Anies Tarik Rem Darurat, Ini Respons Pengusaha Restoran

Kompas.com - 10/09/2020, 18:04 WIB
Ilustrasi antrean masuk ke restoran, pegawai memeriksa suhu tubuh pengunjung yang mengantre dengan jaga jarak Shutterstock/Nattakorn_ManeeratIlustrasi antrean masuk ke restoran, pegawai memeriksa suhu tubuh pengunjung yang mengantre dengan jaga jarak

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengaku terkejut dengan keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kembali memperketat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada 14 September 2020 mendatang.

Sejak pemberlakukan PSBB pada 10 April 2020 lalu hingga akhirnya dilonggarkan dengan sistem PSBB Transisi pada saat ini, menurut Maulana, bisnis di sektor restoran belum pulih. Sehingga, dengan kembali memperketat PSBB imbasnya bisa pengurangan tenaga kerja.

"Karena banyak orang yang enggak bisa bekerja, dan banyak perusahaan yang tidak menghasilkan. Jadi mau enggak mau, yah akhirnya korban pertama adalah tenaga kerja," ucap dia kepada Kompas.com, Kamis (10/9/2020).

Baca juga: Menko Airlangga: IHSG Terjun di Bawah 5.000 karena Pengumuman Gubernur DKI

Seperti diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk menarik rem darurat dan kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Dalam kebijakan PSBB DKI Jakarta terbaru disebutkan bahwa restoran tak boleh lagi menyediakan layanan makan di tempat. Seluruh usaha makanan hanya dapat menerima pesanan untuk dibawa pulang atau diantar (take away).

Maulana menyebutkan, tidak seluruh restoran bisa menerapkan sistem take away tersebut. Lantaran, bisnis restoran sangat mengandalkan pergerakkan masyarakat setiap harinya.

Ia bilang, pada dasarnya orang berkunjung ke restoran bukan hanya untuk kebutuhan makan, tetapi seringkali dijadikan tempat untuk bertemu teman atau melakukan pertemuan terkait pekerjaan. Hal-hal inilah yang cukup mendorong pendapatan bisnis restoran.

Sehingga, dengan penerapan PSBB pergerakkan masyarakat pun menjadi sangat terbatas, dan akan mengurangi potensi datangnya pengunjung ke restoran. Bahkan, dengan penerapan tetap beraktivitas di rumah, tidak serta-merta mendorong pemesanan secara online pada restoran tersebut.

"Contohnya restoran-restoran yang di mal, itu masih banyak yang ditutup, karena walaupun sudah dibuka dengan adaptasi normal baru, orang kan tetap tidak datang. Ini dengan kondisi sekarang (pada masa PSBB Transisi), jika ditambah lagi dengan PSBB yah makin lebih parah lagi," jelas dia.

Maulana mengatakan, saat pengusaha tak mendapatkan pemasukan yang cukup untuk menutupi biaya operasional, maka imbasnya kepada tenaga kerja sebagai upaya efisiensi. Di mana hak-hak tenaga kerja bisa tertunda seperti dalam hal pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, atau pemotongan gaji.

Selain itu, bisa membuat para pekerja dicutikan namun tanpa mendapatkan gaji, atau bahkan bisa berimbas pada pengurangan pekerja.

"Ini masalah daya tahan. Yang daya tahannya tidak kuat dia melakukan efisiensi dengan cara melakukan pengurangan tenaga kerja," kata Maulana.

Baca juga: PSBB Jakarta Kembali Diperketat, Gojek Masih Beroperasi?



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Erick Thohir Prediksi Proses Vaksinasi Covid-19 Memakan Waktu Hingga 9 Bulan

Erick Thohir Prediksi Proses Vaksinasi Covid-19 Memakan Waktu Hingga 9 Bulan

Whats New
2021, Bank Bukopin Ganti Nama Jadi Bank KB Bukopin

2021, Bank Bukopin Ganti Nama Jadi Bank KB Bukopin

Whats New
Besok, Pemerintah Lelang SUN Maksimal Rp 40 Triliun

Besok, Pemerintah Lelang SUN Maksimal Rp 40 Triliun

Earn Smart
Menhub: Bakal Ada Kota Baru Dekat Pelabuhan Patimban bernama 'Kota Rebana'

Menhub: Bakal Ada Kota Baru Dekat Pelabuhan Patimban bernama "Kota Rebana"

Whats New
Bahas Antisipasi Banjir, Luhut Wanti-wanti soal Klaster Baru Covid-19

Bahas Antisipasi Banjir, Luhut Wanti-wanti soal Klaster Baru Covid-19

Whats New
Patimban Mulai Beroperasi Desember 2020, Menhub Ingin Ekspor yang Lebih Besar

Patimban Mulai Beroperasi Desember 2020, Menhub Ingin Ekspor yang Lebih Besar

Whats New
Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Capai Rp 431,54 Triliun

Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Capai Rp 431,54 Triliun

Whats New
Ada Lonjakan Kasus Covid-19, Erick Thohir Minta Masyarakat Tak Lengah

Ada Lonjakan Kasus Covid-19, Erick Thohir Minta Masyarakat Tak Lengah

Whats New
MenkopUKM Tekankan 3 Hal Dorong UMKM 'Go Digital', Apa Saja?

MenkopUKM Tekankan 3 Hal Dorong UMKM "Go Digital", Apa Saja?

Whats New
Dukung Pemerintah, Enesis Group Luncurkan Kampanye #EnesisSafeTravel

Dukung Pemerintah, Enesis Group Luncurkan Kampanye #EnesisSafeTravel

Rilis
IHSG dan Rupiah Terjun Bebas di Akhir November

IHSG dan Rupiah Terjun Bebas di Akhir November

Whats New
Pasar Keuangan Optimistis Skenario Vaksin Covid-19 Pulihkan Ekonomi Tahun 2021

Pasar Keuangan Optimistis Skenario Vaksin Covid-19 Pulihkan Ekonomi Tahun 2021

Whats New
Walhi Nilai Perpres Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Bisa Rugikan Lingkungan Hingga Negara

Walhi Nilai Perpres Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Bisa Rugikan Lingkungan Hingga Negara

Whats New
Usaha Logistik AirAsia Siap Bantu Distribusi Vaksin Covid-19

Usaha Logistik AirAsia Siap Bantu Distribusi Vaksin Covid-19

Rilis
Masih Belum Terima Subsidi Gaji dari Pemerintah? Ini Cara Mengadukannya

Masih Belum Terima Subsidi Gaji dari Pemerintah? Ini Cara Mengadukannya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X