Menko Airlangga: Jangan Katakan Sistem Kesehatan Kita Tidak Mampu...

Kompas.com - 13/09/2020, 14:31 WIB
Ilustrasi rumah sakit NXT HealthIlustrasi rumah sakit

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto meminta semua pihak tak mengatakan sistem kesehatan Rumah Sakit (RS) di Indonesia tidak mampu menangani kasus Covid-19.

Menurut Airlangga, kapasitas seluruh rumah sakit, khususnya di DKI Jakarta terpantau aman dan tersedia saat kasus Covid-19 terus meningkat. Pemerintah pun telah memastikan pelayanan kesehatan diprioritaskan paling utama.

"Jadi jangan katakan sistem kesehatan kita tidak mampu, itu sama sekali tidak. Karena pemerintah menyiapkan dana di sektor kesehatan sekitar Rp 78 triliun dan dana itu masih tersedia, setiap saat bisa di-deploy (dimanfaatkan)," kata Airlangga dalam tayangan Crosscheck From Home Medcom.id, Minggu (13/9/2020).

Baca juga: Penggabungan Rumah Sakit BUMN Tinggal Selangkah Lagi

Airlangga menyatakan, 67 RS di Jakarta siap melayani pasien. Bahkan pihaknya telah menyiapkan back-up di beberapa tower Wisma Atlet.

Sementara itu, uji klinis vaksin Covid-19 masih terus dikejar. Dalam fase III uji klinis, vaksin yang diproduksi relatif tidak mendapat keluhan seperti yang berkembang di negara lain.

Adapun hingga akhir tahun, pemerintah menargetkan minimal 10juta-30 juta vaksin siap diedarkan.

"Dari 67 (RS) itu 40 persen pemerintah punya. Kita tahu kapasitas dan kemampuan pemerintah. Vaksin juga disiapkan walaupun jumlahnya belum maksimal. Proses clinical trial masih berlangsung. Tahun depan imunisasi massal secara terbatas sedang dipersiapkan," jelasnya.

Airlangga menegaskan, pernyataan dia didasari oleh data. Untuk itu dia meminta, setiap pihak yang bicara mengenai Covid-19 hendaknya mengacu pada data-data yang ada.

"Pemerintah punya data itu semua, pemerintah melihat dengan data scientific yang ada. Kalau kita bicara Covid-19, kita harus bicara data scientific yang ada," pungkasnya.

Baca juga: Utang Jatuh Tempo BPJS Kesehatan ke Rumah Sakit Capai Rp 4,4 Triliun

Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem darurat untuk kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta mulai Senin (14/9/2020).

Anies menyebutkan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, yakni ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang hampir penuh dan tingkat kematian yang tinggi.

"Tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta, kecuali untuk menarik rem darurat sesegera mungkin," ujar Anies dalam konferensi pers yang disiarkan di kanal YouTube Pemprov DKI, Rabu (9/9/2020).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X