Anggota DPR Pertanyakan Rencana Penghapusan Premium dan Pertalite

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota Komisi VII DPR RI menyoroti rencana pemerintah menghapus bahan bakar minyak (BBM) nilai oktan (Research Octane Number/ RON) 88 atau Premium dan RON 90 atau Pertalite.

Rencana yang diusung guna melaksanakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penetapan Bahan Bakar Standar Euro 4 itu disebut berpotensi memberatkan neraca impor minyak nasional.

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDIP, Dony Oekon, mempertanyakan kemampuan PT Pertamina (Persero) dalam memproduksi BBM dengan RON 91 atau lebih.

Baca juga: Pertamina Pastikan Masih Jual Premium dan Pertalite, Tapi...

Menurut dia, saat ini Pertamina masih belum mampu memproduksi BBM nilai oktan 91 ke atas dengan jumlah besar guna memenuhi kebutuhan pasar.

"Jangan sampai kita harus impor lagi, mengikuti keputusan LHK tapi kita blm siap, Pertamina belum siap dan harus impor," ujarnya, dalam gelaran Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI, Rabu (2/9/2020).

Lebih lanjut, Dony menyoroti proyek-proyek pembangunan dan pengembangan kilang Pertamina yang tidak kunjung rampung. Oleh karenanya, ia meminta pemerintah untuk menunda rencana penghapusan dua jenis bensin subsidi itu.

"Yang dulunya targetnya semua (kilang) kita sudah running di 2024, tapi sampai hari ini belum berjalan," katanya.

Senada dengan Dony, Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, Moreno Suprapto, juga mempertanyakan kemampuan Pertamina memproduksi BBM dengan nilai oktan 91 ke atas.

"Karena setahu saya produksi kilang kita mayoritas dari Premium, berarti ada pergeseran, ataupun dari pergeseran itu akan ditambah lagi diisi lagi dengan impor," ujarnya.

Merespons pernyataan-pernyataan itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengatakan, pelaksanaan Permen LHK Nomor 20 Tahun 2017 tidak akan serta merta dilaksanakan dengan menghapus Premium dan Pertalite.

Pemerintah berencana melakukan peralihan ke konsumsi BBM ramah lingkungan secara bertahap.

Langkah pertama yang akan dilakukan pemerintah adalah dengan mendorong masyarakat untuk beralih dari Premium, ke Pertalite.

Baca juga: Pemerintah akan Lakukan Peralihan dari Premium ke Pertalite secara Bertahap

"Salah satu program mengganti premium dengan Pertalite. Ini adalah untuk kurangi masalah polusi," kata Arifin.