Ini Alasan Menkeu Cegah Bambang Trihatmodjo ke Luar Negeri

Kompas.com - 18/09/2020, 15:46 WIB
Ilustrasi wartawan mewawancarai pejabat ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAIlustrasi wartawan mewawancarai pejabat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusaha Bambang Trihatmodjo menggugat Menteri Keuangan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Isi gugatan tersebut terkait dengan pencegahan dirinya untuk ke luar negeri.

Kebijakan mengenai pencekalan dirinya untuk ke luar negeri berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian ke Luar Wilayah Republik Indonesia terhadap Sdr Bambang Trihatmodjo (Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997) dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara.

Terkait hal itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata menyatakan, keputusan Menkeu tersebut diambil agar yang bersangkutan mematuhi kewajiban untuk mengembalikan utang kepada pemerintah.

Baca juga: Ekonomi Dulu atau Pandemi Dulu? Ini Kata Staf Menkeu

Menurut Isa, langkah pencegahan ke luar negeri diambil setelah sebelumnya Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang diketuai oleh Menteri Keuangan telah melakukan panggilan untuk memberi peringatan. Namun, pihak yang bertanggung jawab tidak merespons hal tersebut.

"Dalam menjalankan tugas, panitia pasti sudah memanggil, memperingatkan yang bertanggung jawab untuk melunasi utang. Kalau tidak diperhatikan, maka panitia diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan action yang lebih," jelas Isa ketika memberikan penjelasan dalam video conference, Jumat (18/9/2020).

"Misal mencegah yang bersangkutan ke luar negeri, kemudian memblokir rekening yang bersangkutan. Itu bsia dilakukan dengan prosedur meminta ke otoritas yang berwenang," jelas dia.

Isa pun menjelaskan, permintaan pencegahan Bambang Trihatmodjo untuk ke luar negeri telah diajukan oleh PUPN kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham.

PUPN sendiri tidak hanya terdiri dari pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, tetapi juga kejaksaan, kepolisian, dan pemerintah daerah.

Baca juga: Cerita Sri Mulyani Rampas Rp 1,2 Triliun dari Tommy Soeharto

Isa menjelaskan, pelimpahan masalah piutang diberikan kepada PUPN ketika kementerian atau lembaga (K/L) tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut.

Namun demikian, Isa enggan menjelaskan mengenai detail masalah piutang yang terjadi pada Bambang Trihatmodjo.

"Saya berikan satu hal bahwa permasalahan utang piutang, info detailnya termasuk info yang dikecualikan dari pemberitahuan info ke publik. Kami jaga betul enggak bisa menjelaskan detail, tapi itu aturannya demikian. Kita jaga semua," jelas dia.

Untuk diketahui, melansir situs web PTUN Jakarta, perkara gugatan Bambang ke Menkeu teregister dengan nomor 179/G/2020/PTUN.JKT. Gugatan itu didaftarkan pada Selasa (15/9/2020).

Rencananya, agenda pemeriksaan persiapan dilakukan pada Rabu, 23 September 2020.

Baca juga: Bambang Trihatmodjo Gugat Menkeu, Ini Penjelasan Kementerian Keuangan

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

INACA Prediksi Industri Penerbangan Mulai Pulih pada 2022

INACA Prediksi Industri Penerbangan Mulai Pulih pada 2022

Rilis
[TREN WISATA KOMPASIANA] Berkemah di Tepi Situ Patenggang | Begini Rasanya Kena Prank Tebing Keraton dan Tahura

[TREN WISATA KOMPASIANA] Berkemah di Tepi Situ Patenggang | Begini Rasanya Kena Prank Tebing Keraton dan Tahura

Rilis
Lantik 113 Pejabat Fungsional, Kemenaker: Harus Kolaboratif

Lantik 113 Pejabat Fungsional, Kemenaker: Harus Kolaboratif

Rilis
Kemenaker Minta BPJS Kesehatan Percepat Integrasi Data Kepesertaan JKP

Kemenaker Minta BPJS Kesehatan Percepat Integrasi Data Kepesertaan JKP

Rilis
2020, BNI Seoul Catat Pertumbuhan Kredit 59 Persen

2020, BNI Seoul Catat Pertumbuhan Kredit 59 Persen

Rilis
Pakai Aplikasi Ini, Transfer Uang Antar Bank Bisa Bebas Biaya

Pakai Aplikasi Ini, Transfer Uang Antar Bank Bisa Bebas Biaya

Whats New
Pengiriman Barang E-Commerce Diproyeksi Naik hingga 5 Kali Lipat

Pengiriman Barang E-Commerce Diproyeksi Naik hingga 5 Kali Lipat

Whats New
Adhi Commuter Properti Akan Terbitkan Obligasi Senilai Rp 500 Miliar

Adhi Commuter Properti Akan Terbitkan Obligasi Senilai Rp 500 Miliar

Whats New
[TREN LOVE KOMPASIANA] Pria Cuek Lebih Menarik Wanita | Alasan Wanita Lebih Memilih untuk Menikahi Pria Lebih Tua

[TREN LOVE KOMPASIANA] Pria Cuek Lebih Menarik Wanita | Alasan Wanita Lebih Memilih untuk Menikahi Pria Lebih Tua

Rilis
Coca-Cola Amatil Indonesia Bangun Pabrik Daur Ulang Plastik Senilai Rp 556,2 Miliar

Coca-Cola Amatil Indonesia Bangun Pabrik Daur Ulang Plastik Senilai Rp 556,2 Miliar

Whats New
BPS: Upah Riil Buruh Tani Naik tetapi Upah Buruh Bangunan Turun

BPS: Upah Riil Buruh Tani Naik tetapi Upah Buruh Bangunan Turun

Whats New
BCA Bakal Luncurkan E-commerce Khusus Produk UMKM Lokal

BCA Bakal Luncurkan E-commerce Khusus Produk UMKM Lokal

Whats New
Sandiaga: Ini Alasan Mengapa Saya Mendorong agar Event Segera Dibuka...

Sandiaga: Ini Alasan Mengapa Saya Mendorong agar Event Segera Dibuka...

Whats New
Menhub Sarankan Maskapai Bangun Bisnis di Luar Sektor Penerbangan, Ini Alasannya

Menhub Sarankan Maskapai Bangun Bisnis di Luar Sektor Penerbangan, Ini Alasannya

Whats New
Hasil Riset Jenius Sebut Penggunaan ATM Turun Selama Pandemi

Hasil Riset Jenius Sebut Penggunaan ATM Turun Selama Pandemi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X