Jadi Sumber Polemik Riau dan Sumbar, Apa Itu Pajak Air Permukaan?

Kompas.com - 03/08/2020, 21:21 WIB
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno -Gubernur Sumbar Irwan Prayitno

JAKARTA, KOMPAS.com - Sumber air di Pembangkit Listrik Tenaga Air atau PLTA Koto Panjang belakangan ini tengah jadi polemik. Ini setelah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) memprotes pendapatan dari pajak air permukaan (PAP) Bendungan Koto Panjang seluruhnya diberikan ke Provinsi Riau.

Polemik dua provinsi ini bermula ketika Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri mengeluarkan surat nomor 973/2164/KEUDA tanggal 5 Mei 2020 tentang Penyelesaian Pajak Air Permukaan PLTA Koto Panjang.

Menurut surat tersebut, seluruh pajak PAP masuk ke kas Riau. Padahal sebelumnya, PAP dari PT PLN (Persero) sebesar Rp 3,4 miliar dibagi dua antara Riau dan Sumatera Barat. 

Sebagai informasi, PLTA Koto Panjang berada di wilayah Bangkinang yang masuk Kabupaten Kampar Riau. Namun sumber airnya berasal dari daerah hulu di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumbar. PLTA ini memiliki kapasitas pembangkit sebesar 3 x 28 MW.

Lalu apa sebenarnya pajak air permukaan atau PAP?

Baca juga: Ini Perbedaan antara UMR, UMK, dan UMP

Dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan, Senin (3/8/2020), pajak air permukaan adalah pajak pengambilan atau pemanfaatan air permukaan.

Air dalam konteks PAP yakni air yang berada di permukaan tanah dan tidak termasuk air laut. PAP merupakan salah satu pajak daerah yang jadi wewenang pemerintah provinsi.

Pintu air PLTA Koto Panjang dibuka pada awal November 2018 lalu.KOMPAS.com/IDON TANJUNG Pintu air PLTA Koto Panjang dibuka pada awal November 2018 lalu.

Untuk pemungutannya, PAP telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak PAP dikenakan bagi pribadi atau badan usaha yang mengambil atau memanfaatkan air permukaan. PAP tidak dikenakan untuk air permukaan yang dimanfaatkan untuk irigasi pertanian dan perikanan rakyat dan kebutuhan rumah tangga.

Baca juga: 10 Daerah dengan UMK Tertinggi di Indonesia

Air permukaan yang bisa dikenakan pajak air permukaan seperti pemanfaatan air permukaan untuk pembangkit listrik, wisata air, air baku perusahaan air minum, dan kegiatan komersial lainnya.

Sementara besaran pajak PAP yang dibayarkan ditetapkan oleh peraturan daerah lewat perhitungan nilai perolehan air permukaan (NPAP) yang meliputi jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pemanfaatan air, volume air yang dipakai, kualitas air, luas area pemanfaatan air, dan tingkat kerusakan akibat pengambilan air dari sumbernya.

Berdasarkan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), besaran tarif pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen. Beberapa provinsi di Indonesia menggunakan tarif tertinggi untuk pajak PAP.

Sumbar protes

Sebelumnya, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno melayangkan protes atas dana dari PAP yang seluruhnya masuk ke kas Riau.

"Surat ke Kemendagri sudah kita proses dengan melampirkan semua dokumen pendukung, sehingga PAP tidak hanya Riau yang mendapatkannya, tetapi juga kita Sumbar," kata Irwan dalam keterangannya.

Halaman:


Sumber kompas.com
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[KURASI KOMPASIANA] 'Ilfeel' saat Kencan Pertama, Lanjut atau Tidak?

[KURASI KOMPASIANA] "Ilfeel" saat Kencan Pertama, Lanjut atau Tidak?

Rilis
PT Vale Indonesia Buka Lowongan Kerja, Ini Posisi dan Syaratnya

PT Vale Indonesia Buka Lowongan Kerja, Ini Posisi dan Syaratnya

Whats New
Mau Tukar Dollar AS? Cek Dulu Kurs Rupiah di 5 Bank

Mau Tukar Dollar AS? Cek Dulu Kurs Rupiah di 5 Bank

Whats New
Cegah Anak Beli Rokok, Visual Rokok di Ritel Modern Akan Dibatasi

Cegah Anak Beli Rokok, Visual Rokok di Ritel Modern Akan Dibatasi

Whats New
IHSG Awal Sesi Merah, Bagaimana Rupiah?

IHSG Awal Sesi Merah, Bagaimana Rupiah?

Whats New
Groundbreaking Ibu Kota Negara Baru, Sri Mulyani Gelontorkan Rp 1,7 Triliun Tahun 2021

Groundbreaking Ibu Kota Negara Baru, Sri Mulyani Gelontorkan Rp 1,7 Triliun Tahun 2021

Whats New
Sri Mulyani Bakal Tagih Dana BLBI ke 22 Obligor, Totalnya Rp 110 Triliun

Sri Mulyani Bakal Tagih Dana BLBI ke 22 Obligor, Totalnya Rp 110 Triliun

Whats New
Bangun RJIT di Denpasar Utara, Kementan Dukung Peningkatan Produktivitas Petani

Bangun RJIT di Denpasar Utara, Kementan Dukung Peningkatan Produktivitas Petani

Rilis
Percepat Digitalisasi di Indonesia, Telkom Resmikan Sumsel Modern Broadband Province

Percepat Digitalisasi di Indonesia, Telkom Resmikan Sumsel Modern Broadband Province

Rilis
Agar THR Tidak Cepat Habis, Simak Tips Atur Keuangan Saat Ramadhan dan Lebaran

Agar THR Tidak Cepat Habis, Simak Tips Atur Keuangan Saat Ramadhan dan Lebaran

Whats New
Rincian Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian Terbaru

Rincian Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian Terbaru

Spend Smart
Belanja Ramadhan dan Lebaran Anti Boros, Cek Promo di 6 Marketplace Ini

Belanja Ramadhan dan Lebaran Anti Boros, Cek Promo di 6 Marketplace Ini

Spend Smart
LPS Buka Opsi Bebaskan Premi Penjaminan Perbankan, ini Syaratnya

LPS Buka Opsi Bebaskan Premi Penjaminan Perbankan, ini Syaratnya

Whats New
IHSG Bakal Lanjutkan Penguatan, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Bakal Lanjutkan Penguatan, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
[TREN SOSBUD KOMPASIANA] Setop Pernikahan di Bawah Umur | Uniknya Kulkas jadi Perpustakaan | 'Community Pantry' di Filipina

[TREN SOSBUD KOMPASIANA] Setop Pernikahan di Bawah Umur | Uniknya Kulkas jadi Perpustakaan | "Community Pantry" di Filipina

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X