Tidak Terima Disebut Tak Mengerti Korporasi, Ini Respon Adian Napitupulu

Kompas.com - 25/07/2020, 21:07 WIB
Aktivis mahasiswa di era reformasi yang kini menjadi politisi PDI-P, Adian Yunus Yusak Napitupulu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/5/2016)  KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRAAktivis mahasiswa di era reformasi yang kini menjadi politisi PDI-P, Adian Yunus Yusak Napitupulu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/5/2016)

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI-P, Adian Napitupulu menjawab tudingan yang menyebutnya tak paham budaya korporasi terutama di perusahaan negara. Pernyataannya tersebut terkait polemik komisaris BUMN.

" Arya Sinulingga selaku Staf Khusus Menteri BUMN menyatakan bahwa saya, Adian Napitupulu, tidak mengerti tentang korporasi. Selanjutnya, Arya katakan bahwa dalam budaya korporasi tidak pernah ada lowongan Direksi dan Komisaris yang dipublikasikan terbuka," kata Adian dalam keterangannya, Sabtu (25/7/2020).

Menurut Adian, sudah wajar jika proses seleksi perusahaan negara haruslah melalui proses yang terbuka, yang artinya rangkaian rekrutmennya diumumkan ke publik, terlepas jika itu kandidatnya berasal dari parpol pendukung pemerintah.

Mantan aktivis 1998 ini juga menyinggung soal pernyataan Arya Sinulingga terkait perlunya transparansi dalam pembukaan lowongan komisaris BUMN yang diumumkan ke publik yang dinilai tak lazim.

Baca juga: Erick Thohir Buka Suara Soal Adanya Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Kata Adian, pembukaan lowongan bagi jabatan direksi dan komisaris sebuah perusahaan sudah lazim terjadi. Misalnya, lowongan yang dibuka oleh Perusda Pasar Surya, PT Patralog, PT Bank Jatim dan PT Jateng Petro Energi.

“Dari contoh di atas maka pernyataan bahwa tidak pernah ada lowongan direksi atau komisaris corporate yang di umumkan terbuka tentu sebuah kesalahan besar atau sok tahu yang sangat akut,” ujar Adian.

Diungkapkan Adian, masih banyak perusahaan lain non-swasta yang menerapkan keterbukaan dalam seleksi jabatan komisaris.

Selain itu, lanjut dia, pejabat komisaris BUMN adalah jabatan publik. Karena BUMN tak lain adalah aset negara yang pengelolaannya haruslah transparan. 

Baca juga: Kata Ahli Hukum UI soal Polemik Pejabat Negara Jadi Komisaris BUMN

"Pernyataan kedua dari stafsus BUMN yang saya anggap juga sebagai pernyataan menteri atau setidaknya sesuai arahan menteri, adalah bahwa direksi dan komisaris BUMN itu bukan pejabat publik. Nah menurut saya itu adalah pernyataan yang tidak berlandaskan pengetahuan, tapi nafsu bicara saja," kata dia lagi.

Sebelumnya diberitakan, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyebut pernyataan Adian Napitupulu membuktikan bahwa sebenarnya politikus PDI-P tersebut tidak mengerti budaya yang ada di korporasi.

Halaman:


Sumber Kompas.com
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X