4 Serikat Buruh Pilih Tak Ikut Mogok Kerja Tolak RUU Cipta Kerja

Kompas.com - 05/10/2020, 13:17 WIB
Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/9/2020). Dalam aksinya mereka menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undangan (RUU) Cipta Kerja karena dinilai lebih menguntungkan pengusaha, serta mengancam akan melakukan mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020 atau saat sidang paripurna DPR membahas RUU Cipta Kerja. ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRASejumlah buruh berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/9/2020). Dalam aksinya mereka menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undangan (RUU) Cipta Kerja karena dinilai lebih menguntungkan pengusaha, serta mengancam akan melakukan mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020 atau saat sidang paripurna DPR membahas RUU Cipta Kerja.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak empat serikat buruh, yakni KSPSI Yoris, KSBSI, KSPN, dan KSARBUMUSI menegaskan menolak ikut aksi mogok nasional yang direncanakan akan digelar pada 6-8 Oktober 2020.

Empat konfederasi serikat buruh tersebut merasa perlu mempertegas sikap untuk memberi kepastian kepada buruh/pekerja menanggapi situasi terkini

Dalam pernyataan yang dibuat oleh Ketua Umum KSPSI Yoris Raweai, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban, Presiden KSARBUMUSI Syaiful Bahri Anshori, dan Presiden KSPN Ristadi, Senin (5/10/2020), mereka menyatakan sejumlah hal terkait RUU Cipta Kerja.

Baca juga: Tolak RUU Cipta Kerja, Buruh Siap Demo dan Mogok Kerja

Mereka menyatakan, terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja, telah melakukan advokasi antara lain dengan kajian kritis, kirim surat massal bersama, audiensi ke pemerintah dan DPR RI, dan aksi unjuk rasa.

Keempat serikat buruh itu juga terlibat dalam Tim Tripartit untuk menyuarakan kritisi soal subtansi Omnibus Law RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan.

"Proses perjuangan tersebut sekarang sedang kita kawal terus agar sesuai harapan pekerja/buruh Indonesia," tulis keempat serikat buruh dalam keterangannya.

"Pada prinsipnya kami akan melakukan koreksi dan penolakan atas segala kebijakan apapun yang merugikan rakyat, khususnya pekerja/buruh Indonesia, termasuk soal Omnibus Law RUU Cipta, soal cara jalan perjuangan tentu tidak harus sama dengan komponen SP/SB lain untuk tujuan yang sama," jelas mereka.

Baca juga: Buruh Dibayar Lebih Rendah di RUU Cipta Kerja? Simak Penjelasannya

Adapun alasan mereka tak ikut dalam aksi mogok kerja nasional adalah mempertimbangkan situasi dampak pandemi virus corona yang belum berakhir yang menghantam sektor ekonomi dan kesehatan.

Alasan lain adalah menimbang saran masukan yang berkembang terutama daerah-daerah dan pengurus tingkat perusahaan akan situasi dan kondisi ribuan anggota yang masih banyak dirumahkan, serta belum selesainya kasus ribuan PHK pekerja/buruh anggota kami.

"Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, kami tidak akan ikut aksi mogok nasional tanggal 6-8 Oktober 2020. Kepada seluruh anggota kami untuk tetap tenang tapi tetap waspada dengan situasi yang berkembang," ujar mereka.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X