BPH Migas Ungkap Kendala Penyaluran BBM Bersubsidi Bagi Nelayan

Kompas.com - 27/07/2020, 20:28 WIB
Kapal-kapal nelayan yang biasa mangkal di TPI Campurejo, Kecamatan Panceng, Gresik. KOMPAS.COM/HAMZAH ARFAHKapal-kapal nelayan yang biasa mangkal di TPI Campurejo, Kecamatan Panceng, Gresik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Subdirektorat Pengaturan BBM Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) I Ketut Gede Aryawan mengungkapkan kendala penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi kepada nelayan.

Salah satunya terkait Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih ragu menerbitkan surat rekomendasi kepada nelayan untuk mendapatkan jatah BBM tertentu (JBT).

Hal ini disinggung ketika perwakilan para nelayan ingin mengetahui seberapa banyak nelayan yang mendapatkan jatah dari BBM subsidi sebanyak 1,9 juta kilo liter.

Baca juga: Penyederhanaan BBM Bisa Picu Kenaikan Biaya Logistik dan Transportasi?

"Sebagai informasi, masih ada daerah-daerah yang OPDnya takut mengeluarkan surat rekomendasi untuk nelayan ada di daerahnya. Karena apa? Pertama takut terkait dengan pihak berwenang yang sering kami temui di lapangan. Alasannya, kami tidak tahu apakah orang (yang minta BBM) benar-benar nelayan," katanya dalam diskusi virtual, Senin (27/7/2020).

Namun, ia menegaskan, bahwa nelayan bisa mendapatkan BBM subsidi asal menunjukkan surat rekomendasi dari OPD dengan jatah 30 gross tonnage (GT) per nelayan.

"Terkait dengan konsumsi 1,9 juta kilo liter yang kami berikan kuotanya (kepada nelayan) itu sebenarnya, sejak tahun 2018 usulan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Seluruh kapal-kapal sampai dengan 30 GT menurut KKP sudah diusulkan dan diberikan kuota BBM yaitu JBT minyak solar," jelas Ketut.

Selain itu, Ketut juga membeberkan kejanggalan yang dihadapi oleh BPH Migas ketika ada permintaan dari KKP untuk menambah kuota BBM subsidi dengan alasan konsumsi akan BBM meningkat.

Setelah ditelusuri oleh BPH Migas tidak sesuai dengan permohonan yang diajukan KKP kepada mereka.

"Kami informasikan, kami pernah mendapatkan surat dari KKP di tahun ini bahwa konsumsinya cukup tinggi. Nah, bagaimana bisa percaya konsumsi itu cukup tinggi sementara realisasi yang kami dapatkan di lapangan itu 500.000 kilo liter, bahkan tidak sampai," ucapnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X