Jakarta Lockdown?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X