Jenderal TNI-Polri Rangkap Komisaris BUMN Ditinjau dari Aspek Hukum

Kompas.com - 01/07/2020, 19:03 WIB
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (tengah) bersama KSAD Jenderal TNI Mulyono (kanan) dan KSAL Laksamana TNI Ade Supandi (kiri) melakukan salam komando usai upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/12/2017). Marsekal TNI Hadi Tjahjanto resmi menjabat sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang memasuki masa pensiun. ANTARA FOTO / PUSPA PERWITASARIPanglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (tengah) bersama KSAD Jenderal TNI Mulyono (kanan) dan KSAL Laksamana TNI Ade Supandi (kiri) melakukan salam komando usai upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/12/2017). Marsekal TNI Hadi Tjahjanto resmi menjabat sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang memasuki masa pensiun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian BUMN menyebut saat ini terdapat 22 anggota aktif dari unsur Polri atau TNI yang masuk ke jajaran komisaris di perusahaan plat merah. Ini belum termasuk komisaris BUMN dari para purnawirawan. 

Kementerian BUMN menegaskan, kalau hal tersebut tak menyalahi aturan selama anggota TNI dan Polri tersebut memiliki kompetensi untuk menjadi komisaris di sebuah BUMN.

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, mengungkapkan dari aspek hukum kelembagaan di BUMN memang tak ada yang dilanggar dalam penunjukan komisaris dari unsur perwira tinggi TNI-Polri.

"Jadi sebagai komisaris BUMN menurut UU PT (perseroan terbatas), maka tugas utamanya melakukan pengawasan. Di samping itu memberi saran," jelas Hikmahanto dalam pesan singkatnya, Rabu (1/7/2020).

Baca juga: Kata Ahli Hukum UI soal Polemik Pejabat Negara Jadi Komisaris BUMN

"Dalam tata kelola di perusahaan berbentuk perseroan terbatas kepentingan pemilik atau pemegang saham dicerminkan dalam keanggotaan direksi dan dewan komisaris," kata dia lagi.

Profesionalisme di BUMN

Ia melanjutkan, apabila dikaitkan dengan profesionalisme, pengisian jabatan komisaris BUMN dari para jenderal TNI dan Polri juga relatif bisa diterima, asalkan bisnis BUMN sesuai dengan bidang yang digeluti prajurit.

Dalam banyak kasus, lanjut Hikmahanto, peran komisaris BUMN dari unsur TNI-Polri kerap diperlukan, terutama yang menyangkut hubungan dengan instansi pemerintahan.

"Tapi secara informal yang dipentingkan juga masalah networking dari si orang yang menjadi komisaris. Sehingga kalau ada masalah atau bottleneck bisa segera dengan pemerintah atau instansi dapat diselesaikan," ujar Hikmahanto.

Baca juga: Kenapa Adian Napitupulu Kritik Pengangkatan Komisaris BUMN Era Erick Thohir?

Menurut dia, komisaris ditempatkan Kementerian BUMN di perusahaan-perusahaan pelat merah dalam kapasitasnya sebagai wakil pemerintah sebagai pemegang saham.

"Hal ini karena pemilik atau pemegang saham tidak dapat hadir dan mengelola perusahaan setiap saat," ujar Hikmahanto.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Turun Rp 5.000, Ini Rincian Harga Emas Antam Terbaru 0,5 Kg hingga 1 Kg

Turun Rp 5.000, Ini Rincian Harga Emas Antam Terbaru 0,5 Kg hingga 1 Kg

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] 'Ilfeel' saat Kencan Pertama, Lanjut atau Tidak?

[KURASI KOMPASIANA] "Ilfeel" saat Kencan Pertama, Lanjut atau Tidak?

Rilis
PT Vale Indonesia Buka Lowongan Kerja, Ini Posisi dan Syaratnya

PT Vale Indonesia Buka Lowongan Kerja, Ini Posisi dan Syaratnya

Whats New
Mau Tukar Dollar AS? Cek Dulu Kurs Rupiah di 5 Bank

Mau Tukar Dollar AS? Cek Dulu Kurs Rupiah di 5 Bank

Whats New
Cegah Anak Beli Rokok, Visual Rokok di Ritel Modern Akan Dibatasi

Cegah Anak Beli Rokok, Visual Rokok di Ritel Modern Akan Dibatasi

Whats New
IHSG Awal Sesi Merah, Bagaimana Rupiah?

IHSG Awal Sesi Merah, Bagaimana Rupiah?

Whats New
Groundbreaking Ibu Kota Negara Baru, Sri Mulyani Gelontorkan Rp 1,7 Triliun Tahun 2021

Groundbreaking Ibu Kota Negara Baru, Sri Mulyani Gelontorkan Rp 1,7 Triliun Tahun 2021

Whats New
Sri Mulyani Bakal Tagih Dana BLBI ke 22 Obligor, Totalnya Rp 110 Triliun

Sri Mulyani Bakal Tagih Dana BLBI ke 22 Obligor, Totalnya Rp 110 Triliun

Whats New
Bangun RJIT di Denpasar Utara, Kementan Dukung Peningkatan Produktivitas Petani

Bangun RJIT di Denpasar Utara, Kementan Dukung Peningkatan Produktivitas Petani

Rilis
Percepat Digitalisasi di Indonesia, Telkom Resmikan Sumsel Modern Broadband Province

Percepat Digitalisasi di Indonesia, Telkom Resmikan Sumsel Modern Broadband Province

Rilis
Agar THR Tidak Cepat Habis, Simak Tips Atur Keuangan Saat Ramadhan dan Lebaran

Agar THR Tidak Cepat Habis, Simak Tips Atur Keuangan Saat Ramadhan dan Lebaran

Whats New
Rincian Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian Terbaru

Rincian Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian Terbaru

Spend Smart
Belanja Ramadhan dan Lebaran Anti Boros, Cek Promo di 6 Marketplace Ini

Belanja Ramadhan dan Lebaran Anti Boros, Cek Promo di 6 Marketplace Ini

Spend Smart
LPS Buka Opsi Bebaskan Premi Penjaminan Perbankan, ini Syaratnya

LPS Buka Opsi Bebaskan Premi Penjaminan Perbankan, ini Syaratnya

Whats New
IHSG Bakal Lanjutkan Penguatan, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Bakal Lanjutkan Penguatan, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X