JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran sebesar Rp 25 triliun pada tahun 2021 hingga 2024 untuk pembangunan infrastruktur teknologi infromasi dan komunikasi (TIK).
Bendahara Negara itu mengatakan, anggaran tersebut nantinya dapat digunakan agar jaringan internet dapat dibangun di seluruh Indonesia.
"Total anggaran untuk lima tahun sampai 2024 lebih dari Rp 25 triliun. Dan untuk tahun ini saja, 2021, kami tambahkan cukup tinggi," kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (2/9/2020).
Baca juga: Soal Perbandingan Anggaran PEN 2021 dengan 2020, Sri Mulyani: Itu Tidak "Apple to Apple"
"Bedanya mungkin dengan jalan tol, kelihatan fisik. Ini ada yang sebagian untuk BTS (base transceiver station), satelit, sebagian transponder di lapangan, sehingga enggak kelihatan proyeknya seperti jalan tol, tapi itu sangat penting," lanjutnya.
Sumber anggaran untuk jaringan internet tersebut, menurut Sri Mulyani, sebagian besar berasal dari APBN. Meski demikian, dirinya tidak menutup kemungkinan sumber-sumber pendanaan lain, misal berasal dari skema kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha (KPBU) serta kompensasi biaya dari para pelaku usaha yang bayar penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ke BLU Bakti Kominfo.
"Jadi kombinasi keseluruhan biaya pembangunan telekomunikasi, informasi, dan komunikasi ini akan dilakukan dengan sumber pembiayaan kombinasi dari APBN. Ada TKDD, KPBU, dan dari kompensasi biaya dari pelaku yang bayar PNBP yang sekarang dikelola BLU Bakti di bawah Kominfo," kata dia.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menuturkan, pembangunan jaringan internet menjadi sangat penting untuk meningkatkan pelayanan pemerintah dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Baca juga: BKPM: Sektor Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi Raup Investasi Terbanyak
Ditambah lagi, di tengah pandemi virus corona, banyak masyarakat yang tidak bisa beraktivitas di luar rumah, mulai dari bekerja dan belajar dari rumah. Sementara di sisi lain, infrastruktur internet di Indonesia tidak merata dan tidak mengakomodasi itu.
Harapannya, dengan pembangunan tower BTS dan satelit yang dibangun oleh pemerintah, maka pihak swasta pun memiliki ketertarikan untuk melakukan hal serupa.
"Karena semua penginnya operasional di Jawa atau DKI, kalau tidak dengan skema membayar porsi tertentu, itulah yang kemudian dipakai," ujar Sri Mulyani.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.