Subsidi Gaji, Menaker: Pekerja Tidak Harus Buka Rekening di Bank BUMN

Kompas.com - 31/08/2020, 09:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan para pekerja penerima bantuan subsidi upah/gaji dari pemerintah yang menggunakan rekening bank swasta tetap akan mendapatkan haknya. Meski memang memerlukan waktu dan tidak secepat pemegang rekening bank-bank milik pemerintah (Himbara).

"Mungkin teman-teman menggunakan bank swasta ada waktu, tapi kalau bank pemerintah relatif bisa ditransfer saat itu," ujarnya kepada Kompas.com, Minggu (30/8/2020).

Dia menyebutkan, rata-rata pekerja penerima bantuan subsidi gaji memang menggunakan rekening bank-bank BUMN.

"Yang saya lihat memang 60:40, 60 persen itu bank pemerintah, 40 persen itu bank-bank swasta," ucapnya.

Baca juga: Subsidi Gaji Belum Masuk Rekening, Apa yang Perlu Dilakukan?

Menaker juga mendorong kepada pekerja dan juga pemberi kerja agar segera melaporkan nomor rekening calon penerima bantuan subsidi gaji sebelum tenggat waktu yang diberikan oleh BP Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan) berakhir pada hari ini (31/8/2020).

Ida menekankan, pekerja tidak perlu membuka rekening bank pemerintah atau beralih ke bank Himbara tersebut hanya untuk mendapatkan subsidi gaji.  Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 14 Tahun 2020 tidak menyebut spesifikasi rekening yang digunakan.

"Bank pemerintah sebagai penyalur, tapi program penerimanya tidak harus bank pemerintah. Jadi teman-teman silahan menyerahkan tidak harus bank pemerintah, tetapi harus aktif," ujarnya.

"Bank pemerintah hanya menyalurkan saja. Selanjutnya ditransfer sesuai nomor rekeningnya teman-teman pekerja," lanjut dia.

Baca juga: UMKM Masih Bisa Mendaftar untuk Dapat BLT Rp 2,4 Juta, Ini Caranya

Selain itu, dia juga ingin menambah jumlah target penyaluran subsidi gaji yang awalnya (batch pertama) 2,5 juta pekerja, menjadi 3 juta orang untuk tahap penyaluran kedua.

"Kemarin 2,5 juta diberikan datanya oleh BPJS Ketenagakerjaan. Minggu ini, Senin kami akan meminta tidak 2,5 juta tapi 3 juta untuk kami proses selanjutnya. Jadi mudah-mudahan kami naikkan dari 2,5 juta, jadi 3 juta untuk mempercepat penyaluran," katanya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

SKK Migas Kumpulkan Para Pelaku Industri, Ini yang Dibahas

SKK Migas Kumpulkan Para Pelaku Industri, Ini yang Dibahas

Whats New
BPTJ Usulkan Uji Coba Pembayaran Tol MLFF Diterapkan ke Bus

BPTJ Usulkan Uji Coba Pembayaran Tol MLFF Diterapkan ke Bus

Whats New
Tren Pemulihan Ekonomi Berlanjut, Emiten dengan Fundamental Kuat Jadi Incaran Investor

Tren Pemulihan Ekonomi Berlanjut, Emiten dengan Fundamental Kuat Jadi Incaran Investor

Whats New
Ini Daftar 10 Orang Terkaya di Dunia 2022 Versi Forbes

Ini Daftar 10 Orang Terkaya di Dunia 2022 Versi Forbes

Whats New
Anggaran Subsidi Energi Ditambah, Erick Thohir: Negara Tidak Ingin Membebani Rakyat

Anggaran Subsidi Energi Ditambah, Erick Thohir: Negara Tidak Ingin Membebani Rakyat

Whats New
Sistem Pembayaran MLFF di Tol Diterapkan Penuh pada 2024

Sistem Pembayaran MLFF di Tol Diterapkan Penuh pada 2024

Whats New
Gen Z Makin Lirik Aset Kripto hingga Berani Investasi Gunakan Paylater

Gen Z Makin Lirik Aset Kripto hingga Berani Investasi Gunakan Paylater

Whats New
Menhub Ajak Swasta Manfaatkan Kendaraan Tanpa Awak

Menhub Ajak Swasta Manfaatkan Kendaraan Tanpa Awak

Whats New
Kembangkan Metaverse, Salim Group Gandeng WIR Bentuk Joint Venture

Kembangkan Metaverse, Salim Group Gandeng WIR Bentuk Joint Venture

Rilis
Simak Strategi Berinvestasi Aset Kripto Saat Market Bearish

Simak Strategi Berinvestasi Aset Kripto Saat Market Bearish

Whats New
Ini Saran Komisi IX DPR ke Pemerintah agar Nakes Honorer Dapat Beralih Status

Ini Saran Komisi IX DPR ke Pemerintah agar Nakes Honorer Dapat Beralih Status

Whats New
Dongkrak Pendapatan Negara, Defisit APBN Tahun Depan Ditekan di Bawah 3 Persen

Dongkrak Pendapatan Negara, Defisit APBN Tahun Depan Ditekan di Bawah 3 Persen

Whats New
Kebutuhan Kendaraan Kembali Meningkat, Bank Jago Kucurkan Pembiayaan ke Carsome

Kebutuhan Kendaraan Kembali Meningkat, Bank Jago Kucurkan Pembiayaan ke Carsome

Whats New
Apa Itu MLFF? Alat Bayar Tol Nirsentuh yang Bakal Gantikan e-Toll

Apa Itu MLFF? Alat Bayar Tol Nirsentuh yang Bakal Gantikan e-Toll

Whats New
Runtuhnya Kripto Tera Luna, CEO Zipmex: Investor Perlu Belajar dari Kegagalan

Runtuhnya Kripto Tera Luna, CEO Zipmex: Investor Perlu Belajar dari Kegagalan

Earn Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.