"Air Diplomacy" dan "Ban" Uni Eropa

Kompas.com - 02/09/2020, 15:01 WIB
Sunset di Bandara Ngurah Rai Shutterstock/I Gede Arya Wisnu KarsanaSunset di Bandara Ngurah Rai

PADA, memoar perang dari Jenderal Charles de Gaulle, dirumuskan tentang adanya formula dari hubungan diplomasi dengan penggunaan kekuatan senjata. Dalam menentukan kebijakan luar negeri, maka unsur angkatan perang berperan sebagai pendukung.

Dari sinilah maka kemudian muncul terminologi turunannya yang dikenal sebagai atau dengan istilah “Air Diplomacy”.

Dari beberapa definisi tentang Air Diplomacy, maka intisarinya dapat disimpulkan bahwa Air Diplomacy adalah implementasi penggunaan aset “air and space” atau National Air Power sebagai penunjang kebijakan luar negeri. Termasuk didalamnya tentu saja mengenai penerbangan sipil. (kutipan salah satu jurnal Air University).

Demikianlah sejak perang dunia kedua berakhir, maka negara-negara besar yang memiliki kekuatan udara yang canggih disadari atau tidak telah menerapkan atau mengimplementasikan Air Diplomacy dalam menjalankan kebijakan luar negerinya.

Sejak bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki yang menghentikan perang dunia ke 2, maka peranan Air Power sebuah negara menjadi sangat dominan dalam kebijakan yang berkait dalam hubungan antar negara.

Dapat dipastikan negara yang memiliki kekuatan udara yang unggul akan dengan mudah memaksakan kehendaknya, karena kebijakan luar negerinya ditopang oleh kekuatan senjata terutama senjata udara.

Contoh yang sangat menonjol adalah ketika AS menyerang dan meluluhlantakkan Saddam Hussein, walaupun tidak ada bukti kuat tentang adanya senjata pemusnah massal sebagai alasan.

Demikian pula kekuatan udara Israel yang telah menopang kokohnya eksistensi negara kecil itu di tengah negara-negara Arab yang menjadi musuhnya.

Pada tahun 2007, menyusul begitu banyak terjadi kecelakaan pesawat terbang di tanah air, maka Indonesia dimasukkan ke kelompok negara kategori 2 penilaian FAA (Federal Aviation Administration) otoritas penerbangan Amerika Serikat yang sangat berpengaruh dalam manajemen penerbangan sipil global.

Penyebabnya adalah mengacu kepada lebih dari 120 temuan audit ICAO (International Civil Aviation Organization) yang menyatakan Indonesia tidak memenuhi persyaratan International Civil Aviation Safety Regulation.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X