Profil Indira Chundra Thita, Anak Mentan yang Jadi Komisaris di Holding BUMN Pupuk

Kompas.com - 07/09/2020, 11:17 WIB
Anak Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo Indira Chunda Thita Screenshot laman resmi Petrokimia GresikAnak Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo Indira Chunda Thita

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Indira Chunda Thita jadi sorotan publik setelah ditunjuk menjadi Komisaris Independen PT Petrokimia Gresik. Indira merupakan anak dari Menteri Pertanian ( Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Sebagai informasi, Petrokimia Gresik merupakan bagian dari holding BUMN Pupuk, PT Pupuk Indonesia (Persero).

Dikutip dari laman resmi Petrokimia Gresik, Senin (7/9/2020), Indira merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin atau Unhas, Makassar, Sulawesi Selatan.

Pendidikan S2 juga diselesaikan Indira di universitas yang sama di tahun 2007. Putri sulung SYL ini menjabat sebagai komisaris di perusahaan holding BUMN pupuk itu sejak 25 Agustus 2020.

Baca juga: Motif Komisaris BUMN Rangkap Jabatan: Remunerasi hingga Politik Balas Budi

Indira juga diketahui merupakan kader Partai Nasional Demokrat atau Partai Nasdem. Dengan kata lain, Indira masih satu partai dengan ayahnya SYL.

Nama wanita kelahiran Jakarta, 17 April 1978 itu beberapa muncul dalam publikasi partai dengan slogan "Gerakan Perubahan" tersebut.

Pada tahun 2014, Indira terpilih sebagai anggota dewan yang melenggang ke Senayan dengan meraih 104.000 suara dalam Pemilu Legislatif (Pileg) mewakili Sulawesi Selatan. Dia kemudian duduk di Komisi IV DPR RI. Tugasnya meliputi bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, dan pangan.

Kementerian BUMN klaim seleksi lewat talent pool

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebut proses pemilihan komisaris dan direksi di perusahaan pelat merah dilakukan atas dasar talent pool. Artinya, penunjukan seseorang didasarkan atas kompetensi dari talenta-talenta unggul. Ini juga berlaku untuk seleksi komisaris di anak dan cucu BUMN. 

Baca juga: Jenderal TNI-Polri Rangkap Komisaris BUMN Ditinjau dari Aspek Hukum

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan, di Kementerian BUMN sendiri memiliki Deputi SDM yang khusus menyeleksi para talenta-talenta untuk ditempat di perusahaan negara.

"Kita ada Deputi SDM, mereka kelola talent pool, nanti diajukan ke masing-masing Wamen (wakil menteri). Nanti dilihat, kalau perusahaan strategis, sampai ke presiden pemilihannya seperti Pertamina, PLN, perbankan," jelas Arya beberapa waktu lalu.

Dia mengungkapkan, proses seleksi komisaris dan direksi melalui talent pool sudah dilakukan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Arya menambahkan proses seleksi jabatan penting di BUMN juga akan semakin terbuka bagi sosok dari luar lingkungan BUMN.

"Ke depannya, akan semakin terbuka dari luar, jadi kesempatan untuk dapatkan putera-puteri bangsa semakin terbuka lebar," ucapnya.

Baca juga: Kementerian BUMN: Wajar Ada Perwakilan Pemerintah di Posisi Komisaris BUMN

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pihaknya sedang mempelajari untuk memperbesar porsi talent pool sumber daya manusia di BUMN.

"Selama ini talent pool hanya 10 persen untuk bisa rekrut dari luar. Saya ingin merubah menjadi 30 persen dari luar. Supaya seru, ada persaingan sehat," kata dia.

Ia juga mengatakan dalam pemilihan direksi, pihaknya juga berkonsultasi dengan kementerian terkait yang membidangi sektor bisnis BUMN.

Misalnya, ia menjelaskan, dalam menentukan direksi BUMN Karya dirinya berkonsultasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono.

Baca juga: Erick Thohir Janji Akan Copot Komisaris BUMN yang Jarang Hadir Rapat

"Kita libatkan juga menteri terkait bantu saya cek kerjaannya, benar atau tidak. Di perbankan, konsultasi dengan Menteri Keuangan," ucap dia.

Selain itu, lanjut dia, penunjukan direksi BUMN juga berdasarkan persepsi publik, baik pihak swasta, desa hingga perguruan tinggi.

Pemilihan komisaris BUMN sering disorot publik. Beberapa nama yang masuk deretan komisaris BUMN berasal dari kader partai atau politikus, relawan Pilpres, hingga pejabatan eselon di kementerian dan lembaga (K/L) maupun perwira tinggi aktif maupun purnawirawan TNI dan Polri.

Baca juga: Mengintip Besaran Gaji Polisi, Lengkap dari Tamtama hingga Jenderal



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X