Pengamat: Simplifikasi Jadi Opsi Penentuan Kebijakan Cukai Tembakau

Kompas.com - 16/09/2020, 12:02 WIB
Petani menjemur daun tembakau rajangan yang sudah diiris didepan rumahnya di Kampung Ciburuy, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Rabu (25/7/2018). Tembakau merupakan salah satu komoditas pertanian utama di kasawan kaki Gunung Putri, sasaran pasar tembakau di antaranya Jawa tengah dan Jawa Timur. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGPetani menjemur daun tembakau rajangan yang sudah diiris didepan rumahnya di Kampung Ciburuy, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Rabu (25/7/2018). Tembakau merupakan salah satu komoditas pertanian utama di kasawan kaki Gunung Putri, sasaran pasar tembakau di antaranya Jawa tengah dan Jawa Timur.

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru besar Fakultas Ekononomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Ahmad Erani Yustika memandang, simplifikasi struktur tarif cukai tembakau menjadi opsi yang ideal untuk dijalankan dalam kebijakan cukai hasil tembakau.

“Saya berpendapat simplifikasi bisa menjadi opsi ideal dalam penentuan kebijakan cukai tembakau dengan memenuhi beberapa syarat,” ujar Erani dalam keterangannya, Rabu (16/9/2020).

Kebijakan ini, menurut Erani, dapat menjadi bagian dari agenda demokrasi ekonomi karena menciptakan persaingan usaha yang adil.

Baca juga: Penyederhanaan Tarif Cukai Rokok Picu Kekhawatiran Petani Tembakau

“Dengan simplifikasi, perusahaan besar akan dikumpulkan dengan perusahaan besar lainnya di dalam aquarium yang sama,” ujarnya.

Artinya, kata dia, persaingan usaha akan terjadi sesuai dengan level perusahaannya, sehingga menutup celah bagi perusahaan besar bersaing dengan perusahaan kecil.

Selain itu, kata Erani, simplifikasi struktur tarif cukai hasil tembakau akan menjadi instrumen yang ideal dengan sifatnya yang dapat meningkatkan penerimaan negara.

Berdasarkan kajian dan simulasi yang dilakukan oleh tim peneliti dari Pusat Kajian dan Pengembangan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PKPM FEB UB), jika roadmap simplifikasi cukai hasil tembakau dijalankan oleh pemerintah sesuai PMK 146/2017, total potensi penerimaan negara bertambah sebesar Rp 17,573 triliun.

Baca juga: Harga Tembakau Anjlok, Kementan Singgung Kenaikan Cukai

Selain berkontribusi secara ekonomi, IHT juga menyerap tenaga kerja yang secara keseluruhan mencapai 5,5 juta orang.

“Kalau satu orang menanggung empat anggota keluarga, berarti ada 20 juta orang menggantungkan hidupnya dari IHT,” terang Erani.

Itulah sebabnya, menurut dia, kebijakan cukai tembakau seharusnya menjamin kepastian dan sederhana, menciptakan persaingan usaha yang adil, dan mendukung upaya peningkatan kontribusi UMKM.

Adapun Ketua Tim Peneliti PKPM FEB UB Abdul Ghofar mengatakan, kelangsungan IHT sangat dipengaruhi oleh kebijakan cukai rokok yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[KURASI KOMPASIANA] Ketika Orangtua Terlalu Membandingkan Prestasi Akademik Antar-anak | 'Strict Parents', Jangankan Pacaran, Izin Main Saja Susah

[KURASI KOMPASIANA] Ketika Orangtua Terlalu Membandingkan Prestasi Akademik Antar-anak | "Strict Parents", Jangankan Pacaran, Izin Main Saja Susah

Rilis
Mengenal Arti Leasing dan Bedanya dengan Kredit

Mengenal Arti Leasing dan Bedanya dengan Kredit

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Sedarah tapi Saling Cemburu | Pandangan Keliru tentang Anak Sulung | Puncak Sibling Rivalry Ada pada Pembagian Harta Warisan

[KURASI KOMPASIANA] Sedarah tapi Saling Cemburu | Pandangan Keliru tentang Anak Sulung | Puncak Sibling Rivalry Ada pada Pembagian Harta Warisan

Rilis
Menhub Ingin Kendaraan Listrik Jadi Kebutuhan Massal

Menhub Ingin Kendaraan Listrik Jadi Kebutuhan Massal

Rilis
Update 10 Sekolah Ikatan Dinas Favorit: STIS dan STAN Banjir Peminat

Update 10 Sekolah Ikatan Dinas Favorit: STIS dan STAN Banjir Peminat

Whats New
Pemerintah Minta Pekerja Swasta Tidak Mudik Lebaran

Pemerintah Minta Pekerja Swasta Tidak Mudik Lebaran

Whats New
Deposito Nasabah Bank Mega Syariah Rp 20 Miliar Raib, Ini Kronologinya

Deposito Nasabah Bank Mega Syariah Rp 20 Miliar Raib, Ini Kronologinya

Whats New
Simak Proyeksi IHSG Pekan Depan

Simak Proyeksi IHSG Pekan Depan

Earn Smart
Ada Relokasi VMS, Jasa Marga Lakukan Buka Tutup Jalan Tol Jakarta-Cikampek

Ada Relokasi VMS, Jasa Marga Lakukan Buka Tutup Jalan Tol Jakarta-Cikampek

Whats New
Tutup Bisnis Perbankan Ritel, Ini Nasib Nasabah dan Karyawan Citigroup

Tutup Bisnis Perbankan Ritel, Ini Nasib Nasabah dan Karyawan Citigroup

Whats New
Formasi CPNS 2021 Ini Bisa Diikuti Pelamar Usia 40 Tahun

Formasi CPNS 2021 Ini Bisa Diikuti Pelamar Usia 40 Tahun

Whats New
[TREN FOODIE KOMPASIANA] Bikin Risol Mayo, Bisa untuk Camilan Buka Puasa, Loh! | Resep Pastel Tutup Klasik, Lezat dan Bergizi!

[TREN FOODIE KOMPASIANA] Bikin Risol Mayo, Bisa untuk Camilan Buka Puasa, Loh! | Resep Pastel Tutup Klasik, Lezat dan Bergizi!

Rilis
Menhub Terus Upayakan Kendaraan Listrik Jadi Kebutuhan Massal

Menhub Terus Upayakan Kendaraan Listrik Jadi Kebutuhan Massal

Whats New
Petani di Jawa Timur Rasakan Banyak Manfaat dari Kartu Tani

Petani di Jawa Timur Rasakan Banyak Manfaat dari Kartu Tani

Whats New
Pengertian Zakat, Hukum, Jenis, dan Cara Menghitungnya

Pengertian Zakat, Hukum, Jenis, dan Cara Menghitungnya

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X